Menko Luhut: Perbaikan Peringkat Utang Jadi Bukti Ekonomi RI Membaik

Japan Credit Rating Agency mendongkrak peringkat utang jangka panjang mata uang asing dari BBB- menjadi BBB atau layak investasi.

oleh Achmad Dwi Afriyadi diperbarui 10 Feb 2018, 15:10 WIB
Diterbitkan 10 Feb 2018, 15:10 WIB
Target Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2018
Suasana deretan gedung bertingkat dan rumah pemukiman warga terlihat dari gedung bertingkat di kawasan Jakarta, Jumat (29/9). Pemerintah meyakinkan target pertumbuhan ekonomi tahun 2018 sebesar 5,4 persen tetap realistis. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Perbaikan peringkat surat utang Indonesia oleh Japan Credit Rating Agency (JCR) menunjukkan perekonomian Indonesia terus mengalami perbaikan. Demikian di sampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dalam keterangannya, di Jakarta, Sabtu (10/2/2018).

"Kemarin lembaga pemberi peringkat Japan Credit Rating Agency Ltd (JCR) menaikkan sovereign credit rating (peringkat surat utang) Republik Indonesia dari BBB minus menjadi BBB artinya angka untuk interest uang sekarang lebih rendah. Ini menunjukkan perekonomian kita makin berkembang baik dan keadaan ini harus dipelihara," kata dia.

JCR menyatakan, sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2014 lalu telah terjadi reformasi struktural di Indonesia. Kemudian, JCR mencatat adanya perbaikan iklim investasi di Indonesia yang ditandai peningkatan investasi swasta dari dalam negeri maupun asing. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga sangat masif.

"Presiden Jokowi berkomitmen untuk membangun infrastruktur di Indonesia. Belum pernah ada Presiden di Indonesia yang dalam setahun empat kali datang ke Papua hingga pelosoknya untuk memastikan pembangunan berjalan di sana. Sehingga waktu beliau diberi kartu kuning oleh mahasiswa, saya tidak mengerti, apa alasannya?" paparnya.

Luhut menjelaskan, sebenarnya anggaran yang dimiliki pemerintah saat ini hanya cukup untuk membiayai kurang dari 30 persen pembangunan di Indonesia. Oleh karenanya, pemerintah saat ini mencari berbagai cara untuk dapat tetap melakukan pembangunan.

"Kami sudah membuat pendanaan-pendanaan lain di luar APBN, misalnya blended finance, yaitu dengan melibatkan penggunaan pembiayaan pembangunan dari sumber publik atau filantropi untuk mendukung pembangunan. Saya presentasikan hal ini di Davos pada acara World Economic Forum dan mereka mengacungkan jempol karena Indonesia dinilai kreatif dalam mencari sumber pendanaan," jelasnya.

 

Potensi Ekonomi

Target Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2018
Suasana deretan gedung bertingkat dan rumah pemukiman warga terlihat dari gedung bertingkat di kawasan Jakarta, Jumat (29/9). Pemerintah meyakinkan target pertumbuhan ekonomi tahun 2018 sebesar 5,4 persen tetap realistis. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Lebih jauh, Luhut menjelaskan, Indonesia memiliki potensi ekonomi yang besar lantaran luas laut dan panjang garis pantai yang dimiliki Indonesia.

Panjang garis pantai yang mencapai 99.093 kilometer dan potensi ekonominya bisa mencapai US$ 1,2 triliun per tahun.

"Banyak yang bisa digarap, mulai dari sektor perikanan tangkap dan perikanan budi daya, industri pengolahan hasil perikanan dan bioteknologi kelautan, pertambangan dan energi, pariwisata bahari, perhubungan laut dan industri jasa maritim. Setelah sekian lama diabaikan, kebijakan poros maritim dunia diharapkan mampu menjadi momentum kebangkitan ekonomi maritim Indonesia di masa depan," ujar dia.

Untuk diketahui, Japan Credit Rating Agency mendongkrak peringkat utang jangka panjang mata uang asing dari BBB- menjadi BBB atau layak investasi. Prospek pun berubah dari positif menjadi stabil.

Selain itu, Japan Credit Rating juga menaikkan peringkat utang jangka panjang Indonesia dengan mata uang lokal dari BBB menjadi BBB+ dengan prospek dari positif menjadi stabil. Peringkat obligasi juga naik dari BBB- menjadi BBB.

Ada sejumlah pertimbangan membuat lembaga pemeringkat tersebut mengubah peringkat utang Indonesia. Sejak pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) melakukan reformasi struktural dengan mengurangi ketergantungan terhadap sektor sumber daya alam. Sejumlah inisiatif reformasi dilakukan sejak tiga tahun pemerintahan Jokowi.

Pertama, hal itu berdampak terhadap iklim investasi meningkat. Kemudian paket kebijakan investasi swasta terutama domestik juga mulai meningkat di sektor nonsumber daya alam. Ini juga diikuti investasi secara langsung oleh investor asing.

Kedua, pembangunan infrastruktur juga meningkat di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ini ditunjukkan dari sejumlah proyek strategis nasional. Ketiga, utang luar negeri oleh sektor swasta sejak 2016 juga aman seiring penerapan kehati-hatian untuk menarik pinjaman luar negeri. Ini membuat ketahanan negara terhadap guncangan dari luar.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya