Di DK PBB, Indonesia Desak 3 Hal untuk Cegah Kekerasan Berulang di Gaza

Liputan6.com, New York - Situasi di Gaza termasuk perihal Cease fire atau gencatan senjata dan unhindered access of humanitarian assistance (akses tanpa hambatan terhadap bantuan kemanusiaan) serta dimulainya proses perdamaian antara Israel dan Hamas menjadi sorotan Indonesia dalam pertemuan di Dewan Keamanan (DK) PBB pada Rabu 29 November 2023 di New York, Amerika Serikat (AS).

Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi mengatakan bahwa kehadiran sejumlah Menlu OKI (Organisasi Kerja Sama Islam) di pertemuan tersebut, sekali lagi untuk menunjukkan dukungan OKI terhadap Palestina dan merupakan bagian tindak lanjut mandat yang diberikan Pemimpin OKI dalam KTT di Riyadh 11 November lalu untuk menggunakan semua upaya guna mencari penyelesaian situasi di Gaza.

"Indonesia menyambut baik truce (gencata senjata) yang berlangsung saat ini, namun pertanyaannya adalah apakah ini cukup? Indonesia berpendapat bahwa hal ini tidak cukup, karena humanitarian pause masih terlalu sempit dan rapuh untuk betul-betul membuat situasi Gaza lebih baik secara berkesinambungan," ujar Menlu Retno dalam keterangan persnya yang diterima Kamis (30/11/2023).

Menlu Retno kemudian mengutip pernyataan PM Netanyahu yang mengatakan bahwa operasi militer akan dilakukan kembali dengan kekuatan penuh pada saat truce selesai. "Saya sampaikan saya tidak dapat memahami pernyataan semacam ini. Saya juga tidak bisa memahami jika DK PBB membiarkan ancaman terhadap kemanusiaan ini pada akhirnya menjadi kenyataan," tegasnya.

DK PBB, sambung Menlu Retno, harus dapat mencegah agar kekerasan tidak terulang kembali di Gaza. Oleh karena itu sebuah aksi baru DK PBB diperlukan.

Menlu Retno mendesak bahwa aksi DK PBB untuk mencegah kekerasan tidak terulang kembali di Gaza harus memuat tiga hal berikut:

1. Pertama, pentingnya pemberian bantuan kemanusiaan tanpa hambatan ke seluruh wilayah Gaza dan dapat termonitor dengan baik.
2. Kedua, penghormatan terhadap hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional, yang harus betul-betul dilakukan.
3. Ketiga, pentingnya gencatan senjata yang permanen untuk mengakhiri semua kekejaman.

"Saya menegaskan kembali bahwa bangsa Palestina memiliki hak untuk merdeka berdasarkan two-state solution. Saat ini adalah saat yang tepat untuk memulai kembali proses perdamaian tersebut. Dan mengingat hari ini (29 November) kita peringati Hari Solidaritas Internasional dengan Rakyat Palestina, maka kita jangan menutup mata atau tinggal diam," ungkap Menlu Retno.

Sementara itu, pada pertemuan dengan Menlu China Wang Yi, sebagai pemegang presidensi DK PBB, Menlu Retno menyampaikan kekhawatirannya atas eskalasi serangan di Tepi Barat.

"Saya juga khawatir terhadap meningkatnya serangan kepada warga Palestina di Tepi Barat. Apabila jumlah tawanan yang dibebaskan Israel sama banyaknya atau kurang lebih sama banyaknya dengan penangkapan baru di Tepi Barat, pertanyaannya adalah apa gunanya?" ucap Menlu Retno.

"Dalam kaitan inilah pesan kuat harus keluar dari DK PBB hari ini dan penghentian kekerasan dan kekejaman harus dilakukan sekarang," jelas dia.

Menlu Retno juga mengatakan "kita memiliki pandangan sama mengenai pentingnya kita mengirimkan pesan yang kuat dari pertemuan DK dan menekankan kembali pentingnya ceasefire, kemudian unhindered access of humanitarian assistance (akses tanpa hambatan terhadap bantuan kemanusiaan) dan juga pentingnya dimulainya proses perdamaian."

Para Menlu OKI, sambung Menlu Retno, juga menekankan pentingnya dikeluarkan resolusi DK PBB yang lebih kuat, dengan fokus utama mengenai masalah kemanusiaan.

"Isu penting terkait gencatan senjata kembali disampaikan. Dan dibahas pula mengenai penjajakan pembukaan akses lain pengiriman bantuan kemanusiaan, dan pentingnya penyederhanaan pengecekan keamanan agar bantuan kemanusiaan dapat lebih cepat tersalurkan karena memang kebutuhannya sangat mendesak," ucapnya.

Di sela-sela Pertemuan DK PBB, Menlu Retno melakukan pertemuan bilateral dengan Lord Ahmad of Wimbledon, Menteri Negara Inggris untuk PBB.

Beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan antara lain:

• Bagaimana agar bantuan kemanusiaan terus mengalir ke Gaza;
• Menjadikan situasi saat ini sebagai momentum untuk kembali dorong two-state solution;
• Perlunya memberikan dukungan kepada Palestinian Authority melalui bantuan keuangan dan bantuan kapasitas lainnya.

Adapun 29 November setiap tahun diperingati sebagai International Day of Solidarity with the Palestinian People (Hari Solidaritas Internasional bagi Rakyat Palestina). Untuk tahun ini, semua Menlu OKI yang berada di New York hadir dalam peringatan tersebut untuk menunjukkan dukungan kuat kepada Palestina.

Dalam peringatan tersebut, Presiden Indonesia juga menyampaikan pesan tertulis yang intinya menegaskan kembali dukungan Indonesia kepada perjuangan bangsa Palestina.

Dan di dalam peringatan tersebut, hadir antara lain: Presiden Majelis Umum PBB; Wakil Ketua CEIRPP (CEIRPP ini adalah Komite di Majelis Umum PBB untuk perjuangan hak-hak rakyat Palestina); Watap/Dubes China, sebagai wakil dari China yang memegang presidensi DK PBB bulan ini; Deputi Sekjen PBB; dan Watap/Dubes Palestina yang membacakan pesan Presiden Palestina.