Gubernur Bank Sentral Malaysia Mengundurkan Diri, Gara-Gara 1MDB?

Liputan6.com, Kuala Lumpur - Gubernur Bank Sentral Malaysia, Muhammad Ibrahim telah mengajukan pengunduran diri, kata Perdana Menteri Mahathir Mohamad pada Rabu, 6 Juni 2018, seperti dikutip dari Channel News Asia, Rabu (6/6/2018).

Ibrahim tak menjelaskan alasan pengunduran dirinya. PM Mahathir pun menjelaskan tak ada alasan konkret yang diberikan oleh eks gubernur Bank Sentral Malaysia itu.

Sampai saat ini, PM Mahathir belum mengajukan figur pengganti posisi yang ditinggalkan Ibrahim.

"Kami belum memutuskan penggantinya karena kami perlu mendapat persetujuan dari Yang Dipertuan Agong sebelum kami dapat mengumumkannya," kata Mahathir dalam konferensi pers setelah pertemuan kabinet mingguan.

Mahathir menambahkan bahwa dia berencana untuk bertemu dengan raja "sesegera mungkin" untuk diskusi lebih lanjut tentang masalah tersebut.

Lulusan Harvard University, Muhammad Ibrahim diangkat sebagai gubernur Bank Sentral Malaysia pada Mei 2016, menggantikan Zeti Akhtar Aziz yang pensiun.

Saksikan juga video pilihan berikut ini:

Pengunduran diri Muhammad Ibrahim terjadi setelah Menteri Keuangan Lim Guan Eng mengatakan bahwa dana dari penjualan tanah yang dibuat oleh pemerintah ke Bank Sentral Malaysia sekitar 2 miliar ringgit digunakan untuk membayar kewajiban liabilitas 1Malaysia Development Berhad atau 1MDB.

Bulan lalu, dalam rilis media berjudul "Najib Razak harus bertanggung jawab atas skandal korupsi 1MDB", Lim Guan Eng memberikan rincian pembayaran dana bailout senilai 6,98 miliar ringgit Malaysia yang telah dilakukan oleh kementeriannya dengan mengatasnamakan 1MDB sejak April 2017 hingga kini.

Lim Guan Eng juga menggambarkan dana itu sebagai satu-satunya kebijakan bailout terbesar sepanjang sejarah pemerintahan Malaysia. Demikian seperti dikutip dari Channel News Asia, Senin 28 Mei 2018.

Di sisi lain, Najib Razak, dalam unggahan Facebook berpendapat bahwa Lim Guan Eng telah mengutarakan kekeliruan seputar dana bailout 1MDB tersebut.

Sebagai tanggapan, Lim menjelaskan, "Pada dasarnya, Najib berpendapat bahwa 1MDB telah mengalihkan semua aset real estatnya termasuk Tun Razak Exchange (TRX) dan Bandar Malaysia ke Kementerian Keuangan seperti yang direkomendasikan oleh Komite Akun Publik (PAC)."

"Oleh karena itu, ia keliru jika mengklaim pembayaran itu ditafsirkan sebagai 'kompensasi' untuk 1MDB."

Lim Guan Eng melanjutkan dengan mengatakan bahwa pertama, pengalihan aset-aset itu bukan "transaksi jual beli".

"PAC telah menemukan bahwa 1MDB tidak memiliki sarana keuangan, atau kemampuan untuk mengembangkan, atau bahkan menjual bidang tanah properti itu," katanya.

"Oleh karenanya, Kemenkeu perlu mengambil alih proyek-proyek itu untuk memastikan kelangsungan hidup mereka."

Dia mengatakan bahwa paket properti dan bidang tanah itu awalnya telah dijual oleh pemerintah kepada 1MDB dengan harga "bargain basement" antara 2010 dan 2012.

"Mengapa Kemenkeu harus mengompensasi 1MDB hingga puluhan miliar ringgit seperti yang ditegaskan oleh Najib Razak, ketika 1MDB hampir tidak melakukan pengembangan apa pun?," ia beretorika.

TRX terikat dengan pinjaman sebesar 800 juta ringgit dengan jatuh tempo pada 2020. Sementara itu, Bandar Malaysia terikat dengan 2,4 miliar ringgit sukuk (pinjaman syariah) dari Bank Sentral Malaysia yang akan dibayar mulai 2021 hingga 2024, kata Lim.

Pinjaman itu tidak digunakan untuk "tujuan yang dimaksudkan, yaitu mereka tidak digunakan untuk pengembangan proyek-proyek yang seharusnya," kata Lim, merujuk laporan pada 1MDB oleh Oditur Jenderal Malaysia.

Hal itu mengindikasikan bahwa dana-dana tersebut --termasuk yang berasal dari Bank Sentral Malaysia-- dicurangi atau dikorupsi oleh sejumlah pihak.

Skeptis, Muhammad Ibrahim mengatakan Bank Sentral Malaysia tidak tahu atau tidak memiliki kendali atas hasil pembelian tanah yang akan digunakan untuk menyelesaikan kewajiban 1MDB.

"Itu sama sekali tidak benar. Bank Negara Malaysia tidak akan pernah menjadi pihak dalam kegiatan seperti itu yang akan mengkhianati kepercayaan publik terhadap kami. Kami membenci segala bentuk korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan," Ibrahim menekankan.

Dia juga mengatakan, "Tidak terpikirkan bagi Bank Sentral Malaysia untuk dikaitkan dengan entitas serta tuduhan yang kontroversial seperti itu, juga dituduh atas penipuan dan keliru mengendalikan uang."

"Bukan sifat kita untuk melakukan hal-hal seperti itu. Kami bahkan mengambil tindakan penegakan hukum terhadap mereka sebelumnya."

"Skandal 1MDB telah merugikan negara ini dan sebagai orang Malaysia sendiri, saya sangat marah, tertekan dan marah."

"Ini memang masalah fokus publik yang signifikan dan saya bisa mengerti mengapa asosiasi seputar skandal selalu dikaitkan dengan rasa kemarahan publik yang kuat," tambahnya.