Prancis Sebut Kerja Sama Kapal Selam Nuklir AS-Australia sebagai Penghinaan

Liputan6.com, Paris - Menteri Luar Negeri Prancis mengutuk kerja sama pengadaan kapal selam nuklir antara AS dan Inggris dengan Australia, menuduh mereka telah melakukan kebohongan atas pakta keamanan baru dan mendorong Paris menarik kembali duta besarnya.

Dalam sebuah wawancara dengan televisi France 2, Menlu Prancis Jean-Yves Le Drian juga menuduh negara-negara itu "duplikasi, pelanggaran besar kepercayaan dan penghinaan".

Pakta itu, yang dikenal sebagai Aukus, akan melihat Australia diberi teknologi untuk membangun kapal selam bertenaga nuklir oleh AS dan Inggris.

Langkah itu menggagalkan kesepakatan bernilai miliaran dolar yang telah ditandatangani Prancis dengan Australia --yang menjadi penyebab utama amarah Prancis.

Perjanjian itu, yang juga mencakup Inggris, secara luas dipandang sebagai upaya untuk melawan pengaruh China di Laut China Selatan yang diperebutkan.

Prancis diberitahu hanya beberapa jam sebelum pengumuman publik dibuat awal pekan ini.

Berbicara pada hari Sabtu, Le Drian mengatakan "krisis serius" sedang berlangsung di antara sekutu.

"Fakta bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah hubungan antara Amerika Serikat dan Prancis, kami menarik duta besar kami untuk konsultasi adalah tindakan politik yang serius, yang menunjukkan besarnya krisis yang ada sekarang antara negara-negara kami," katanya kepada France 2.

Dia mengatakan para duta besar dipanggil kembali untuk "mengevaluasi kembali situasi".Namun dia mengatakan Prancis telah melihat "tidak perlu" untuk memanggil kembali duta besarnya di Inggris, karena dia menuduh negara itu "oportunisme konstan".

"Inggris dalam semua ini sedikit seperti roda ketiga," katanya.

Menteri Luar Negeri Inggris yang baru diangkat Liz Truss membela perjanjian itu dalam sebuah artikel untuk The Sunday Telegraph, mengatakan itu menunjukkan kesiapan Inggris dalam membela kepentingannya.

Pakta itu berarti Australia akan menjadi negara ketujuh di dunia yang mengoperasikan kapal selam bertenaga nuklir. Ini juga akan melihat sekutu berbagi kemampuan cyber, kecerdasan buatan dan teknologi bawah laut lainnya.

Pengumuman itu mengakhiri kesepakatan senilai $ 37 miliar (£ 27 miliar) yang telah ditandatangani Prancis dengan Australia pada tahun 2016 untuk membangun 12 kapal selam konvensional.

Ketika dia meninggalkan Canberra pada Sabtu 18 September 2021, Duta Besar Prancis Jean-Pierre Thebault menyebut keputusan Australia untuk secara sepihak membatalkan kesepakatan itu sebagai "kesalahan besar".

Sementara itu, China menuduh tiga kekuatan yang terlibat dalam pakta keamanan memiliki "mentalitas Perang Dingin".

Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan pemerintahan Biden akan terlibat dengan Prancis dalam beberapa hari mendatang untuk menyelesaikan perbedaan mereka.

Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne mengatakan dia memahami "kekecewaan" di Prancis dan berharap dapat bekerja dengan negara itu untuk memastikannya memahami "nilai yang kami tempatkan pada hubungan bilateral".