Suplai Dolar AS Melimpah, Rupiah Bakal Stabil

Liputan6.com, Jakarta - Perhimpunan Bank-bank Nasional (Perbanas) menyarankan kepada pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat untuk berjuang menstabilkan nilai tukar rupiah. Kurs rupiah masih dibayang-bayangi tekanan hebat dari faktor eksternal dan internal sehingga perlu upaya keras, salah satunya dengan menumpuk cadangan devisa (cadev) dalam bentuk valuta asing.

Ketua Umum Perbanas, Sigit Pramono mengungkapkan fluktuasi kurs rupiah saat ini lebih didominasi faktor eksternal sehingga tidak ada level rupiah yang wajar atau tidak wajar. Dalam rangka stabilisasi kurs rupiah, sambungnya, Indonesia perlu meningkatkan cadev.

"Kita harus hemat devisa. Kalau bisa bikin barang di dalam negeri substitusi impor, jadi tidak perlu impor lagi. Negosiasi proyek dengan investor dalam negeri. Semakin banyak devisa, makin banyak dolar AS sehingga rupiah stabil," ujar dia di Jakarta, Rabu (9/9/2015).

Posisi cadev Indonesia hingga akhir Agustus 2015 tercatat US$ 105,3 miliar atau merosot US$ 2,3 miliar dibanding bulan sebelumnya. Kata dia, Indonesia harus meningkatkan cadev seperti yang ditempuh China yang mendorong berbagai sektor untuk menghimpun cadev sebesar-besarnya.

"Kita sangat kurang di cadev, makanya kita harus terus timbun (cadev). Seperti China yang 10 tahun lalu mulai mendorong supaya cadevnya menguat," ujar Sigit.

Menaikkan cadev, tambahnya, melalui kemudahan pembukaan rekening valas bagi orang asing, mengimbau eksportir memarkir dan mencairkan dananya di dalam negeri,‎ serta menjalankan kewajiban penggunaan transaksi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Yang penting kalau devisa sudah naik, jangan dihambur-hamburkan. Kurangi impor," jelas dia.

Saat ini, kondisi perbankan diakui Sigit masih dalam situasi aman meski kurs rupiah sempat terpuruk 14.300 per dolar AS. ‎Hanya saja perbankan nasional tetap harus waspada dengan pelemahan ekonomi dunia yang berdampak ke dunia usaha.

"Maka dari itu saya minta pemerintah memberi insentif bagi dunia usaha, baik perpajakan atau insentif fiskal lain. Supaya dunia usaha tetap berjalan baik, dan sanggup membayar kewajiban cicilan kredit. Dengan begitu, NPL terjaga. Jika tidak, perbankan akan kena dampaknya," pungkas Sigit. (Fik/Ahm)