Sejumlah Negara Berkembang Bikin Kesepakatan Dana Penanggulangan Kerugian bagi Negara Terdampak Krisis Iklim

Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah negara telah sepakat untuk menyediakan dana kepada kelompok masyarakat yang paling rentan di seluruh dunia untuk memperbaiki dampak buruk yang disebabkan oleh perubahan iklim.

Setelah pertemuan dua hari pada awal November di Abu Dhabi atas koordinasi PBB, pemerintah dari negara-negara kaya dan miskin telah merancang rencana dana loss and damage. Awalnya, dana tersebut akan dikelola oleh Bank Dunia dan akan mengandalkan pendanaan dari negara-negara berkembang besar, serta Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Inggris.

Meskipun belum ada target pasti untuk jumlah dana yang akan dialokasikan, negara-negara yang paling terdampak krisis iklim berharap bahwa dana ini akan mencapai ratusan miliar dolar dalam beberapa tahun mendatang.

Melansir dari The Guardian, Minggu (10/12/2023), rencana tersebut harus diadopsi secara resmi pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) PBB mengenai iklim COP28 di Dubai pada akhir November. Namun, nampaknya kesepakatan yang telah dibuat oleh komite sementara akhir pekan pertama November, yang dibentuk sesuai dengan kerangka kerja PBB mengenai perubahan iklim, kemungkinan besar akan terwujud.

Avinash Persaud, utusan iklim dari Barbados sekaligus komite transisi untuk Amerika Latin dan Karibia, menyatakan, "Hasil ini adalah tantangan yang signifikan namun sangat penting. Sekarang, pertama kalinya, kita memiliki alat yang akan menjalankan dana internasional untuk mendukung pemulihan, rehabilitasi, dan relokasi berbasis hibah setelah terjadinya cuaca ekstrem atau peristiwa perubahan iklim yang berlangsung secara perlahan."

Menurut Avinash Persaud, hal tersebut adalah langkah maju yang penting dan akan memberikan dorongan positif bagi upaya iklim lainnya.

Negara-negara berkembang memberikan konsesi penting, seperti menyetujui bahwa sementara waktu dana tersebut dapat dikelola oleh Bank Dunia.

Negara-negara maju juga setuju dengan pernyataan yang mengindikasikan bahwa mereka seharusnya menjadi donor utama dana tersebut, karena mereka akan didesak untuk memberikan kontribusi, sementara negara lain akan didorong untuk melakukan hal yang sama.

Namun, para aktivis menyatakan bahwa perjanjian tersebut tidak cukup untuk memastikan dana yang dibutuhkan oleh negara-negara yang rentan, yang diperkirakan akan mencapai triliunan dolar per tahun pada akhir dekade ini.

Harjeet Singh, kepala strategi politik global di Climate Action Network International mengatakan, "Ini merupakan hari yang suram bagi keadilan iklim karena negara-negara kaya dianggap mengabaikan komunitas yang rentan."

Menurut Harjeet Singh, kesepakatan tersebut belum memberikan jaminan memadai bagi masyarakat yang rentan bahwa kebutuhan keuangan mereka untuk mengatasi dampak iklim dan membangun kembali hidup mereka akan terpenuhi.

Pertanyaan tentang kerugian dan kerusakan, yang mencakup upaya menyelamatkan dan memulihkan masyarakat yang terkena dampak bencana iklim, telah menjadi salah satu topik yang paling menantang dalam perundingan iklim global selama lebih dari satu dekade.

Negara-negara miskin, yang memiliki jejak karbon yang kecil dan hanya sedikit berkontribusi pada krisis iklim, justru menjadi pihak yang paling menderita dampaknya.

Pada bulan November lalu, Konferensi PBB tentang Perubahan Iklim yang ke-27 (COP27) di Mesir mencapai terobosan dengan menyetujui pembentukan dana loss and damage (kerugian dan kerusakan). Namun, keempat pertemuan komite transisi yang berlangsung antara bulan Maret dan Oktober mengalami kegagalan karena adanya perselisihan.

Negara-negara berselisih pendapat mengenai siapa yang seharusnya bertanggung jawab untuk membayar sebagian besar, negara mana yang layak menerima manfaat, dan bagaimana dana tersebut seharusnya dikelola.

Pada akhir dua hari negosiasi yang sengit, tampaknya upaya tersebut akan gagal ketika para pemimpin bersama pada malam hari menyampaikan teks "take it or leave it" kepada pihak-pihak yang berseberangan. Hal itu memberikan desakan kepada negara-negara maju untuk berpartisipasi dalam dana tersebut dan mendorong negara-negara berkembang agar ikut serta dalam upaya yang sama.

Sejumlah aktivis kampanye merasa tidak puas karena negara-negara maju tidak cukup dipertanggungjawabkan atas emisi gas rumah kaca di masa lalu.

Harjeet Singh menyatakan, "Penolakan negara-negara kaya untuk memenuhi kewajiban keuangan mereka, meskipun memiliki tanggung jawab historis, secara nyata menunjukkan niat sebenarnya dan kurangnya perhatian mereka terhadap penderitaan negara berkembang."

Seorang pejabat dari Departemen Luar Negeri AS menyatakan, "Tidak ada satu pemerintahan pun, atau sebagian pemerintahan, yang memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pendanaan negara-negara yang rentan dalam skala yang dibutuhkan.

"Itulah sebabnya kami secara jelas menegaskan selama perundingan ini betapa pentingnya dana ini untuk dapat menerima kontribusi keuangan dari berbagai sumber, termasuk sumber-sumber inovatif seperti pasar karbon, mekanisme penetapan harga internasional, dan sumber-sumber lain yang dapat melengkapi hibah dan pinjaman koncesional dari sumber-sumber publik dan swasta," tambah pejabat tersebut.

Keputusan tersebut menandai pencapaian diplomatis yang signifikan bagi pemerintahan Uni Emirat Arab (UEA) dalam Konferensi PBB tentang Perubahan Iklim yang ke-28 (COP28). Pada COP28, pemerintahan UEA mendapat kritik tajam karena Sultan Al Jaber, yang akan memimpin acara tersebut, juga menjabat sebagai kepala perusahaan minyak negara tersebut, Adnoc.

Al Jaber menyatakan, "Rekomendasi yang tegas dan kuat untuk menjalankan dana kerugian dan kerusakan, serta pengaturan pendanaan, membuka jalan bagi kesepakatan di COP28. Kehidupan miliaran orang, bersama dengan mata pencaharian dan kerentanannya terhadap dampak perubahan iklim, sangat bergantung pada penerapan pendekatan yang disarankan ini selama COP28.

Banyak pihak berpendapat bahwa produsen minyak dan gas besar seperti UEA dan Arab Saudi seharusnya menjadi penyumbang dana loss and damage.

Saat ini, kedua negara tersebut masih dikecualikan karena masih dikategorikan sebagai negara berkembang sesuai dengan kerangka kerja Konvensi PBB tentang Perubahan Iklim tahun 1992, yang merupakan dasar bagi Perjanjian Paris tahun 2015.

UEA belum mengumumkan keputusannya terkait pemberian dana tersebut, tetapi The Guardian memahami bahwa pembicaraan positif sedang berlangsung.

Menurut sumber yang diwawancarai oleh The Guardian, upaya semacam itu dapat menghadapi perlawanan dari pihak lain yang melihat kesepakatan ini sebagai kompromi terbaik dan ingin beralih ke isu-isu yang lebih substansial dalam pertemuan puncak tersebut.

COP28 mungkin dihadapkan pada beberapa tantangan mendesak lainnya. Lebih dari 80 negara berharap adanya kesepakatan untuk menghapuskan penggunaan bahan bakar fosil, tetapi banyak produsen minyak dan gas menentang hal ini dengan keras.

Sebuah proses yang dikenal sebagai "global stocktake" (pengambilan data global), di mana kemajuan dalam mencapai tujuan perjanjian Paris untuk membatasi kenaikan suhu global hingga 1,5 derajat Celsius di atas suhu pra-industri akan dinilai, juga dapat menimbulkan perdebatan. Negara-negara besar harus mengatasi kritik terkait kurangnya upaya mereka saat ini dalam mengurangi emisi gas rumah kaca.