Jokowi Minta MA Beri Efek Jera ke Koruptor dan Mafia Hukum

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut Mahkamah Agung (MA) sebagai pengawal keadilan, harus memberikan kepastian hukum yang adil bagi seluruh masyarakat. Dia pun mendorong MA memberikan efek jera kepada para koruptor dan mafia-mafia hukum yang mencederai rasa keadilan.

Hal ini disampaikan Jokowi saat menghadiri Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI tahun 2021 secara virtual dari Istana Negara Jakarta, Selasa (22/2/2022). Acara ini turut dihadiri Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

"Peran MA sebagai pengawal keadilan sangat krusial dalam mendukung transformasi Indonesia. Dengan menghasilkan landmark decisions yang memberikan kepastian hukum, yang berkeadilan bagi masyarakat, yang memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi para pelaku usaha, dan investor," kata Jokowi seperti dilihat di Youtube Sekretariat Presiden, Selasa.

"Yang melindungi aset-aset negara dan aset-aset publik lainnya serta memberikan efek jera bagi koruptor dan mafia-mafia hukum yang menciderai rasa keadilan," sambungnya.

Jokowi mengingatkan MA menerapkan model-model alternatif penyelesaian perkara untuk mengurangi beban pengadilan. Misalnya, dengan mengedepankan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata.

Kemudian, mengedepankan restorative justice untuk menyelesaikan perkara pidana. Tak hanya itu, Jokowi menyarankan MA melakukan dialog yang melibatkan pelaku, korban, dan pihak terkait.

"Secara profesional, transparan, dan akuntabel agar penegakan hukum yang berkeadilan dapat terwujud," ucapnya.

Dalam kesempatan ini, Jokowi menyampaikan bahwa pemerintah sedang mengawal beberapa transformasi penting. Mulai dari, meningkatkan pemerataan agar pembangunan lebih Indonesia-Sentris hingga memperluas hilirisasi agar nilai tambah sumber daya alam Indonesia lebih banyak dinikmati oleh masyarakat.

Selain itu, pemerintah mendukung UMKM naik kelas melalui digitalisasi serta memperkuat ekonomi hijau yang lebih menyehatkan dan menyejahterakan rakyat. Lalu, mempercepat transisi menuju energi baru terbarukan dan memperkuat ekonomi biru di bidang maritim.

Di bidang hukum, Jokowi menuturkan pemerintah melakukan transformasi melalui reformasi struktural, deregulasi dan debirokratisasi. Hal ini untuk meningkatkan kepastian hukum dan kemudahan berusaha.

"Menarik sebanyak mungkin dan menjamin keamanan investasi, memperluas lapangan kerja dan meningkatkan daya saing bangsa serta memberantas tindak pidana korupsi ," jelas Jokowi.

Jokowi meyakini, semangat transformasi Mahkamah Agung selaras dengan semangat transformasi yang dilakukan pemerintah. Untuk itu, Jokowi mengajak Mahkamah Agung mendukung transformasi yang sedang dilakukan pemerintah tersebut.

Pasalnya, kata dia, semua agenda transformasi pemerintah tidak bisa dikerjakan oleh pemerintah atau eksekutif saja. Jokowi menuturkan pemerintah membutuhkan dukungan dari seluruh lembaga legislatif dan yudikatif.

"Pemerintah butuh dukungan penuh dari seluruh komponen bangsa, pemerintah butuh dukungan penuh dari lembaga legislatif dan lembaga yudikatif, pemerintah butuh dukungan dari MA, dan jajaran pengadilan tinggi, pengadilan negeri di seluruh tanah air Indonesia," tutur Jokowi.