Mudahkan Jemaah Haji dan Umrah, BI Lobi Arab Saudi soal Penggunaan QRIS

Liputan6.com, Jakarta - Deputi Gubernur Bank Indonesia, Dody Budi Waluyo, mengatakan bahwa otoritas Indonesia tengah melobi pemerintah Arab Saudi untuk penggunaan mata uang lokal atau Local Currency Transaction (LCT).

Dengan adanya mata uang lokal, maka jemaah haji maupun umrah asal Indonesia ke Arab Saudi bisa lebih mudah dalam bertransaksi.

Kerja sama ini memungkinkan orang Indonesia melakukan transaksi di Arab Saudi hanya dengan menggunakan QRIS. Pun sebaliknya, orang Arab Saudi bisa menggunakan QR saat bertransaksi di Indonesia.

“Harapannya ke sana, karena yang diuntungkan banyak jemaah (Indonesia) di sana. Artinya di sana harusnya terbantu dengan pembayaran menggunakan digital, QR misalnya,” kata Dody Budi Waluyo di Hotel Hilton, Nusa Dua, Bali, Selasa 2(28/3/2023).

Saat ini pemerintah Indonesia masih melakukan negosiasi dengan Arab Saudi. Dalam hal ini tidak ada target yang ditetapkan karena sifatnya menunggu persetujuan pemerintah setempat. Namun, dia memastikan secara infrastruktur semua sudah lengkap.

“Lebih ke persetujuan saja, kalau digital relatif kita punya. Pasarnya besar sekali kalau kita gunakan LCS (Local Currency Settlement) dengan mereka,” kata dia.

Dody menjelaskan kerja sama ini tujuannya untuk memberikan kemudahan bertransaksi bagi masyarakat Indonesia yang ada di Arab Saudi. Bukan tentang seberapa besar nilai transaksi yang dilakukan turis Arab yang berkunjung ke Indonesia.

“Jangan lihat outbound versus inbound karena kalau lihat duit banyak outbond ya kita. Lebih banyak bayarnya ketimbang kita masuk. Tapi lebih kepada kemudahannya. Jadi lebih praktis, murah, cepat, aman, dan transparan kepada konsumen,” paparnya.

ASEAN

Selain itu, Dody menyebut kerja sama semacam ini sudah banyak dilakukan berbagai negara, selain Indonesia. Misalnya China dengan India dan India dengan negara kawasan ASEAN.

“Bisa dikatakan sudah common practice untuk mempercepat perdagangan,” kata dia.

Terkait keberhasilannya, kerja sama penggunaan mata uang lokal ini bersifat relatif. Namun, sejauh ini kerja sama yang dilakukan Indonesia menunjukkan dampak positif.

“Masalah local currency yang enggak mau diterima itu enggak kemudian menjadi halangan. Toh juga kita dengan Jepang, kita dengan Tiongkok LCS-nya lebih besar ketimbang kita dengan Malaysia dan Thailand,” kata dia.

“Artinya, memang tergantung pada eksportir dan importir melihat kegunaan dari LCS. Komunikasi dan sosialisasi kita menjadi penting,” pungkasnya.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Warga Indonesia kini bisa lebih mudah saat bertransaksi atau berbelanja di beberapa negara tetangga. Ini setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Bank Indonesia (BI) meluncurkan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) antarnegara.

Indonesia akan mengkoneksikan sistem QRIS ke beberapa negara lain, yakni Thailand, Singapura, Malaysia hingga Filipina. Pemakaian QRIS akan bisa dipakai lintas negara sehingga memudahkan pelaku UMKM dan pariwisata.

"Untuk QRIS saya minta juga agar bisa dikoneksikan antarnegara sehingga memudahkan UMKM kita, memudahkan dunia pariwisata kita," kata Jokowi, Senin (29/8/2022).

Jokowi mengatakan, perkembangan ekonomi digital saat ini betul-betul berada pada kecepatan yang luar biasa. Teknologinya muncul duluan, regulasinya kebingungan mengikuti dan ini terjadi di semua negara.

Berikut daftar negaranya:

1. Thailand

Bank Indonesia (BI) dan Bank of Thailand (BoT) pada hari ini (29/8) meresmikan implementasi kerja sama pembayaran berbasis QR Code lintas negara (cross-border QR payment linkage) antara Indonesia dan Thailand.

Kerja sama ini diawali dengan fase uji coba pada 17 Agustus 2021 yang telah berjalan dengan baik dan dilanjutkan dengan fase implementasi yang melibatkan 76 penyedia jasa sistem pembayaran dari kedua negara.

Melalui inisiatif ini, masyarakat di wilayah Indonesia dan Thailand dapat menggunakan aplikasi pembayaran yang terdapat pada gawai dengan memindai Thai QR Codes  dan QRIS  (Quick Response Code Indonesian Standard) dalam melakukan transaksi pembayaran di merchant. 

BI dan BoT juga menyepakati inisiasi kerja sama transfer antarnegara (cross border transfer) melalui fast payment. Kedua bank sentral akan melakukan pembahasan lebih lanjut terkait inisiatif tersebut.

“Inisiatif untuk mendorong digitalisasi pembayaran dan pembayaran lintas negara merupakan agenda prioritas dalam pembahasan Presidensi G20 Indonesia tahun 2022 dan Pertemuan Gubernur Bank Sentral ASEAN pada April 2022," jelas Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo.

Inisiatif tersebut bertujuan untuk menghubungkan pembayaran lintas negara melalui interkoneksi QR Code nasional antar kedua negara.

Bagi Indonesia, inisiatif ini juga merupakan milestone Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia tahun 2025 yang akan diintegrasikan dengan kerangka kerja sama dalam mendorong penggunaan mata uang lokal.

Gubernur Bank Sentral Thailand, Sethaput Suthiwartnarueput, juga menyampaikan, kerja sama yang juga merupakan bagian dari ASEAN Payment Connectivity Initiative, menunjukan komitmen bersama untuk meningkatkan efisiensi dan menciptakan pembayaran lintas negara yang semakin inklusif.

QR cross border memungkinkan konsumen dan pedagang di kedua negara dapat melakukan dan menerima pembayaran barang dan jasa melalui QR Code secara instan, aman, dan efisien.

Ke depan, kerja sama pembayaran lintas negara akan diintegrasikan dengan fast payment systems yang terdapat pada kedua negara, Indonesia's BI-FAST dan Thailand's PromptPay, yang telah memiliki lebih dari 70 juta pengguna.

Konektivitas pembayaran antara Indonesia dan Thailand akan menyediakan real-time cross border fund transfer untuk pekerja migran, ekspatriat, dan usaha mikro, kecil, dan menegah (UMKM) dalam melakukan transfer lintas negara secara efisien. Melalui inisiatif tersebut, konektivitas pembayaran di ASEAN akan semakin inklusif kedepannya.

Bank Indonesia (BI) dan Monetary Authority of Singapore (MAS) mengumumkan dimulainya inisiasi kerja sama pembayaran berbasis kode QR lintas negara (cross-border QR payment linkage) antara Indonesia dan Singapura sebagai bagian dari upaya mendorong konektivitas pembayaran di kawasan ASEAN, pada hari ini (29/8).

Kerja sama dimaksud ditargetkan untuk  diluncurkan pada paruh kedua tahun 2023. Inisiatif linkage kode QR ini akan dilakukan melalui kolaborasi perwakilan industri kedua negara yang berada di bawah arahan bersama BI dan MAS, termasuk Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), RAJA (Rintis, Artajasa, Jalin, dan Alto), dan NETS.

“Inisiatif untuk mendorong digitalisasi pembayaran dan pembayaran lintas negara merupakan agenda prioritas dalam pembahasan Presidensi G20 Indonesia tahun 2022 dan Pertemuan Gubernur Bank Sentral ASEAN pada April 2022," jelas Gubernur BI, Perry Warjiyo.

Managing Director MAS, Ravi Menon, menyampaikan bahwa konektivitas pembayaran kode QR QRIS-NETS merupakan tonggak penting dalam mencapai tujuan ASEAN membangun integrasi pembayaran di kawasan pada tahun 2025 dan mendukung dinamika koridor perdagangan lintas negara. 

"MOU dalam rangka mendorong penggunaan mata uang lokal untuk transaksi bilateral dipandang dapat melengkapi upaya penguatan konektivitas pembayaran kode QR QRIS-NETS melalui kemudahan penyelesaian transaksi bilateral antara Singapura dan Indonesia dalam mata uang lokal masing-masing negara." 

Bank Indonesia (BI) memperluas kerja sama QRIS Bank Negara Malaysia (BNM). Perluasan kerja sama ini ditandai dengan diluncurkannya uji coba interkoneksi pembayaran antarnegara menggunakan QR Code antara Indonesia dan Malaysia, pada Kamis (27/1/2022).

Melalui inisiatif ini, masyarakat di wilayah Indonesia dan Malaysia dapat melakukan pembayaran ritel dengan menggunakan QR Code pembayaran nasional di Indonesia yaitu QRIS (QR Code Indonesian Standard) atau QR Code Pembayaran Malaysia, yaitu DuitNow, pada merchant offline dan online.  

Deputi Gubernur Bank Indonesia Doni P. Joewono sebelumnya menjelaskan, inisiatif untuk menghubungkan pembayaran antarnegara melalui interkoneksi QR Code pembayaran nasional merupakan salah satu wujud implementasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025.

Bank Indonesia menyadari pentingnya interkoneksi pembayaran antarnegara dan akan terus memperluas inisiatif tersebut.