PPP: Tidak Ada Tekanan KIH ke Jokowi untuk Lantik Budi Gunawan

Arsul tak membantah, Jokowi saat ini tengah menerima tekanan dari sejumlah pihak untuk segera melantik Budi Gunawan.

oleh Taufiqurrohman diperbarui 04 Feb 2015, 11:55 WIB
Diterbitkan 04 Feb 2015, 11:55 WIB
Taping-Jokowi
(Liputan 6 TV)

Liputan6.com, Jakarta - Sekjen DPP PPP hasil Muktamar Surabaya, Arsul Sani membantah Presiden Joko Widodo mendapat tekanan dari partai koalisi pendukungnya untuk segera melantik Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri. Menurut dia, dilantik atau tidaknya Budi Gunawan, hak prerogatif Presiden Jokowi.

"Sejauh yang saya ketahui, sejauh yang kita pahami, tidak ada tekan menekan secara resmi," kata Arsul di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (4/2/2015).

Kendati demikian, Arsul tak membantah, Jokowi saat ini tengah menerima tekanan dari sejumlah pihak untuk segera melantik Budi Gunawan. Tekanan itu tidak dapat disebut sebagai sifat secara kelembagaan.

"Bahwa, katakanlah ada teman anggota dewan dari parpol tertentu itu memang ada, tapi agar jangan digeneralisir sebagai sikap parpol atau sikap dewan," ujar dia.

Anggota Komisi III DPR itu menambahkan, Presiden Jokowi kemarin bertemu dengan sejumlah pimpinan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Salah satu agenda pertemuan itu adalah untuk membicarakan kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Polri.

"Kami sudah bertemu Presiden kemarin, hanya membicarakan itu (KPK-polri)," tandas Arsul Sani.

Presiden Joko Widodo juga mengakui melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan petinggi partai dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Pertemuan tersebut untuk membahas mengenai kisruh antara KPK dan Polri.

"Nggak ada yang saya tutup-tutupi, ya masalah KPK-Polri," ujar Jokowi usai menghadiri acara Rakornas BNN di Gedung Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan.

Jokowi mengakui, kedatangan para elite KIH tersebut juga untuk memberi masukan terkait pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Para elite KIH menyarankan agar Jokowi menunggu proses praperadilan yang ditunda. (Mvi/Mut)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya