Aksi ke Jakarta, Pendemo Tolak Eks Napi Koruptor di Pilkada Musi Banyuasin

Liputan6.com, Jakarta - Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumatera Selatan (Sumsel) 2024 mendatang, banyak pro kontra terhadap keterlibatan eks narapidana (napi) koruptor yang diisukan ikut menyalonkan diri sebagai calon kepala daerah.

Salah satu yang disoroti adalah sosok Lucyanti, yang pernah jadi napi koruptor kasus suap di Kabupaten Musi Banyuasin di tahun 2015 lalu. Saat itu, Lucyanti bersama Bupati Musi Banyuasin terdahulu, (alm) Pahri Azhari ditetapkan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dan sempat mendekam di penjara selama beberapa tahun.

Di Pilkada Musi Banyuasin, Lucyanti malah ingin menyalonkan diri sebagai calon bupati, menggandeng pasangannya Syafaruddin, sebagai calon wakil bupati (cawabup). Paslon dengan jargon ‘Muba Sehati’ tersebut sudah mengantongi dukungan dari empat partai politik (parpol), yakni Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem dan PKN.

Langkahnya itu mendapat penolakan keras dari Forum Masyarakat Peduli Pilkada Bersih dari Sumsel. Bahkan para massa forum masyarakat mendatangi kantor pusat Partai Gerindra di Jalan Harsono Jakarta Selatan (Jaksel), Kamis (8/8/2024).

Kedatangan para pendemo yang sebagian besar dari perwakilan warga Musi Banyuasin, untuk menemui Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, yang juga Presiden RI terpilih 2024-2029.

Koordinator aksi Wahyu Munandar berkata, kedatangan mereka ke kantor DPP Partai Gerindra, untuk menyampaikan aspirasi langsung ke Prabowo Subianto atas penolakan majunya eks napi koruptor Lucyanti. Mereka meminta Prabowo Subianto mengkaji ulang dukungan terhadap eks napi koruptor tersebut.

"Jadi kami sengaja datang ke sini untuk bertemu Pak Prabowo guna menyampaikan penolakan atas dukungan Partai Gerindra kepada calon bupati, yang tercatat eks napi koruptor," katanya.

Mereka awalnya sempat menaruh apresiasi ke Prabowo Subianto, yang mencoret dua nama mantan koruptor menjadi caleg yang diusung Partai Gerindra di Pileg 2024 lalu.

Namun kini mereka mempertanyakan sikap Partai Gerindra yang berubah, karena kembali mendukung mantan koruptor di Pilkada Musi Banyuasin 2024.

"Pak Prabowo dalam beberapa kali kesempatan menyatakan komitmen pemberantasan korupsi sampai ke akar-akarnya. Tapi kok malah mantan koruptor diberi kesempatan jadi bupati, ini kan aneh sekali,” ucapnya.

Sebagai Presiden RI terpilih, dia mengharapkan Prabowo Subianto bisa memberikan contoh nyata pemberantasan korupsi di semua tingkatan. Apabila tidak terwujud, janji dan komitmen yang disampaikan Prabowo Subianto sebelumnya dinilainya hanya omong kosong belaka.

"Salah satu mengapa Prabowo Subianto menang karena ketegasan komitmennya dalam memberantas korupsi. Tapi mengapa sekarang jadi berubah. Belum juga menjabat, sikapnya menjadi terbalik," ungkapnya.

Setelah berorasi hampir satu jam, para peserta aksi membubarkan diri dengan tertib. Terlihat pula pihak keamanan berjaga-jaga di sekitar lokasi unjuk rasa.

Pengamat politik Sumsel Bagindo Togar juga menyayangkan Partai Gerindra mendukung eks napi koruptor di Pilkada Musi Banyuasin 2024 mendatang.

"Ini sudah fatal, jika parpol tidak mengedepankan fortopolio kandidat, melainkan hanya mementingkan finansial. Apalagi mantan napi koruptor justru mendapat dukungan parpol untuk menahkodai Musi Banyuasin selama lima tahun ke depan,” katanya.

Jika Partai Gerindra benar-benar mendukung Lucyanti di Pilkada Musi Banyuasin, hal tersebut dianggapnya bisa menciderai kepentingan masyasrakat Musi Banyuasin Sumsel. Partai Gerindra juga diharapkannya harus mengevaluasi setiap dukungan demi kepentingan rakyat banyak.

Dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK tahun 2015 lalu, Lucyanti bersama Pahri Azhari dan tiga orang lainnya diamankan bersama barang bukti uang suap sebesar Rp2,5 miliar di dalam tas merah.

Lucyanti divonis hukuman pidana dan menjalani 1,5 tahun hukuman penjara dan bebas pada tanggal 24 Juni 2017. Saat Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Sumsel, Lucyanti meraih kemenangan dengan diusung Partai Kebangkitan Nasional (PKN). Dia pun ingin melebarkan langkahnya dengan maju sebagai Bacabup Musi Banyuasin di Pilkada 2024 mendatang.

Menyikapi adanya protes dari masyarakat ke Lucyanti yang saat ini menjabat sebagai Ketua Pimpinan Daerah (Pimda) PKN Sumsel, PKN sendiri tidak mau terlalu mengambil pusing dengan hal tersebut.

Ketua Bappilu Pimda PKN Sumsel Albahori mengatakan, walaupun mantan napi koruptor, namun sepanjang majunya Lucyanti sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan pemerintah, hal tersebut menjadi wajar-wajar saja.

Menurutnya, seseorang juga tidak bisa menjamin jika orang yang tidak menjadi mantan napi koruptor, bisa bersikap bijaksana dan baik. 

"Jadi, tidak bisa kita memvonis hukuman bagi yang bersalah (eks napi koruptor) tidak boleh lagi (berpolitik). Setidaknya, dia melakukan tugasnya (ke depan) untuk kepentingan orang banyak," ujarnya.

Dia pun menyerahkan sepenuhnya kepada rakyat, karena rakyat yang akan memilih di Pilkada Musi Banyuasin. Apakah memberikan kesempatan bagi Lucyanti atau tidak.

"Jangan kita hakimi langsung, biarkan rakyat yang memilih. Jadi (protes) itu tidak ada masalah bagi kami, silahkan saja. Sepanjang Lucyanti mengikuti mekanisme dan regulasi yang sudah ditetapkan," ungkapnya.