Warga Lokal akan Dilibatkan dalam Penyelesaian Polemik Freeport

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) akan melibatkan masyarakat lokal sekitar tambang yang dikelola PT Freeport Indonesia untuk menyelesaikan‎ permasalahan secara menyeluruh dengan perusahaan tersebut.

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan, permasalahan dengan Freeport Indonesia harus diselesaikan secara menyeluruh, tidak hanya berdasarkan pengaduan Komnas HAM saja. Meski begitu, aspirasinya untuk melibatkan masyarakat lokal dalam menyelesaikan masalah akan diterima.

"Kita harus selesaikan ini secara menyeluruh. Kalau pertanyaan apa penyelesaian melibatkan masyarakat sekitar, tanah adat dan lain-lain. Jawabannya iya," kata Arcandra, saat melakukan mediasi dengan perwakilan Komnas HAM, di Kantor Kementer‎ian ESDM, Jakarta, Selasa (7/3/2017).

Arcandra melanjutkan, untuk menyelesaikan masalah pelepasan saham (divestasi) Freeport Indonesia sebesar 51 persen ke daerah, harus dilakukan bertahap, hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 dan turunannya Peraturan Menteri ESDM Nomor 9 Tahun 2017.

Tahapan pertama ditawarkan kepada pemerintah pusat terlebih dahulu. Jika pemerintah pusat tidak berminat, akan ditawarkan kepada pemerintah daerah (pemda). Bila pemda tidak ingin memiliki saham tersebut maka ditawarkan ke BUMN atau BUMD. Jika masih juga belum berminat memiliki saham tersebut, maka ditawarkan ke badan usaha swasta nasional. Bila tetap belum ada ingin memiliki maka jalan terakhir melalui skema penawaran saham perdana (initial public offering/IPO).

"Penyelesaian meyeluruh mengenai saham dan lain-lain harus dalam koridor divestasi," ucap Arcandra.

Menurut Arcandra, saat ini pemerintah sedang memikirkan cara agar Freeport mau melepas sahamnya sebesar 51 persen ke pihak nasional. Untuk detail besaran saham yang akan dijatahkan ke daerah akan dibahas kemudian.

"Nanti detail akan kita bahas. Yang jelas kita harus berjuang bagaimana caranya Freeport mau divestasi 51 persen," tutur Arcandra.