Realisasi Belanja Negara Capai Rp 1.619 Triliun hingga November

Realisasi belanja tersebut tumbuh 5,3 persen dibanding realisasi pada periode yang sama di 2016.

oleh Septian Deny diperbarui 13 Des 2017, 12:31 WIB
Diterbitkan 13 Des 2017, 12:31 WIB
IHSG Berakhir Bertahan di Zona Hijau
Tumpukan uang kertas pecahan rupiah di ruang penyimpanan uang "cash center" BNI, Kamis (6/7). Tren negatif mata uang Garuda berbanding terbalik dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mulai bangkit ke zona hijau. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Bogor - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat hingga pekan kedua 2017, realisasi belanja negara telah mencapai Rp 1.619,6 triliun atau 77,2 persen dari asumsi belanja di tahun ini yang sebesar Rp 2.080,5 triliun.

Direktur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu Kunta Wibawa mengatakan, realisasi belanja negara tersebut tumbuh 5,3 persen dibanding realisasi pada periode yang sama di 2016.

"Kinerja realisasi APBNP 2017 sampai dengan minggu kedua November masih cukup baik. Dari sisi belanja telah mencapai Rp 1.619,6 triliun," ujar dia di Jeep Station Indonesia, Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/12/2017).

Dia menuturkan, capaian realisasi belanja negara ini didorong oleh kebijakan percepatan belanja K/L dan perbaikan mekanisme penyaluran transfer ke daerah dan dana desa. Realisasi belanja K/L mencapai 71,8 persen, sedangkan realisasi transfer ke daerah dan dana desa mencapai 85,1 persen.

Untuk pembiayaan anggaran telah mencapai Rp 398,3 triliun dan defisit anggaran sebesar Rp 299,8 triliun atau sekitar 2,22 persen.

"Kebijakan lelang dini serta percepatan pelaksanan pembangunan infrastruktur mempengaruhi kenaikan belanja negara," kata dia.

Untuk penerimaan perpajakan, lanjut Kunta, hingga saat ini masih sesuai dengan ekspektasi, salah satunya karena adanya dukungan dari program pengampunan pajak (tax amnesty). Penerimaan perpajakan hingga November telah mencapai Rp 1.319,8 triliun atau 76 persen dari target.

"Hampir semua jenis pajak mengalami pertumbuhan positif. Penerimaan PPh orang pribadi tumbuh 46 persen, PPN tumbuh 14,8 persen. Kemudian kepatuhan wajib pajak juga meningkat," ungkap dia.

Selain itu, berbagai capaian dari program prioritas K/L juga telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, seperti penyaluran JKS-KIS kepada 91,7 juta orang, penyaluran dana PKH untuk 5,9 juta kelurga, penyaluran BOS bagi 16,4 juta siswa dan meng-cover 364,4 ribu mahasiswa dalam program Bidik Misi.

Selain itu juga sepanjang 611 km jalan baru telah dibangun, 3 bandara telah dioperasikan dengan 8 bandara dalam proses penyelesaian, serta 204,9 KMsp rel kereta telah dibangun.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

 

Dalam 10 Bulan, Dompet Negara Terisi Rp 1.238 Triliun

Ilustrasi dana
Ilustrasi uang (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati tercatat mengumpulkan pendapatan negara dan hibah sebesar Rp 1.238,2 triliun hingga akhir Oktober 2017. Realisasi tersebut 71,3 persen dari target Rp 1.736,1 triliun di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017.

Dari data realisasi penerimaan hingga Oktober 2017 yang diterima di Jakarta, Senin 20 November 2017, pendapatan negara dan hibah sebesar Rp 1.238,2 triliun ini berasal dari penerimaan dalam negeri sebesar Rp 1.235,5 triliun atau 71,3 persen dari target Rp 1.733 triliun dan hibah yang terkumpul Rp 2,7 triliun atau 87,2 persen dari patokan target Rp 3,1 triliun.

Adapun penerimaan dalam negeri bersumber dari setoran perpajakan yang tercatat sebesar Rp 991,2 triliun sepanjang Januari-Oktober ini. Realisasi penerimaan perpajakan tersebut baru sebesar 67,3 persen dari target pemerintah Rp 1.472,7 triliun sampai akhir tahun.

Sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sudah mencapai 93,9 persen menjadi Rp 244,3 triliun dari target keseluruhan Rp 260,2 triliun.

Dari sisi belanja negara, realisasinya mencapai 72,1 persen atau Rp 1.537,1 triliun dari target di APBN-P 2017 yang dipatok Rp 2.133,3 triliun. Terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 898,5 triliun atau 65,7 persen dari target Rp 1.367 triliun.

Rincian belanja pemerintah pusat, terdiri dari penyerapan belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 506,8 triliun atau 63,5 persen dari target Rp 798,6 triliun. Sedangkan belanja non K/L terealisasi 68,9 persen atau Rp 391,8 triliun sampai dengan akhir Oktober ini. Sementara targetnya Rp 568,4 triliun.

Di periode yang sama, transfer ke daerah dan dana desa realisasinya sudah mencapai 83,3 persen atau sebesar Rp 638,6 triliun dari target hingga akhir tahun ini Rp 766,3 triliun. Jika dirinci, penyerapan transfer ke daerah sudah sebesar Rp 591,1 triliun atau 83,7 persen dari target Rp 706,3 triliun dan penyaluran dana desa Rp 47,5 triliun atau 79,2 persen dari target Rp 60 triliun di 2017.

Dengan demikian, realisasi defisit anggaran hingga Oktober ini sebesar Rp 298,9 triliun atau 2,20 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara target defisit pemerintah sebesar Rp 397,2 triliun atau 2,92 persen dari PDB.

Untuk menutup defisit tersebut, pemerintah sudah merealisasikan pembiayaan sebesar Rp 382,5 triliun sampai dengan akhir Oktober ini. Nilai itu 96,3 persen dari target pembiayaan sampai akhir tahun ini Rp 397,2 triliun.

Sumber pembiayaan tersebut berasal dari pembiayaan utang yang realisasinya sebesar Rp 383,4 triliun atau 83,1 persen dari target Rp 461,3 triliun, pembiayaan investasi negatif Rp 3,5 triliun, pemberian pinjaman positif Rp 2,2 triliun, dan pembiayaan lainnya Rp 300 miliar. Sehingga ada kelebihan pembiayaan Rp 83,5 triliun.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya