Seperti Hong Kong, Makau Juga Ikut Tutup Kantor Representatif di Taiwan

Liputan6.com, Hong Kong - Makau mengatakan pada Rabu (16/6) bahwa mereka menutup kantor perwakilannya di Taiwan, menyusul tetangganya Hong Kong yang melakukan langkah yang sama bulan lalu sebagai protes atas dukungan Taipei untuk aktivis pro-demokrasi.

Hong Kong dan Makau adalah kota "semi-otonom", meskipun kebijakan luar negeri didikte oleh Beijing dan pemerintah pusat telah mengambil keputusan yang semakin langsung tentang bagaimana kedua bekas koloni itu dijalankan dalam beberapa tahun terakhir.

Melansir Channel News Asia, Rabu (16/6) dalam sebuah pernyataan singkat, Makau mengumumkan bahwa Delegasi Ekonomi dan Budaya di Taiwan akan menangguhkan operasi sementara mulai 19 Juni.

Tidak ada alasan yang diberikan untuk penutupan itu, tetapi kata-katanya hampir identik dengan pernyataan bulan lalu oleh Hong Kong.

Pengumuman itu kemudian diikuti oleh pemerintah Hong Kong yang menegaskan penutupan itu memang bersifat politis.

Hong Kong menilai bahwa Taiwan "sangat ikut campur" dalam urusan dalam negeri secara berulang kali dan "menciptakan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki" pada hubungan antara keduanya.

Hong Kong dan Makau mematuhi pandangan China bahwa Taiwan yang demokratis dan memiliki pemerintahan sendiri adalah bagian dari wilayahnya dan suatu hari harus direbut, bahkan dengan kekerasan jika perlu.

Hal itu membuat kontak resmi dengan Taipei menjadi rumit, meskipun Taiwan adalah mitra dagang utama.

China telah mendorong kantor perdagangan ketika hubungan berangsur menjadi lebih hangat.

Tetapi sejak pemilihan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen 2016, Beijing memutuskan kontak resmi dan meningkatkan tekanan ekonomi, militer, dan diplomatik.

Beijing membenci Tsai karena dia menganggap Taiwan sebagai negara berdaulat de facto dan bukan bagian dari "satu China".

Pemerintahnya juga merupakan pendukung vokal prinsip-prinsip demokrasi dan diam-diam membantu membuka pintunya bagi beberapa warga Hong Kong yang mencoba melarikan diri dari tindakan keras Beijing terhadap perbedaan pendapat setelah protes demokrasi besar-besaran mengguncang pusat keuangan pada 2019.