Jokowi: Jangan Ada Pungli Urus Sertifikat Tanah

Liputan6.com, Jakarta Pemberantasan pungli terus digaungkan oleh pemerintah. Presiden Jokowi atau Jokowi menyatakan tidak ingin mendengar ada praktik pungutan liar dalam pelayanan dan pengurusan sertifikat tanah.

Penegasan itu disampaikan Jokowi saat menghadiri Puncak Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Selasa 20 Desember 2016.

"Saya perlu ingatkan lagi, jangan sampai ada yang minta-minta pungutan liar untuk urusan sertifikat. Tidak boleh! Ingat, sekarang sudah ada Saber Pungli, yang sudah ditangkap banyak, jangan bertambah lagi. Saya titip, kepada seluruh Kantor BPN, layani masyarakat sebaik-baiknya, layani dan selesaikan dengan cepat," ujar Jokowi.

Dalam acara HKSN 2016, Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang menyerahkan Sertifikat Tanah Badan Pertanahan Nasional kepada masyarakat Kalimantan Tengah.

Sebanyak 1.700 sertifikat telah dibagikan dalam kesempatan tersebut dan Presiden berpesan kepada para penerima sertifikat agar tanah yang telah disertifikasi dapat dipergunakan secara produktif.

"Saya harap tanah yang sudah disertifikasi agar digunakan secara produktif. Silakan kalau mau dimasukkan ke bank untuk mencari modal kerja bagi usaha, tidak apa. Tetapi ingat, kalau mau mencari modal kerja atau investasi usaha dikalkulasi yang betul apakah bisa mengembalikan atau tidak. Jangan sampai justru sertifikatnya hilang karena tidak bisa mengembalikan," ujar Jokowi.