Fokus Pembinaan, Menteri Rini Minta Anggaran Rp 345 Miliar

Menteri BUMN Rini Soemarno mengusulkan pagu anggaran Kementerian BUMN 2016 sebesar Rp 345 miliar, naik 130% dibandingkan 2015.

oleh Septian Deny diperbarui 07 Sep 2015, 18:52 WIB
Diterbitkan 07 Sep 2015, 18:52 WIB
20150907-Bahas RUU APBN 2016, Sejumlah Menteri Jokowi Merapat ke DPR-Jakarta
Menkeu Bambang Brodjonegoro (tengah) bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil (kedua kanan) mengikuti raker dengan Badan Anggaran DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (7/9). Rapat itu membahas RUU APBN 2016. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Badan Usaha Milik (BUMN) Negara Rini Soemarno mengusulkan pagu anggaran Kementerian BUMN 2016 sebesar Rp 345 miliar, naik 130% dibandingkan tahun 2015 yang sebesar Rp 148,1 miliar.

Rini mengatakan, sebagian besar pagu anggaran 2016 tersebut akan digunakan untuk program pembinaan dan melakukan konsultasi terkait restrukturasi beberapa BUMN.‬

‪"76 persen diperuntukan bagi pagu program pembinaan. Sehingga cukup tinggi karena tahun pembinaan ini ditujukan untuk beberapa program yakni untuk mendorong kegiatan sehubungan dengan konsultasi untuk restrukturisasi beberapa BUMN. Ini untuk meningkatkan daya saing industri BUMN," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (7/9/2015).

Selain itu, tahun depan pihaknya juga akan mendorong kajian guna mensinergikan BUMN, mendorong hilirisasi dan penggunaan kandungan lokal sesuai dengan program pemerintah.

"Kami lihat perlu lagi ada kajian holding sektoral BUMN dan sinergisifikasi BUMN sehingga bisa dorong hilirisasi dan naikan kandungan lokal. Dan kaji remunerasi reward dan punishment direksi per sektor," lanjutnya.

Melalui pagu anggaran 2016, Rini menyatakan akan mendorong BUMN untuk mendukung target pemerintah mencapai swasembada pangan. Terakhir, pihaknya akan mendorong pembiayaan mikro bagi unit usaha sehingga mampu menciptakan lapangan kerja.

"Kita mendorong perbankan untuk mendukung pembiayaan mikro dan asuransi untuk petani. Tahun ini program pemerintah dorong KUR, maka program penjaminan KUR ke depan harus ditingkatkan," tandasnya. (Dny/Zulfi Suhendra)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya