Surat Palsu Catut Nama Kepala BKN Kembali Ditemukan

Liputan6.com, Jakarta - Kasus penipuan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) seolah tidak pernah habis di Indonesia. Tingginya minat masyarakat untuk menjadi seorang pegawai negeri, dijadikan sebagai senjata keuntungan bagi oknum yang tidak bertanggung jawab.

Surat palsu yang mengatasnamakan Kepala BKN kembali ditemukan. Surat palsu tersebut bernomor: AV.26-30/V.68-6/99 perihal: Pengumuman Peserta K2 Berdasarkan Kebijakan Pengadaan PNS TA 2016-2017 tertanggal 16 november 2017. Surat tersebut ditujukan kepada Para Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Para Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

Dikutip dari laman BKN, Kepala Bagian Hubungan Media dan Pengaduan Masyarakat BKN Yudhantoro Bayu Wiratmoko menuturkan, surat tersebut palsu karena tidak pernah dikeluarkan oleh BKN.

Bayu menyampaikan, pihaknya akan selalu mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah mempercayai informasi yang beredar di masyarakat. Ia meminta masyarakat untuk senantiasa meneliti dan memperlajari kebenaran informasi.

“Informasi yang berasal BKN selalu disiarkan melalui pemberitaan secara resmi via laman www.bkn.go.id maupun melalui media sosial BKN yang juga sudah bertanda official,” jelas Bayu.

Lebih spefisik, Bayu mengingatkan untuk penanganan atau kebijakan honorer dalam proses pengangkatan CPNS pasti didahului pengumuman pemerintah.

Lebih jauh, Bayu menegaskan jika masyarakat dijanjikan untuk diangkat menjadi CPNS tanpa seleksi resmi dari pemerintah, dapat dipastikan hal itu tindakan penipuan.

“Seleksi penerimaan sampai pengangkatan akan dilakukan secara resmi dan terbuka oleh pemerintah,” tegas Bayu.

Pemerintah Kota Cirebon dihebohkan dengan adanya surat edaran seleksi CPNS khususnya tenaga honorer atau K2. Surat tersebut beredar melalui pesan WhatsApp.

Dari edaran yang diterima, surat tersebut sudah dibuat dalam format PDF sehingga memudahkan penerima untuk membukanya. Isi surat menjelaskan tentang pengangkatan tenaga honorer K2 di Kota Cirebon.

Di lembar kedua surat, terlampir daftar nama tenaga honorer K2 yang akan diangkat menjadi CPNS. Bagian bawah pada lembar kedua tertulis agar honorer K2 yang masuk dalam daftar nama untuk segera mengonfirmasi kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Cirebon Anwar Sanusi dengan mencantumkan nomor telepon.

Bahkan, di lembar ketiga edaran tersebut juga tertulis sebuah kop surat yang hanya mencantumkan nomor telepon dan email palsu. Di lembar keempat, mencantumkan tangkapan layar pemberitahuan pengangkatan honorer K2 dengan alamat pengirim BKPPD Kota Cirebon.

"Saya jawab itu semua palsu tuh, bohong itu hoaks dan saya sudah beritahukan edaran pengangkatan CPNS itu ke semua jajaran Pemkot Cirebon," kata Kepala BKPPD Kota Cirebon Anwar Sanusi saat dihubungi, Jumat (19/10/2018).

Anwar mengaku, sudah mengetahui surat edaran tersebut pada Kamis, 18 Oktober 2018. Dia diberitahu oleh anaknya yang berada di Sumatera.

Mengetahui edaran itu, Anwar langsung memberitahukan kepada pegawai BKPPD untuk segera membuat klarifikasi. Anwar menyebutkan, edaran palsu tersebut terlihat dari tanda tangan pejabat hingga stempel.

"Di situ ada logo, alamat, nomor telepon salah satu provider lagi itu semua palsu bukan dari kami dan kami sudah berkoordinasi dan surat edaran seleksi CPNS itu kami edarkan kembali namun kami beri tulisan palsu," ungkap dia.

Anwar meminta agar para honorer K2 maupun peserta CPNS lain tidak terhasut edaran penerimaan CPNS Kota Cirebon. BKPPD mengaku siap memberikan penjelasan langsung jika ada honorer k2 atau warga yang mendapat edaran palsu tersebut.

Anwar meminta para honorer K2 yang mendaftar sebagai CPNS melalui website yang disediakan agar tetap mengikuti peraturan yang ada. Dia mengatakan, seluruh proses penerimaan CPNS Honorer K2 dilakukan oleh BKN. BKPPD Kota Cirebon tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan diterima atau tidaknya pelamar.

"Kami hanya sebatas mengusulkan jumlah kuota saja dan itu Jakarta yang ambil kebijakan disetujui atau tidaknya kuota dari seluruh daerah. Kalaupun honorer K2 tidak beruntung dalam tes CPNS ini akan difasilitasi melalui kegiatan P3K sebuah tingkatan pegawai pemerintah dengan ada pola perjanjian kerja," ujar dia.

Pada kesempatan tersebut, Anwar Sanusi mengungkapkan beberapa minggu lalu ada warga Kota Cirebon yang sudah menjadi korban penipuan PNS.

Korban yang dijanjikan akan menjadi PNS tersebut diketahui sudah mengeluarkan biaya Rp 50 juta kepada penipu. Bahkan, korban datang ke kantor BKPPD Kota Cirebon untuk mendapat penjelasan langsung.

"Kasusnya sebelum beredar surat yang baru ini ya dan versi korban si penipu itu mengaku atas perintah saya. Langsung saya klarifikasi," ujar dia.