Jurus Mendagri Tito Cegah Stunting

Tito mengatakan bahwa program-program tersebut harus masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

oleh Liputan6.com diperbarui 02 Nov 2019, 06:03 WIB
Diterbitkan 02 Nov 2019, 06:03 WIB
Sertijab Mendagri
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan sambutan saat serah terima jabatan di Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden Joko Widodo resmi melantik Tito Karnavian menjadi Menteri Dalam Negeri dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju. (merdeka.com/Imam Buhori)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan melibatkan ibu-ibu PKK dalam kampanye program-program terkait dengan pengentasan masyarakat dari kemiskinan dan stunting.

"Kami akan libatkan jaringan dari organisasi, terutama jaringan ibu-ibu, sukarelawan, untuk bersama mengampanyekan stunting dengan program-program kreatif untuk stunting ini," kata Tito di Jakarta, Jumat 1 November 2019.

Pada konferensi pers bersama Wakil Presiden dan segenap Menteri terkait di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Tito mengatakan bahwa program-program tersebut harus masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Padahal, belum tentu masyarakat paham apa itu stunting, termasuk kepala daerah.

Oleh karena itu, untuk memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang permasalahan stunting dan pencegahannya, kampanye dengan melibatkan jaringan-jaringan di masyarakat tersebut menjadi penting dilakukan.

"Kalau tidak paham, bagaimana mau masuk APBD? Mau buat terobosannya seperti apa, termasuk mengintegrasikan bantuan-bantuan sosial berupa pangan maupun nonpangan. Itu akan kami lakukan di bawah arahan Bapak Wakil Presiden dan juga kami akan bergerak sambil nanti evaluasi,” jelas Titoseperti dikutip dari Antara.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Bangun SDM

Kampanye pencegahan stunting erat kaitannya dengan Program Prioritas Nasional berkenaan dengan pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul dan berkualitas. Oleh karena itu, Tito akan memastikan setiap pemerintah daerah memiliki program-program tersebut.

“Jadi, nanti kami akan libatkan jaringan yang ada di Kemendagri, yaitu dari Inspektorat dan Dirjen Bina Keuangan Daerah yang akan melihat apakah sudah masuk programnya. Kalau sudah masuk data, kami akan yakinkan betul daerah-daerah yang perlu dapat prioritas intervensi stunting," katanya.

Selain itu, kata Tito, Kemendagri juga akan bekerja sama secara bertahap dengan kementerian/lembaga di tingkat pusat untuk membuat program-program prioritas daerah mana yang akan lebih dahulu mendapat perhatian atau menjadi prioritas utama.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Tag Terkait

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya