Pengusaha: Aksi May Day Tak akan Ganggu Iklim Investasi

Liputan6.com, Jakarta Rencana aksi ribuan buruh pada peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) diyakini tidak akan mengganggu iklim investasi dan usaha di dalam negeri.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan sejumlah perwakilan konfederasi serikat pekerja pada Jumat lalu diyakini akan membuat peringatan May Day menjadi lebih kondusif.

"Kan sudah sepakat pada pertemuan dengan Presiden kemarin, akan adakan aksi damai dan kegiatan-kegiatan yang kondusif. Jadi mestinya enggak masalah," ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Minggu (28/4/2019).

Sementara itu, terkait dengan salah satu tuntutan buruh yang akan disuarakan pada peringatan May Day ‎yaitu kenaikan upah, Shinta menilai sebenarnya hal tersebut telah dipenuhi oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

"Solusi sebenarnya sudah ada di PP dengan fix formula yang diterapkan selama 5 tahun sudah dimasukkan faktor inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Namun memang Pemda harus mengikuti PP tersebut. Tapi masalahnya di implementasi ada daerah yang tidak mengikuti," kata dia.

Jika memang buruh tidak puas dengan kenaikan gaji yang diberikan oleh perusahaan tempatnya bekerja, lanjut Shinta, maka buruh seharusnya berkomunikasi dengan perusahaan dan menyatakan keinginannya tersebut. Bukan dengan menggelar aksi unjuk rasa.

"Sebenarnya yang penting ada fairness antara pemberi kerja dan penerima kerja. Maka dialog dan komunikasi sangat penting untuk mendapatkan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Pemerintah harus dapat memfasilitasi ini," tandas dia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri dan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menerima sejumlah pimpinan Serikat Pekerja, di Istana Kepresidenan Bogor, Jabar, Jumat (26/4/2019) siang.

Selain membahas perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day, dalam kesempatan itu juga dibahas mengenai kemungkinan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

“Kami sepakat merevisi PP Nomor 78 Tahun 2015, kita harapkan dari Serikat Pekerja, dari buruh senang. Tetapi di sisi lain dari perusahaan, dari pengusaha juga senang,” kata Jokowi dikutip dari laman Setkab, Jumat (26/4/2019). 

Presiden menegaskan, revisi PP Nomor 78 Tahun 2015 harus memberi keuntungan bagi kedua pihak, baik pekerja maupun perusahaan.

Sementara terkait Peringatan Hari Buruh Internasional atau yang dikenal dengan May Day yang akan dilaksanakan minggu depan, menurut Presiden Jokowi, semuanya sepakat baha Peringatan Hari Buruh akan dilakukan dengan cara-cara dan kegiatan yang baik, yang memberikan ketenangan dan damai.

Presiden berharap seluruh masyarakat dapat merasakan kebahagiaan saat Peringatan Hari Buruh itu.

Para pimpinan Serikat Pekerja yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andy Gani Nuwa Wea dan Pesiden KSPSI Mudhofir.

Selain itu juga Presiden KSPSI Said Iqbal, Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia Ilhamsyah, Ketua Umum Sarikat Buruh Muslim Indonesia Syaiful, dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara Muchtar Guntur.

Sebanyak 500 ribu buruh dari berbagai elemen serikat pekerja akan menggelar aksi dan turun ke jalan. Aksi tersebut dalam rangka peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang jatuh setiap 1 Mei.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, khusus di Jakarta, KSPI menurunkan 50 ribu orang buruh yang akan menggelar aksi di depan Istana Negara.

Aksi serupa juga akan dilakukan ratusan ribu buruh di kota-kota industri di seluruh Indonesia, seperti di Bandung, Lampung, Banjarmasin, Semarang, Surabaya, Medan, Batam, Makassar, dan sebagainya. 

Namun demikian, Said meminta agar aksi May Day dilakukan dengan tertib, damai, dan anti kekerasan.

“Setiap tahun kaum buruh di seluruh dunia memperingati May Day dengan melakukan aksi. Saya meminta aksi buruh dilakukan dengan tertib, damai, tidak ada kekerasan, dan jangan melanggar hukum,” ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (24/4/2019).

Said menjelaskan, tema utama dari peringatan May Day tahun ini adalah kesejahteraan buruh dan demokrasi jujur damai. Tema ini diambil, karena pada dasarnya perjuangan serikat buruh adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sementara itu, isu demokrasi menjadi penting, karena pada tahun ini di Indonesia bertepatan penyelenggaraan pesta demokrasi.

“Selain pemilihan presiden, KSPI juga memberikan rekomendasi dan dukungan terhadap lebih dari 80 kader terbaik buruh dalam pemilihan legislatif dari berbagai partai politik. Oleh karena itu, kaum buruh sangat berkepentingan dengan demokrasi yang jujur dan damai,” ungkap dia.