Presiden Uni Emirat Arab Turun Tangan Lobi Perdamaian Perang Ukraina-Rusia

Liputan6.com, St. Peterburg - Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al-Nahyan ikut turun tangan agar perang Rusia-Ukraina bisa selesai. Ia ikut melobi agar adanya negosiasi antara pihak-pihak yang bertikai. 

Sheikh Mohammed bin Zayed diketahui bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di St. Petersburg, Selasa 11 Oktober 2022. 

"Kami membahas sejumlah isu keprihatinan bersama, termasuk krisis Ukraina, dan pentingnya melakukan dialog untuk mengurangi ketegangan dan mencapai solusi diplomatik," tulis Sheikh Mohammed bin Zayed melalui Twitter resminya.

Berdasarkan laporan Arab News, penasihat diplomatik Presiden Uni Emirat Arab menilai bahwa perlu ada solusi urgent di perang Ukraina. 

Selain membahas perang, kedua pemimpin juga melakukan review pada isu-isu kawasan dan internasional, termasuk keputusan OPEC+ yang ingin memangkas output sebesar 2 juta barel per hari. Pemangkasan itu dimulai pada November 2022.

Keputusan itu membuat kecewa Presiden Amerika Serikat Joe Biden. The Washington Post menyebut keputusan OPEC+ menguntungkan pihak Rusia.

Presiden Putin membantah bahwa ada aliansi untuk merugikan pihak mana pun. 

"Tindakan-tindakan kami bertujuan menciptakan stabilitas di pasar energi global," ujar Presiden Putin yang berkata aksinya bisa membuat pihak yang terlibat di produksi maupun konsumen bisa merasa tenang.

Sementara, Turki meragukan bahwa perang akan segera berakhir. Rusia dan Ukraina disebut semakin jauh dari diplomasi. Turki menilai kedaulatan Ukraina harus dihormati.

"Gencatan senjata harus dilaksanakan secepat mungkin, dan lebih cepat lebih baik," ujar Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu. 

"Harus ada perdamaian yang adil bagi Ukraina. Di mana perangnya berlangsung? Di tanah Ukraina. Sebuah proses yang akan memastikan perbatasan Ukraina dan integritas wilayah semestinya dimulai," tegas Menlu Turki.

Invasi antara Rusia dan Ukraina masih terus berlanjut hingga saat ini. Bahkan, kondisinya kian memanas sejak jembatan penghubung Krimea diledakkan, dan situasi geopolitiknya kian memburuk.

Kesepakatan damai antara Rusia dan Ukraina masih belum dapat dipecahkan, bahkan di waktu-waktu ini menjelang KTT G20 yang akan digelar di Bali, Indonesia pada November mendatang. 

Walaupun seluruh delegasi negara G20 mengharapkan bahwa KTT tersebut dapat membawa solusi damai bagi masalah ini, Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobieva mengatakan pihaknya tak yakin KTT G20 bisa menghasilkan solusi damai bagi kedua negara. 

"Saya tidak yakin bahwa KTT G20 ini bisa menghasilkan sesuatu untuk masalah ini, tapi kami yakin Indonesia telah mencoba usaha terbaiknya," ujarnya dalam press briefing yang diikuti Liputan6.com, Rabu (12/10/2022). 

Lebih lanjut terkait KTT G20, ia mengatakan bahwa mendukung presidensi Indonesia dan meyakini bahwa Indonesia telah melakukan upaya terbaiknya dalam penyelenggaraan ini. 

"Indonesia telah memiliki pengalaman dalam mengadakan acara semacam ini, Jadi, kami tidak meragukan kerja rekan kami dari Indonesia untuk melakukannya," ungkapnya kemudian. 

Namun, kehadiran Presiden Putin di KTT G20 pada November mendatang masih belum dapat dipastikan. 

Mengenai kondisi politik di kedua negara sendiri, tensi antara keduanya diyakini semakin panas dan belum menemukan titik terang. 

Vladimir Putin mengatakan, serangan rudal mematikan pada Senin 10 Oktober 2022 yang menargetkan kota-kota di Ukraina sebagai pembalasan atas "aksi teroris" terhadap wilayah Rusia.

Dalam pidato yang disiarkan televisi, presiden Rusia mengatakan Moskow telah meluncurkan serangan rudal jarak jauh terhadap infrastruktur energi, militer dan komunikasi Ukraina pada Senin kemarin.

Kota-kota termasuk ibukota Kiev, Lviv, Ternopil, Dnipro, Zhytomyr, dan Zaporizhzhia menjadi sasaran, dengan total 14 orang tewas dan puluhan lainnya terluka.

Putin mengatakan, serangan itu sebagai pembalasan atas kehancuran Jembatan Kerch yang menghubungkan Rusia dengan semenanjung Krimea.

Putin mengklaim Ukraina juga "mencoba meledakkan" pipa gas alam TurkStream.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara di dunia untuk menghukum Rusia dengan memberikan lebih banyak sanksi terkait aksi serangan Rusia ke Ukraina.

Sedikitnya 19 orang tewas dan puluhan lainnya terluka saat rudal Rusia menghantam wilayah di seluruh Ukraina, dikutip dari BBC, Rabu (12/10). 

Permintaan penjatuhan sanksi lebih banyak datang setelah Volodymyr Zelensky bertemu dengan pemimpin negara-negara G7 secara virtual -- sebuah meeting berstatus darurat pada Selasa kemarin.

Kelompok negara G7 yang terdiri dari Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan AS berjanji akan terus memberikan dukungan "keuangan, kemanusiaan, militer, diplomatik, dan hukum" kepada Ukraina selama diperlukan.

Zelensky mengatakan: "Untuk gelombang teror baru seperti itu, harus ada gelombang baru tanggung jawab pada Rusia dengan pemberian sanksi baru."

"Negara teroris harus disingkirkan," tambahnya.

Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan, serangan itu merupakan pembalasan atas ledakan di jembatan utama yang menghubungkan Rusia ke Krimea.

Negara-negara Barat telah memberlakukan sanksi luas terhadap bisnis Rusia serta sekutu Presiden Putin sejak invasi ke Ukraina pada Februari 2022.

Sementara AS telah melarang semua impor minyak dan gas Rusia, UE enggan melakukannya karena bergantung pada Rusia untuk sekitar 40 persen dari kebutuhan gasnya.