Menteri Susi Pastikan Nelayan Tak Rugi Imbas Proyek Reklamasi

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan proyek reklamasi tidak boleh rusak lingkungan.

oleh Septian Deny diperbarui 29 Sep 2016, 12:30 WIB
Diterbitkan 29 Sep 2016, 12:30 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan proyek reklamasi tidak boleh rusak lingkungan.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan proyek reklamasi tidak boleh rusak lingkungan.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memastikan nelayan di pantai utara Jakarta tidak akan mengalami kerugian. Hal ini menyusul dilanjutkannya kembali proyek reklamasi teluk Jakarta.

Susi mengatakan meski pun reklamasi tersebut dilanjutkan, namun sesuai arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepentingan masyarakat nelayan harus tetap mendapatkan prioritas.

"Kebijakan kita dalam hal reklamasi sesuai dengan arahan Presiden. Sesuai aturan Undang-Undang, tidak boleh nelayan itu dirugikan. Jadi semua harus diatur agar nelayan tidak dirugikan," ujar dia di acara Social Good Summit 2016 di Plaza Indonesia, Jakarta, Kamis (29/9/2016).

Susi menyatakan, sebenarnya negara tidak melarang ada proyek reklamasi Jakarta. Namun proyek ini tidak boleh merusak lingkungan, menganggu ekosistem dan menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak terkait seperti nelayan.

"Reklamasi itu boleh asal, satu, sesuai aturan. Kedua, stakeholder tidak boleh ada yang dirugikan. Ketiga, lingkungan tidak boleh rusak. Itu yang harus kita pastikan. Jadi kalau memang pembangunan sudah dikehendaki pemerintah, harus kita support. Tapi tiga hal tadi harus jadi syarat utama. Kalau tidak ada, ya tidak boleh dilakukan," kata dia.

Selain itu, lanjut Susi, jika ada masyarakat yang merasa dirugikan dengan kelanjutan proyek tersebut ‎boleh melakukan penuntutan di pengadilan. Namun dirinya meyakini keputusan yang diambil terkait dengan proyek reklamasi ini sudah yang terbaik.

"Masyarakat bisa melakukan class action jika keberatan. Kita akan meyakinkan masyarakat jika mereka tidak dirugikan‎," ujar dia.

Sebelumnya pada 13 September 2016, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah akan memberikan kehidupan yang lebih baik dari sekarang.

"Nelayan jadi prioritas kami. Perintah Presiden nelayan menjadi prioritas. Oleh karena itu, 12 ribu nelayan harus mendapat prioritas supaya mereka itu diberikan lebih baik dari yang mereka dapat sekarang," ungkap dia.

Dia mengatakan, nelayan juga akan diberikan tempat hidup layak. Bukan hanya itu, nelayan juga telah diberikan kemudahan dalam menangkap ikan.

"Tadi sudah digambarkan oleh DKI rumah. Mereka mendapat rumah susun yang baik sekali, dan saya katakan mereka akan hidup layak. Dan kemudian dari kapal yang ada, mereka sudah ada 1.900 sekian kapal bisa berlayar sampai ke Pulau Natuna. Kemudian mereka bisa masuk ke pulau yang airnya bersih, yaitu 12 km atau 13 km dari pantai Jawa," tutur dia. (Dny/Ahm)

 

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya