Empat Menteri Malaysia Tuntut Zakir Naik Hengkang dari Negaranya

Liputan6.com, Putrajaya - Rapat kabinet Malaysia yang membahas izin tinggal permanen bagi ustaz kontroversial Zakir Naik telah dilakukan. Sebanyak empat menteri menuntut pengusirannya, karena diduga memberikan pernyataan berbau rasial yang sangat sensitif di Negeri Jiran yang multi-etnis.

"Kami telah menyatakan posisi kami, yaitu bahwa tindakan harus diambil dan bahwa Zakir Naik seharusnya tidak lagi diizinkan untuk tetap di Malaysia," kata Gobind Singh Deo, Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia, dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari Al Jazeera, Kamis (15/8/2019).

"Perdana menteri telah memperhatikan kekhawatiran kami. Kami menyerahkan kepadanya untuk mempertimbangkan posisi dan memutuskan secepat mungkin apa yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut," lanjutnya.

Pernyataan yang berbau rasial itu dilontarkan oleh sang ustaz kondang baru-baru ini. Ia menyebut "umat Hindu di Asia Tenggara memiliki hak 100 kali lebih banyak dibanding minoritas muslim di India, meski mereka kadang-kadang percaya pada pemerintah India lebih dari Malaysia."

Sementara itu, sebelumnya Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Kulasegaran telah mengatakan, komentar Zakir Naik dapat memecah belah negara multiras itu. Ia lalu mengatakan, Naik tidak pantas berstatus penduduk tetap.

Asosiasi Patriot Nasional, sekelompok veteran militer dan polisi Malaysia, juga mengecam komentar Naik. Mereka mengatakan, banyak etnis India di Malaysia telah bertugas di pasukan keamanan negara itu. 

Kantor berita pemerintah Malaysia Bernama mengutip Perdana Menteri Mahathir Mohamad mengatakan pada Selasa malam, Naik tidak dapat dikirim kembali ke India karena "takut akan dibunuh" di sana.

"Jika ada negara lain yang ingin menerimanya (memberikan suaka untuk Zakir Naik), mereka dipersilakan," kata Mahathir, menurut Bernama.

Simak video pilihan berikut:

Sementara itu Zakir Naik berulang kali membantah tuduhan yang diberikan oleh pihak pejabat Malaysia. 

"Pujian saya kepada pemerintah Malaysia untuk perlakuan Islam dan adil terhadap minoritas Hindu sedang diputarbalikkan dan salah kutip untuk memenuhi keuntungan politik dan menciptakan keretakan komunal," katanya dalam sebuah pernyataan kepada wartawan, Rabu.

Ras dan agama adalah masalah sensitif di Malaysia, di mana muslim menjadi mayoritas, sekitar 60 persen dari 32 juta penduduknya. Sisanya kebanyakan etnis Cina dan India, yang sebagian besar adalah Hindu.

Tak hanya mendulang kontroversi di Malaysia, penceramah itu juga tengah menghadapi tuduhan India. Yakni, dalam kasus pencucian uang dan pidato kebencian, sehingga harus kembali ke New Delhi jika tak mendapat suaka.

India melarang Yayasan Penelitian Islam milik Zakir Naik pada akhir 2016. New Delhi menuduhnya membantu para pengikutnya untuk "mempromosikan atau mencoba untuk mempromosikan sikap permusuhan dan kebencian.