Amerika Serikat Jatuhkan Sanksi Untuk Rusia Atas Tudingan Serangan Siber

Liputan6.com, Moskow - Amerika Serikat mengumumkan sanksi terhadap Rusia sebagai tanggapan atas apa yang dikatakannya sebagai serangan siber dan tindakan lainnya.

Tindakan tersebut menargetkan puluhan entitas dan pejabat Rusia, bertujuan untuk mencegah "aktivitas asing berbahaya Rusia", kata Gedung Putih.

Pernyataan itu mengatakan bahwa intelijen Rusia berada di balik peretasan besar-besaran "SolarWinds" tahun lalu, dan menuduh Moskow ikut campur dalam pemilu 2020.

Rusia membantah semua tuduhan itu dan mengatakan akan menanggapi dengan cara yang sama.

Sanksi yang diumumkan pada Kamis (15/4) dirinci dalam perintah eksekutif yang ditandatangani oleh Presiden Joe Biden, demikian dikutip dari laman BBC, Jumat (16/4/2021).

Bulan lalu AS menargetkan tujuh pejabat Rusia dan lebih dari selusin entitas pemerintah atas peracunan kritikus Kremlin Alexei Navalny. Namun, Rusia mengatakan tidak terlibat.

Dalam panggilan telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada Selasa lalu, Biden berjanji untuk membela kepentingan nasional AS "dengan tegas", sambil mengusulkan pertemuan dengan Putin untuk menemukan area di mana kedua negara dapat bekerja sama.

Saksikan Video Berikut Ini:

Pada Kamis (15/4), Biden menggambarkan keputusannya untuk menjatuhkan sanksi pada Rusia sebagai "proporsional".

"Saya sudah menjelaskan kepada Presiden Putin bahwa kami bisa melangkah lebih jauh, tetapi saya memilih untuk tidak melakukannya," kata Biden kepada wartawan.

"Amerika Serikat tidak ingin memulai siklus eskalasi dan konflik dengan Rusia."

Dia menambahkan bahwa jalan ke depan adalah melalui "dialog yang bijaksana dan proses diplomatik".

Sebuah pernyataan dari Gedung Putih mengatakan, sanksi baru itu menunjukkan AS "akan membebankan biaya dengan cara yang strategis dan berdampak secara ekonomi pada Rusia".

Ini menegaskan kembali pandangan pemerintah bahwa pemerintah Rusia berada di belakang serangan siber dan telah mencoba untuk "merusak pelaksanaan pemilihan demokratis yang bebas dan adil" di AS dan negara-negara sekutunya.

Desember lalu, mantan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan dia yakin Rusia ada di belakangnya.

Sanksi terbaru menargetkan 32 entitas dan pejabat yang dituduh berusaha memengaruhi pemilihan presiden AS 2020.

Sepuluh diplomat diusir. Perintah eksekutif itu juga melarang lembaga keuangan AS membeli obligasi dalam mata uang rubel mulai Juni 2021.