Dana Pemda Mengendap di Bank Capai Rp 203 Triliun, Paling Banyak Jatim dan Jakarta

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap masih ada sekitar Rp 203,42 triliun dana milik pemerintah daerah masih mengendap di bank. Angka ini bahkan meningkat dari tahun lalu sebesar Rp 178,95 triliun.

Untuk diketahui, dana pemda yang belum dibelanjakan atau mengendap kerap terjadi dari tahun ke tahun. Rata-rata realisasi belanjanya baru dijalankan pada kuartal III atau kuartal IV tiap tahunnya.

"Dana pemda di perbankan dengan penerimaan daerah dan transfer yang diberikan. Sementara belanja tertahan memang menggambarkan kenaikan yang tajam yaitu mencpaai Rp 203,42 triliun," ungkapnya dalam konferensi pers APBN KITA, Senin (26/9/2022).

"Tahun lalu dana pemda di perbankan hanya Rp 178,95 triliun ini berarti pemda miliki uang yang cukup besar di bank hingga Agustus 2022," tambahnya.

Atas kondisi demikian, Menkeu Sri Mulyani meminta kalau pemda segera menggunakan anggarannya. Ia berharap, pada semester II tahun ini berbagai belanja bisa dilakukan pemda.

"Belanja pemda masih harus ditingkatkan, belanja daerah mencapai Rp 534,8 triliun, menurun 1,7 persen dibanding rahun 2021 yang mencapai Rp 544,36 triliun," ujarnya.

Jika dibandingkan, belanja pemerintah pusat mengalami peningkatan tahun ini karena adanya pembayaran tunjangan hari raya (THR) dan Gaji ke-13. Sementara, belanja pegawai di daerah mengalami penurunan 2,2 persen karen belanja honorarium yang juga menurun.

"Yang baik adalah barang modal yang mengalami kenaikan yang meningkat tajam dari Rp 39,6 triliun tahun lalu ke Rp 46,34 triliun atau naik 18,8 persen. Ini masih 32,4 persen dari total belanja," kata Menkeu.

"Kita harap masih akselerais belanja pada kuartal 3 dan 4. Yang tentu bisa mendukung pemulihan dan jaga ketahan ekonomi Indoneisa," imbuh Menkeu.

Kembali soal dana mengendap, Menkeu Sri Mulyani mengatakan pemerintah daerah yang masih menahan dananya paling banyak di wilayah Jawa Timur. Sementara untuk tingkat provinsi masih diduduki DKI Jakarta.

"Dana di bank dibanding pada bulan sebelumnya beberapa daerah yang mengalami kenaikan tinggi adalah daerah di Jatim. Yang naik tajam dan kalau kita lihat dari sisi jumlah daerah di wilayah Jatim mencapai Rp 27,18 triliun sendiri," ujarnya.

"(Di tingkat) Provinsi daerah terbesar ada DKI Jakarta dengan Rp 10,96 triliun milik provinsi yang ada di bank. Paling rendah Kepulauan Riau yang simpanannya hanya Rp 345 miliar. Untuk itu kita akan dorong daerah bisa menyelesaikan APBD secara akuntabel dan tepat sasaran, dan perekonomian daerah bisa meningkat dan tumbuh," pungkasnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti realisasi belanja daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD 2022 yang masih minim. Menurut catatannya, realisasi belanja APBD saat ini baru sekitar 39,3 persen.

"Sampai hari ini, belanja daerah, belanja APBD baru 39 persen. Hati-hati ini, baru Rp 472 triliun," tegas Jokowi dalam Rakornas Pengendalian Inflasi 2022, Kamis (18/8/2022).

"Padahal, ini penting sekali untuk perputaran uang di daerah, pertumbuhan ekonomi di daerah, yang namanya APBD ini segera keluar agar beredar di masyarakat, ini penting sekali," ujarnya.

Bila mengacu data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, realisasi APBD 2022 berdasarkan SIKD per 17 Agustus 2022 mencapai angka Rp 482,608 triliun dari total pagu belanja Rp 1.200,873 triliun.

Tak hanya realisasi belanja, Jokowi juga menyinggung adanya APBD yang mengendap di bank hingga mencapai Rp 193,4 triliun. Data terakhir itu naik 11,3 persen dibanding tahun lalu.

Jumlah dana daerah yang tersimpan di bank tersebut juga naik bila dibandingkan dengan angka terakhir per April 2022, yakni sebesar Rp 191,57 triliun.

"Saya cek, APBD di bank masih Rp 193,4 triliun. Sangat besar sekali. Ini yang harus didorong agar ikut memacu pertumbuhan ekonomi di daerah," keluh Jokowi.

"Hal-hal kecil seperti ini harus saya cek, dan saya harus tahu angkanya berapa uang APBD di bank," tegasnya.