9 Desember 2016: Presiden Korea Selatan Park Geun-hye Dimakzulkan Akibat Skandal Korupsi

Liputan6.com, Seoul - Presiden Korea Selatan Park Geun-hye resmi dimakzulkan oleh Majelis Nasional pada Jumat (9/12/2016) setelah enam pekan protes jalanan besar-besaran dan tingkat popularitasnya anjlok hingga hanya empat persen.

Dilansir laman TIME, Senin (9/12/2024), pemakzulan ini menandai akhir yang memalukan bagi masa jabatan Park, yang dirundung skandal korupsi.

Dalam pemungutan suara pemakzulan, setidaknya 28 anggota partai berkuasa Saenuri, yang merupakan partai Park, menyeberang ke pihak oposisi untuk memenuhi mayoritas dua pertiga suara di parlemen yang beranggotakan 300 orang.

Hasil akhir pemungutan suara adalah 234 mendukung dan 56 menolak.

Dengan keputusan ini, Park langsung diberhentikan sementara dari jabatannya, meskipun keputusan pemakzulan harus diratifikasi oleh Mahkamah Konstitusi dalam waktu 180 hari agar menjadi permanen.

Sebagai pengganti sementara, Perdana Menteri Hwang Kyo-ahn mengambil alih tugas presiden. Namun, jika Park memilih untuk mengundurkan diri sepenuhnya, pemilu presiden baru harus digelar dalam waktu 60 hari. Keputusan ini disambut sorak-sorai dari ribuan demonstran yang membawa spanduk di luar gedung parlemen.

"Presiden Park Geun-hye tidak hanya melupakan tugasnya sebagai pemimpin negara dan kepala administrasi, tetapi juga melanggar konstitusi serta undang-undang terkait tugas publiknya," ujar anggota parlemen oposisi, Kim Kwan-young, saat mengajukan rancangan pemakzulan.

Park, yang merupakan putri mantan diktator militer Korea Selatan Park Chung-hee, diduga membocorkan dokumen rahasia negara kepada sahabat lamanya, Choi Soon-sil. Choi, yang merupakan putri pemimpin kultus spiritual yang dekat dengan keluarga Park, telah didakwa menggunakan pengaruhnya untuk memeras hampir USD 70 juta (sekitar Rp1 triliun) dari sejumlah konglomerat besar Korea Selatan, termasuk LG, Hyundai, dan Samsung.

Skandal ini memicu gelombang protes besar, dengan jumlah peserta yang diperkirakan mencapai antara 500.000 hingga 1,5 juta orang di pusat kota Seoul dalam beberapa pekan terakhir.

Demonstran tidak hanya menuntut pemakzulan Park, tetapi juga memandang skandal ini sebagai cerminan masalah yang lebih luas di masyarakat Korea Selatan, seperti kesenjangan pendapatan, seksisme yang mengakar, dan kurangnya mobilitas sosial.

Park belum memberikan komentar resmi terkait pemakzulan ini dan belum terlihat di depan umum sejak Selasa (6/12/2016). Dia dilaporkan mengurung diri di istana kepresidenan Blue House, meskipun demonstrasi besar berlangsung kurang dari satu mil dari kediamannya.

Sebagai presiden, Park memiliki kekebalan hukum dari tuntutan kecuali untuk kasus pengkhianatan atau pemberontakan. Namun, jaksa menyatakan bahwa Park memiliki peran signifikan dalam tindakan Choi. Banyak pihak menyerukan agar Park menghadapi tuntutan pidana setelah masa jabatannya berakhir.

Dalam tiga permintaan maaf publik yang telah disampaikan, Park mengklaim bahwa tindakannya tidak dilakukan untuk keuntungan pribadi.

"Hati saya hancur ketika memikirkan bahwa saya tidak dapat meredakan kekecewaan dan kemarahan mendalam rakyat meskipun saya meminta maaf seratus kali," ujarnya dalam salah satu pernyataan yang disampaikan dengan penuh air mata.