Hadapi Omicron, Luhut Minta Masukan Para Ahli

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, pemerintah perlu mendapat masukan para ahli kesehatan terkait Covid-19 varian Omicron.

oleh Muhammad Radityo Priyasmoro diperbarui 15 Jan 2022, 11:02 WIB
Diterbitkan 15 Jan 2022, 11:02 WIB
Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. (Dok Kemenko Marves)
Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. (Dok Kemenko Marves)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, pemerintah perlu mendapat masukan para ahli kesehatan terkait Covid-19 varian Omicron.

Hal itu disampaikannya saat berdialog bersama para epidemiolog, pakar kesehatan, dokter, dan pakar sosial dari berbagai lembaga pendidikan dan penelitian di Indonesia.

“Dari berbagai penelitian yang diberikan kepada saya oleh para teman-teman epidemiolog dan dokter, kita tahu bahwa varian Omicron ini menular sangat cepat, tetapi less severe atau tidak parah," kata Luhut dalam keterangan tertulis diterima, Sabtu (15/1/2022).

Luhut pun meminta masukan terbaik dalam menghadapi varian Omicron yang sudah masuk ke Indonesia. Menurut dia, fokus dari pembahasannya adalah mengenai penanganan ketika lonjakan terjadi dan pasca lonjakan terjadi.

"Walau terdapat angka kematian di beberapa negara namun jumlahnya cukup rendah dari varian ini. Walau begitu, kita mau agar lonjakan kasus konfirmasi ini bisa kita turunkan pasca lonjakan Omicron," harap Luhut.

Luhut mencatat, dalam beberapa minggu terakhir, varian Omicron berada di Indonesia berasal dari Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN). Hingga sekarang sudah terdeteksi lebih dari 500 kasus konfirmasi positif varian Omicron di Indonesia, terutama di wilayah DKI Jakarta dan telah terjadi transmisi lokal.

Melihat hal itu, Luhut ingin masyarakat Indonesia meningkatkan solidaritas bersama untuk bahu membahu, saling menguatkan dan mengingatkan ancaman Omicron sudah nyata dan ada di depan mata.

“Hal ini (soliditas) perlu kita pertahankan, bukan hanya saat menghadapi pandemi ini, tetapi juga untuk seterusnya. Ini adalah hal baik dan patut kita syukuri yang timbul dari pandemi ini,” tandas Luhut.

 

Dari Pelaku Perjalanan Luar Negeri

 

Dalam diskusi itu, salah satu pakar dari Eijkman Institute Amin Soebandrio mengatakan Indonesia sedang memasuki masa transisi penanganan COVID-19 dari varian Delta menuju Omicron. Oleh karena itu, pengawasan pada tingkat molekular perlu dipertajam, mengingat banyak hal yang belum diketahui mengenai varian ini.

"Sampai sekarang Omicron ini masih terus diteliti, kecepatan penularannya cepat. Walaupun ini merupakan varian yang berbeda dari Delta dengan tingkat kematian yang masih belum ada, tetapi kita perlu terus mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi," ujarnya seperti dikutip dari Antara.

Epidemiolog dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (FK UGM) Hari Kusnanto dan Epidemiolog dari FK Universitas Airlangga (Unair) Windhu Purnomo juga menyampaikan seharusnya pemerintah dapat menjaga kenaikan kasus tidak terlalu cepat dan juga tinggi (flattening the curve) sehingga puncak kasus akan terjadi di bulan Maret namun dengan jumlah kasus yang lebih rendah.

Hanya saja, menurut Hari, pengendalian penularan varian Omicron dapat dilakukan jika protokol kesehatan, pembatasan mobilitas, pelaksanaan vaksinasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan sudah terakomodir dengan baik.

Pakar lainnya yaitu Erlina Burhan dan Siti Setiati dari FK Universitas Indonesia (UI) mengingatkan agar masyarakat tidak terlena dengan adanya narasi varian Omicron ini tidak seganas varian sebelumnya.

Keduanya memberikan saran kepada Menko Luhut dan jajaran menteri serta Satgas agar melakukan upaya-upaya tegas dalam menegakkan protokol kesehatan dan juga melakukan vaksin booster.

"Varian ini masih terus diteliti, dia less severe daripada Delta, tapi masih terus diteliti. Ini bisa meningkat, jika kita tidak tegas dalam mengurangi transmisi atau transmisinya tinggi," tegas Dokter Siti.

Sementara itu Sosiolog UI Imam B Prasodjo menjelaskan strategi yang selama ini sudah digunakan dalam aspek sosial sudah tepat. Menurutnya, ada empat poin utama yang perlu terus dilakukan oleh pemerintah, yakni memperkuat koordinasi antarjajaran pemerintah serta aparat keamanan.

Strategi kedua, tambah Imam, adalah mendorong masyarakat melakukan public-pressure kepada sesamanya yang melanggar aturan protokol kesehatan; melakukan kampanye untuk meningkatkan ketahanan tubuh atau imunitas tubuh di dalam keluarga; dan juga mencoba melakukan pemberdayaan masyarakat di daerah melalui pendidikan agar tidak terjadi generation lost.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Live Streaming

Powered by

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya