Gerbang Pembayaran Nasional Digenjot, Begini Respons Visa Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Visa Indonesia memberikan respons positif mengenai pengembangan Kartu Kredit Pemerintah melalui Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Sebab, langkah tersebut berpotensi meningkatkan transaksi pembayaran digital.

Presiden Direktur Visa Indonesia, Riko Abdurrahman menilai langkah yang diambil pemerintah tersebut berpotensi meningkatkan transaksi pembayaran digital.

"Kami apresiasi, kami mendukung usaha pemerintah mempercepat digitalisasi pembayaran terutama di segmen corporate," kata Riko kepada awak media, Selasa (21/3/2023).

Dia bilang, pihaknya tidak khawatir transaksi Visa akan tergerus dengan adanya arahan pemerintah untuk menggunakan GPN. Ini mengingat, pangsa pasar untuk segmen korporasi dalam negeri terbilang besar, yakni USD 3,2 triliun atau setara Rp 49,03 ribu triliun (asumsi kurs Rp 15.323 per dolar AS). 

Meski demikian, ia mengaku, penetrasi konsumsi korporasi masih kecil, yaitu kurang dari satu persen. Sedangkan, penetrasi konsumsi ritel menyentuh delapan persen.

"Corporate consumption expenditure itu kita enggak sampai 1 persen penetrasi, personal consumption expenditure itu penetrasinya 8 persen. Kue USD 3,2 juta triliun jadi besar sekali untuk banyak pemain semua pemain akan kenyang dengan kue segini besar akan bisa buat banyak pemain," ujar dia.

Siap Dukung Program Pemerintah Indonesia

Riko menyebut, Visa siap mendukung program-program pemerintah dalam mengembangkan transaksi pembayaran melalui pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya.

"Kita siap mendukung program-program terkait dalam hal best pratice sharing," ujarnya. 

Di sisi lain, Riko meyakini transaksi pembayaran Visa bakal tumbuh pada tahun ini. Ia berharap transaksi pembayaran akan lebih tinggi dari sebelum COVID-19, yaitu 2019.

"Trennya kita melihat menanjak karena travel sudah kembali. Transaksi kita memang banyak sekali di segi travel. Dengan adanya COVID-19 yang sudah lewat kita melihat dari transaksi-transaksi travel related meningkat," tandasnya.

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) segera meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah dalam bentuk fisik demi menambah layanan keuangan. Rencananya, soft launching kartu kredit pemerintah ini berlangsung pada April 2023 dan grand launching pada Mei 2023.

Ini diungkapkan Gubernur BI Perry Warjiyo saat konferensi pers di Jakarta, Kamis (17/3/2023). "Sesuai instruksi arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kartu kredit segera kita keluarkan soft launching awal April ini dan grand launching bulan Mei," jelas dia.

Keberadaan kartu kredit nasional pada transaksi domestik bertujuan demi memperluas layanan perbankan termasuk transaksi keuangan pemerinah yang besar.

"Komitmen kami memberikan layanan pembayaran digital yang betul-betul cepat, mudah, murah dan aman," ujarnya.

Nantinya kartu kredit domestik didesain bisa memfasilitasi pembelian barang dan jasa pemerintah baik pusat maupun daerah dengan skema pembayaran kartu kredit pemerintah yang prosesnya dilakukan secara domestik.

Sementara itu Deputi Gubernur Bank Indonesia Doni P Joewono menjelaskan, kartu kredit pemerintah ini tidak menggunakan Mastercard dan Visa, melainkan menggunakan GPN.  Ini juga menjadi arahan dari Presiden Jokowi.

Pada tahun lalu, KKP yang menggunakan QRIS sudah diluncurkan untuk transaksi domestik. Sementara itu, progres persiapan KKP dalam bentuk kartu fisik saat ini sudah mencapai 92 persen di mana BI meninjau dari berbagai aspek termasuk aspek bisnis, teknis dan operasional.

BI meluncurkan KKP Domestik sebagai bentuk implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 yang tahap awalnya dilakukan melalui interkoneksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

Inpres Nomor 2 Tahun 2022 sendiri adalah tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengungkap nilai tukar mata uang rupiah lebih perkasa dibanding dengan negara tetangga. Diantaranya Malaysia, Thailand, hingga India.

Dia mencatat nilai tukar rupiah terdepresiasi 0,75 persen secara point-to-point di akhir Februari 2023. Namun, jika dilihat secara year-to-date (ytd), nilai tukar rupiah per 15 Maret 2023 menguat 1,32 persen dari level akhir Desember 2022.

Angka ini yang disebut Perry Warjiyo lebih baik dari capaian daei Rupee India, Baht Thailand, dan Ringgit Malaysia.

"Apresiasi ini lebih baik dibandingkan dengan apresiasi Rupee India sebesar 0,16 persen serta depresiasi Baht Thailand dan Ringgit Malaysia masing-masing sebesar -0,04 persen dan -1,8 persen," urainya.

Ke depannya BI memperkirakan kalau nilai tukar rupiah akan terjaga di level stabil. Mengingat ada sejumlah peningkatan ekonomi nasional yang berdampak positif.

"Ke depan BI mem stabilitas nilai tukar rupiah akan tetap terjaga sejalan dengan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi, inflasi rendah, surplus transaksi berjalan, serta imbal hasil aset keuangan domestik yang menarik," katanya.

"BI akan terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah sebagai bagian untuk mengendalikan inflasi. Khususnya inflasi barang impor dan memitigasi dampak rambatan ketidakpastian pasar keuangan global terhadpa nilai tukar rupiah," sambung Perry Warjiyo.