Respons Kemlu Soal Kunjungan Nancy Pelosi ke Taiwan, Ini Posisi Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPR AS Nancy Pelosi tengah melakukan kunjungan ke Taiwan yang kemudian memicu berbagai respons terutama kegeraman dari China. 

China telah mengeluarkan berbagai responsnya, mulai dari menyebut tindakan AS berbahaya hingga menggunakan kekuatan militer terhadap Taiwan. Sementara itu, pihak Gedung Putih justru mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa Nancy Pelosi berhak melakukan perjalanan ke mana saja. 

Terkait kunjungan Nancy Pelosi yang menuai kontroversi, pihak Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi yang menyuarakan keprihatinan atas isu ini.

"Indonesia sangat prihatin atas semakin tajamnya rivalitas di antara kekuatan besar," bunyi pernyataan Kemlu RI.

Pernyataan tersebut melanjutkan bahwa jika isu ini tidak dikelola dengan baik, rivalitas tersebut dapat menciptakan potensi konflik terbuka dan mengganggu stabilitas dan perdamaian yang ada, termasuk di Taiwan Strait.

Lebih jauh lagi, Indonesia mendorong semua pihak melakukan langkah-langkah nyata guna mengurangi ketegangan yang dapat memperburuk situasi.

"Dunia memerlukan kearifan dan tanggung jawab para pemimpin dunia agar perdamaian dan stabilitas dapat terjaga," lanjut pernyataan tersebut. 

Secara tegas, Indonesia tetap menganut kebijakan "One China Policy".

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Sementara itu, 21 pesawat tempur China terbang ke zona pertahanan udara Taiwan pada Selasa 3 Agustus 2021, hari Ketua DPR Nancy Pelosi tiba di Taipei, menurut Kementerian Pertahanan Taiwan.

Pesawat militer China, People's Liberation Army Air Force/PLA (Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat) - yang mencakup sepuluh pesawat tempur J-16 yang lebih baru, delapan jet tempur J-11, satu pesawat peringatan dini dan kontrol udara KJ-500, satu pesawat perang elektronik Y-9, dan satu Y-8 pesawat angkut - memasuki zona identifikasi pertahanan udara Taiwan.

Shenyang J-16 adalah pesawat tempur generasi keempat yang seperti pada jet tempur Sukhoi-30 Rusia. Pesawat tempur kembar-tandem ini membawa meriam 30 mm, 12 rudal udara-ke-udara, roket dan bom yang dipandu satelit, serta rudal anti-kapal dan anti-radiasi.

Seorang analis militer yang berbasis di China sebelumnya mengatakan kepada South China Morning Post bahwa jet itu "pasti terutama dikembangkan untuk menyerang Taiwan."

Pesawat terbang melalui sudut barat daya ADIZ (Air Defense Identification Zone (ADIZ), menurut peta jalur penerbangan yang diposting di Twitter oleh Kementerian Pertahanan Taiwan. Pada hari Senin, empat J-16 terbang di sepanjang garis yang membelah Selat Taiwan.

Kementerian pertahanan Taiwan mengatakan bahwa pesawat patroli ditugaskan untuk merespons, peringatan radio dikeluarkan, dan sistem pertahanan udara dan rudal memantau situasi.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Nancy Pelosi telah membuat misi selama beberapa dekade untuk menunjukkan dukungan bagi gerakan demokrasi yang diperangi. Itu termasuk perjalanan pada tahun 1991 ke Lapangan Tiananmen, di mana dia dan anggota parlemen lainnya membentangkan spanduk kecil yang mendukung demokrasi, ketika petugas keamanan China yang cemberut mencoba untuk menutupnya. Pasukan China telah menghancurkan gerakan demokrasi dalam negeri di tempat yang sama dua tahun sebelumnya.

Pelosi menggambarkan perjalanannya ke Taiwan sebagai bagian dari misi yang lebih luas pada saat "dunia menghadapi pilihan antara otokrasi dan demokrasi". Dia memimpin delegasi kongres ke ibu kota Ukraina Kiev pada musim semi, dan upaya terakhirnya berfungsi sebagai batu penjuru untuk tahun-tahunnya mempromosikan demokrasi di luar negeri.

“Kita harus mendukung Taiwan,” katanya dalam sebuah opini yang diterbitkan oleh The Washington Post setibanya di Taiwan. Dia mengutip komitmen yang dibuat AS untuk Taiwan yang demokratis di bawah undang-undang 1979.

“Sangat penting bahwa Amerika dan sekutu kami menjelaskan bahwa kami tidak pernah menyerah pada otokrat,” tulisnya.

Pemerintahan Biden dan Pelosi, mengatakan Amerika Serikat tetap berkomitmen pada "One China Policy".

Taiwan dan China daratan berpisah selama perang saudara pada tahun 1949. Namun China mengklaim pulau itu sebagai wilayahnya sendiri dan tidak mengesampingkan penggunaan kekuatan militer untuk merebutnya.

China telah meningkatkan tekanan diplomatik dan militer dalam beberapa tahun terakhir. Ini memutuskan semua kontak dengan pemerintah Taiwan pada tahun 2016 setelah Presiden Tsai Ing-wen menolak untuk mendukung klaimnya bahwa pulau dan daratan bersama-sama membentuk satu negara China, dengan Komunis Beijing sebagai satu-satunya pemerintah yang sah.

Beijing melihat kontak resmi Amerika dengan Taiwan sebagai dorongan untuk membuat kemerdekaan de facto pulau yang telah berusia puluhan tahun itu permanen, sebuah langkah yang menurut para pemimpin AS tidak mereka dukung.