Menaker: Lombok Timur Lumbung Pekerja Migran Indonesia Terbesar Kedua se-Indonesia

Liputan6.com, Lombok Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, menyebut Lombok Timur sebagai daerah yang menjadi lumbung pengirim pekerja migran terbesar kedua di Indonesia.

"Hari Migran Internasional, kenapa kita peringati di Lombok Timur, khususnya di Anjani, karena Lombok Timur adalah daerah yang menjadi lumbung atau pengirim pekerja migran terbesar kedua di Indonesia," kata Menaker dalam temu inspiratif dan silaturahmi penguatan Desa Migran Produktif (Desmigratif) Desa Anjani, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Minggu (18/12/2022).

Kabupaten Lombok Timur tercatat sebagai salah satu kabupaten asal PMI terbesar se-Nusa Tenggara Timur dengan  jumlah penempatan sebanyak 117.782 PMI sejak  tahun 2014. 

Di Desa Anjani sendiri sampai dengan tahun 2022  yang bekerja ke luar negeri sebanyak 615 orang. Mayoritas 70 persen bekerja ke Malaysia, ada juga yang ke Arab Saudi, Taiwan, hongkong dan Jepang. Setelah dibukanya kembali Malaysia sebagai negara tujuan penempatan yang sudah mendaftar untuk bekerja ke Malaysia sampai dengan bulan Desember sebanyak 100 PMI.

Hasil bekerja ke luar negeri yang diperoleh oleh PMI selama ini diharapkan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan PMI beserta keluarganya.

"Di samping itu, hasil kerja ini tentunya telah memberikan kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi di wilayah Kabupaten Lombok Timur dan sekitarnya," ujar Menaker.

Menaker menegaskan, Pekerja migran itu berkontribusi terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) di NTB. Gara-gara penempatan pekerja migran, IPM Lombok Timur naik menjadi peringkat ketujuh.

"Itu artinya ada dampak yang dibawa oleh PMI. Dampak secara ekonomi bisa dirasakan, ternyata dampak pada peningkatan sumber daya manusianya juga bisa diperoleh. Itu yang luar biasa, itu yang kita harapkan. Itu adalah pilihan dan hak setiap warga negara," pungkasnya.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjelaskan saat ini total pekerja migran Indonesia (PMI) yang bekerja di luar negeri mencapai 9 juta orang. Namun, baru setengah dari jumlah tersebut yang merupakan pekerja legal secara hukum.

Jokowi pun meminta Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk terus bekerja keras mencatat seluruh PMI di luar negeri. Hal ini untuk mengurangi adanya pekerja migran melalui jalur ilegal.

"Inilah yang saya tugaskan sejak 2,5 tahun yang lalu kepada Pak Benny Rhamdani (Kepala BP2MI) agar itu terus dipangkas, dikurangi, dan segera bisa dihilangkan," kata Jokowi saat melepas PM skema government to government (G to G) ke Korea Selatan di Hotel El Royale Jakarta, Senin (17/10/2022).

"Semua pekerja migran kita harus tercatat, harus terpantau, harus bisa dilihat di mana dia bekerja, karena ini menyangkut perlindungan, menyangkut keselamatan kita semuanya," sambungnya.

Dia mengaku senang dengan pelepasan PMI ke Korea Selatan. Jokowi menilai PMI yang diberangkatkan merupakan sumber daya manusia (SDM) dengan kompetensi, keterampilan, pendidikan, serta semangat tinggi.

"Saya lihat tadi semangatnya (para PMI) betul-betul sebuah semangat yang optimistis. Saya senang karena Saudara-Saudara ini disiapkan, ada pembekalan, tujuannya jelas," ujarnya.

Jokowi juga mengaku senang karena saat ini makin banyak permintaan PMI melalui skema lain seperti private to private dan business to business.

Untuk itu, dia meminta kementerian/lembaga terkait, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan dan BP2MI, untuk menyiapkan permintaan tersebut sehingga tenaga yang dikirimkan betul-betul memiliki keterampilan baik.

"Saya senang ini akan banyak lagi private to private, B2B yang permintaannya juga banyak, welder, ngelas, ada permintaan 1.800 (orang). Ini juga kalau tidak disiapkan, ini sebuah keterampilan yang tidak mudah," tuturnya.

"Ini tugas besar bagi Bu Menaker dan Pak Kepala BP2MI sehingga betul-betul pekerja-pekerja terampil dengan skill tinggi ini harus benar-benar kita siapkan," imbuh Jokowi.