Hakim MK Sebut Situng Bukan Hasil Resmi Pilpres, Ini Kata Tim Hukum Prabowo

Liputan6.com, Jakarta - Tim hukum BPN 02 Prabowo-Sandi, menganggap penegasan Hakim Konstitusi Arief Hidayat soal Situng bukanlah hasil resmi KPU menunjukkan ketidakprofesionalan. Ketua tim hukum BPN Bambang Widjojanto menyebut seharusnya penegasan seperti itu disampaikan dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH) bukan dalam sidang.

"Karena dengan begitu dia sekarang sudah menjelaskan posisinya dia, dan itu saya khawatir itu bagian dari unprofessional conduct," kata Bambang di Gedung MK, Jumat (21/6/2019).

Meski demikian, Bambang mengaku tidak meragukan independensi hakim. Hanya saja, menurutnya hal tersebut menunjukkan hakim MK kurang profesional.

"Bukan soal independensi. Ini unprofessional conduct. Artinya dia bisa melakukan itu nanti di RPH. Jangan mengungkapkan itu di muka umum," katanya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengatakan, sistem informasi penghitungan suara (Situng) Komisi Pemilihan Umum (KPU) bukan acuan untuk menentukan hasil akhir resmi pemenang Pilpres 2019. Situng bertujuan sebagai bentuk keterbukaan publik dari KPU selama proses perhitungan suara berjenjang.

Pernyataan Arief tersebut menjawab permintaan dari tim hukum Prabowo-Sandi agar ada perintah dari MK untuk melakukan audit forensik terhadap Situng.

"Harus ingat bahwa untuk menetapkan perolehan suara yang benar bukan dari Situng. Bukan dari itu. Undang-undang jelas mengatakan begini, hasil Situng bukan hasil resmi. Hasil resmi adalah hasil penghitungan suara manual yang dilakukan secara berjenjang sehingga Situng tidak mempengaruhi atau tidak digunakan untuk penghitungan suara resmi," kata Arief di Gedung MK, Jakarta, Kamis (20/6/2019).

Arief menyatakan, keberadaan situng agar masyarakat dapat memantau dan mengoreksi apabila ada kekeliruan. Sementara, rekapitulasi atau penghitungan suara berjenjang yang dipakai untuk hasil akhir, tetap berpatokan dengan formulir C1 yang berhologram.

"Jadi yang dipakai penghitungan suara manual yang dilakukan secara berjenjang dari TPS sampai tingkat nasional," ujarnya.