Jokowi Sebut Tahapan Pemilu 2024 Akan Dimulai, Minta Menterinya Fokus Bekerja

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengingatkan bahwa tahapan Pemilu 2024 akan dimulai pada pertengahan 2022.

Dia pun meminta jajaran menteri dan para kepala lembaga negara untuk fokus bekerja di tugas masing-masing.

"Berkaitan dengan tahapan Pemilu 2024 yang sudah akan dimulai pertengahan tahun ini, saya juga minta menteri, kepala lembaga agar fokus betul-betul bekerja di tugasnya masing-masing," kata Jokowi saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara Jakarta, Senin (9/5/2022).

Dia menekankan agenda-agenda strategis nasional yang menjadi prioritas bersama harus terselenggara dengan baik. Jokowi ingin Pemilu 2024 berjalan dengan baik dan tanpa ada gangguan.

"Agenda-agenda strategis nasional yang menjadi prioritas kita bersama betul-betul isa kita pastikan terselenggara dengan baik, Pemilu terselenggara dengan baik, lancar, dan tanpa gangguan," ujar Jokowi.

Sebelumnya, Jokowi menegaskan bahwa Pemilu 2024 dilaksanakan sesuai jadwal yang disepakati pemerintah dan DPR yakni, 14 Februari. Adapun tahapan Pemilu 2024 akan dimulai pada pertengahan Juni 2022.

Sementara itu, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asyari memastikan bahwa pemungutan suaran pemilihan umum (Pemilu) 2024 akan tetap digelar pada 14 Februari. Sementara itu, tahapan pemilu 2024 dimulai pada 14 Juni 2022.

"Direncanakan pemungutan suara untuk Pemilu tahun 2024 itu pada hari Rabu, 14 Februari 2024 dan rencananya tahapan akan dimulai pada 14 Juni 2022 ini," kata Hasyim usai dilantik Jokowi sebagai anggota KPU periode 2022-2027 di Istana Negara Jakarta, Selasa 12 April 2022.

"Sehingga sejak sekarang tinggal menghitung hari untuk menuju dimulainya tahapan Pemilu 2024," sambungnya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari menyatakan, penyelenggara Pemilu dan pemerintah telah sepakat melakukan efisiensi anggaran Pemilu 2024.

Diketahui, anggaran Pemilu 2024 mencapai Rp 110,4 triliun dengan rincian untuk KPU Rp 76,6 triliun dan untuk Bawaslu Rp 33,8 triliun.

"Kesepahaman yang diperoleh. Misalkan, perlu ada efisiensi anggaran ini, kemudian yang disimpulkan untuk di-review ulang ya," kata Hasyim di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/4/2022).

Beberapa sektor yang anggarannya bisa dipotong, menurut Hasyim, adalah infrastruktur dan alat kesehatan untuk protokol kesehatan petugas Pemilu 2024.

"Ada infrastruktur, dukungan untuk kantor. Kemudian untuk APD untuk penanggulangan Covid," kata dia.

Untuk itu, Hasyim mengusulkan agar KPU hanya fokus pada anggaran elektoral saja. Sementara anggaran lain seperti infrastruktur dan APD dialihkan ke kementerian dan lembaga terkait serta Pemerintah Daerah.

"Kami mintakan didukung oleh pemerintah di luar anggaran aspek elektoral kepemiluan. Jadi KPU fokus pada anggaran yang berkaitan dengan elektoral saja sehingga, dengan begitu, review-nya lebih jelas," ucap Hasyim Asy'ari.

Sementara, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan sejumlah saran pada KPU terkait pelaksanaan Pemilu 2024.

"Pertama, untuk pelaksanaan Pemilu sendiri kita harapkan lancar. Mulai dari persiapan, pendaftaran, kemudian penghitungan itu tepat sesuai dengan waktunya masing-masing," kata Tito di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (13/4/2022).

Pemerintah juga meminta agar Pemilu 2024 berjalan aman, baik bagi pemilih maupun penyelenggara. Ia berharap tak ada perpecahan atau politik SARA saat masa kampanye.

"Aman ini dalam arti aman buat rakyat. Kemudian rakyat kita belajar di 2019 di mana masa kampanye hampir 7 bulan kita lihat ada politik identitas, politik SARA yang keluar. Itu rawan," kata Tito.

Mantan Kapolri itu juga mengingatkan agar korban jiwa dari petugas KPU saat Pemilu 2019 tidak terulang.

"Aman juga bagi penyelenggara. Kenapa, karena kita berkaca pada 2019. Semua paham, saya kira cukup banyak yang wafat karena sakit, kelelahan, dan lain-lain. Kita perlu membuat perencanaan yang benar-benar matang agar hal itu tidak terulang lagi," ujarnya.

"Kemudian juga aman bagi peserta. Kita tidak ingin ada peserta kemudian nanti ada yang terganggu, terancam, apalagi terkena kekerasan dan lain-lain. Dan ini pesertanya nggak sedikit, tidak cuma capres dan cawapres yang perlu diamankan, yang perlu diamankan adalah caleg dari pusat hingga daerah yang jumlahnya ribuan," sambungnya.