PDIP Minta Wacana Penundaan Pemilu Dihentikan

Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, meminta semua pihak agar wacana penundaan Pemilu 2024 dihentikan karena tidak produktif.

oleh Liputan6.com diperbarui 29 Mar 2022, 05:49 WIB
Diterbitkan 29 Mar 2022, 05:49 WIB
Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat memberikan sambutan pada Pelatihan Kader Nasional (PKN) Angkatan II Tahun 2022 di   Gedung Sekolah Partai PDIP di Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (21/3/2022). (ANTARA/HO-PDIP)
Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat memberikan sambutan pada Pelatihan Kader Nasional (PKN) Angkatan II Tahun 2022 di Gedung Sekolah Partai PDIP di Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (21/3/2022). (ANTARA/HO-PDIP)

Liputan6.com, Jakarta - Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, meminta semua pihak agar wacana penundaan Pemilu 2024 dihentikan karena tidak produktif.

"Sebaiknya kita setop wacana yang tidak produktif itu," kata Hasto seperti dilansir Antara.

Menurut dia, ada hal yang lebih penting untuk dibahas dan diselesaikan, seperti membantu persoalan masyarakat.

Terlebih, pemerintah, DPR dan KPU sudah menyepakati Pemilu 2024 pada 14 Februari, sehingga isu penundaan pemilu tak perlu dibahas lagi

"Untuk penundaan Pemilu sikap PDIP sudah final, sikap DPR termasuk di dalamnya ada parpol di DPR itu sudah final sudah disepakati 14 Februari. Jadi tidak akan menjilat ludah sendiri itu yang harus ditujukan sebagai etika politik yg baik," tegasnya.

Hasto mengatakan komunikasi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo berlangsung intens dalam menentukan sikap terkait wacana penundaan Pemilu 2024.

Megawati juga menjalin komunikasi politik dengan Ketua DPR Puan Maharani dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

"Terkait dengan penundaan pemilu, sikap PDIP, sebagaimana yang disampaikan Ibu Ketum dan arahannya kepada seluruh jajaran partai, sangat tegas dan jelas," katanya.

Soal Amandemen

Hasto menambahkan, proses amandemen sudah jelas aturannya, amandemen tidak bisa dilakukan sebagian masyarakat. Amandemen dilakukan oleh MPR RI yang di dalamnya ada DPR RI, DPD dengan syarat-syarat persetujuan lebih dari 2 per 3.

Namun mengingat Indonesia masih menghadapi pandemi, Hasto menegaskan skala prioritas adalah menuntaskan COVID-19. Belum lagi konflik Rusia dan Ukraina yang bisa berdampak pada Indonesia.

"Lebih baik seluruh hal yang berkaitan dengan amandemen konstitusi kita slowing down dulu. Kita berikan yang terbaik bagi kemajuan bangsa dan negara agar kita di tengah persoalan dunia perang Rusia-Ukraina, persoalan ekonomi itu kemudian punya daya tahan yang kuat," ucapnya.

Infografis

Infografis Poin Penting Pidato Politik Jokowi di HUT ke-49 PDIP. (Liputan6.com/Abdillah)
Infografis Poin Penting Pidato Politik Jokowi di HUT ke-49 PDIP. (Liputan6.com/Abdillah)
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya