Ibu Guru Ditangkap Junta Militer Myanmar Akibat Tak Patuh

Liputan6.com, Bogale - Tentara junta militer Myanmar dilaporkan telah menahan seorang guru di daerah Ayeyawardy, Myanmar. Guru wanita yang masih muda itu dituduh punya kaitan dengan Pemerintah Persatuan Nasional yang merupakan oposisi junta militer Myanmar.

Dilaporkan Radio Free Asia, Selasa (30/5/2023), guru bernama Theint Theint Soe (30) itu merupakan guru yang sudah bekerja selama delapan tahun. Ia ditangkap pada 23 Mei lalu karena disebut ikut-ikutan gerakan ketidakpatuhan sipil setelah kudeta militer 2021.

Suaminya juga ditangkap, meski sudah dibebaskan.

"Suaminya ditangkap seminggu sebelumnya. Guru itu ditahan di hari yang sama saat suaminya dilepas," ujar seorang warga Bogale yang namanya tak mau disebut.

Warga Bogale menyebut Theint Theint Soen ditahan di Stasiun Polisi Bogale, namun belum jelas sebenarnya hukum mana yang ia langgar.

Channel Telegram pro-junta militer Myanmar berkata guru itu memiliki dokumen yang disertifikasi oleh dewan pendidikan pihak Pemerintah Persatuan Nasional.

Guru itu bukanlah guru pertama yang diringkus oleh junta militer.

Sejauh ini hampir 300 guru yang terlibat kasus ketidakpatuhan sipil telah ditahan sejak kudeta 2021. Hingga kini, junta militer masih berkuasa di Myanmar. ASEAN pun masih belum bisa membuat situasi kondusif dan bentrokan berdarah masih kerap terjadi di daerah-daerah Myanmar.

Sebelumnya, salah satu artis hip-hop terbesar Myanmar ditahan karena mengkritik pemerintah junta militer di Facebook.

Byu Har mengkritik penanganan junta terhadap pemadaman listrik nasional yang melanda Myanmar dalam beberapa bulan terakhir.

Negara itu berjuang untuk mengamankan pasokan pembangkit listrik berbahan bakar gas sejak kudeta 2021 yang menggulingkan pemerintahan sipil Aung San Suu Kyi.

Penahanannya Byu Har adalah yang terbaru dari penumpasan rezim terhadap para pengkritik, demikian seperti dikutip dari BBC (27/5).

Byu Har, yang berbasis di Yangon, menyebut menteri listrik Myanmar "bodoh" dan "tidak kompeten" dalam sebuah video yang diposting ke Facebook pada Selasa 23 Mei 2023 malam.

Ia membandingkan kebijakan kelistrikan junta dengan pemerintahan Aung San Suu Kyi, pemimpin sipil demokratis Myanmar yang digulingkan oleh militer pada 2021.

"Selama lima tahun terakhir di bawah wanita tua itu, kami memiliki listrik 24 jam, tidak hanya itu, tagihan listrik [turun]," katanya mengacu pada Suu Kyi.

Rapper itu menggunakan bahasa yang menghasut kepada para pemimpin junta dan juga memasukkan alamat rumahnya dalam keterangan video, mengundang mereka untuk menangkapnya jika mereka mempermasalahkan postingan tersebut.

Musisi itu ditahan di Kotapraja Dagon Utara Yangon oleh polisi pada Rabu 24 Mei sebelum teman dan keluarga kehilangan kontak dengannya, kata sumber yang mengetahui kejadian tersebut kepada BBC.

Rapper tersebut telah menerima beberapa peringatan dari pihak berwenang karena memproduksi musik yang mengkritik junta, tambah mereka.

Tidak jelas di mana Byu Har ditahan atau bagaimana kondisinya.

Pihak berwenang Myanmar secara rutin menginterogasi dan menyiksa para tahanan, yang rinciannya telah didokumentasikan oleh organisasi hak asasi manusia seperti Amnesty International.

Byu Har adalah putra Naing Myanmar, salah satu musisi paling terkemuka di Asia Tenggara.

Lagu Naing Myanmar "Dunia Tidak Akan Berakhir", menjadi lagu kebangsaan selama revolusi 1988, di mana aktivis mahasiswa memimpin pemberontakan nasional melawan rezim militer sebelumnya.

Lagu tersebut juga muncul kembali dalam perang saudara saat ini yang berkecamuk sejak kudeta pada Februari 2021.

Dua tahun berlalu, pemerintah militer gagal mendapatkan otoritas atas wilayah negara yang luas. Mereka masih memerangi kelompok-kelompok bersenjata etnis yang mapan di daerah perbatasan yang telah berperang dengan militer selama beberapa dekade, dan milisi anti-kudeta yang baru-baru ini dibentuk yang menyebut diri mereka Pasukan Pertahanan Rakyat (PDF) di sebagian besar negara lainnya.

Ribuan orang tewas dan sekitar 1,4 juta orang mengungsi sejak kudeta. Hampir sepertiga dari populasi negara itu membutuhkan bantuan, menurut PBB.