Apindo Ajak Pemerintah Kaji Ulang Kebijakan Zero ODOL

Liputan6.com, Jakarta Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengajak kementerian-kementerian terkait untuk ikut bergabung bersama dengan para pengusaha sebelum menjalankan kebijakan Zero ODOL (Over Dimension Overload).

Hal itu bertujuan agar kementerian tidak merasa bahwa kajian ini hanya dibuat oleh asosiasi saja.

“Kita mau melakukan kajian bersama terkait kebijakan Zero ODOL ini. Karena kita juga ingin agar kementerian tidak merasa bahwa kajian ini hanya dibuat oleh asosiasi,” ujar Ketua Bidang Perhubungan Apindo, Carmelita Hartoto ditulis, Jumat (22/9/2023).

Dia mengatakan Apindo hingga saat ini sudah berusaha mendudukkan beberapa industri dan pemilik transportasi untuk membahas terkait kebijakan Zero ODOL ini.

Karena kepentingan industri itu berbeda dengan kepentingan pemilik transportasi, menurutnya, Apindo juga sudah membuatkan roadmap yang berbeda untuk antara industri dan transportasi.

Tetap Dilaksanakan

Namun, kata Carmelita, industri juga tinggal tidak diam tapi terus memikirkan juga bagaimana agar kebijakan zero ODOL ini bisa dilaksanakan tanpa merugikan mereka.

“Kita juga melihat kepentingan yang lebih besar, sehingga industri merasa perlunya kita bersama-sama mengerucutkan bagaimana agar bisa mewujudkan zero ODOL ini,” tuturnya.

Menurutnya, sudah banyak yang dilakukan Apindo agar kebijakan Zero ODOL ini nantinya bisa dilaksanakan secara bersama-sama.

Di antaranya, dengan terus berbicara ke pemerintah mengenai keluhan-keluhan para pengusaha dan juga melakukan kajian dengan beberapa universitas untuk memetakan dampak-dampak kebijakan sero ODOL ini terhadap industri dan masyarakat.

“Di dalam kita sendiri juga banyak persiapan yang sudah dibuat dalam menyikapi kebijakan zero ODOL ini. Tapi, karena dari kementerian sendiri juga sudah mempunyai ide yang juga masih ada perbedaan, kita juga harus pelan-pelan menyampaikan apa yang menjadi kemauan kita para pengusaha,” katanya.

Sebetulnya, kata Carmelita, dari Apindonya sendiri sudah ada beberapa perusahaan yang mulai menerapkan zero ODOL ini. “Tapi memang ke depannya masih agak berat karena truknya harus ditambah. Tapi mungkin dari perusahaan itu sendiri juga sudah melihat long termnya,” ucapnya.

Karenanya, Apindo saat ini tengah mengumpulkan lagi usulan-usulan dari industri-industri. Yang jelas, menurut Carmelita, masing-masing industri memiliki roadmap yang berbeda dalam menyikapi zero ODOL ini.

“Pasti mereka juga kan ada roadmapnya sendiri. Mereka mungkin mau menerapkan zero ODOL dengan beberapa catatan. Nah, ini yang nanti kita sambungkan menjadi satu kesatuan yang nanti kita akan sampaikan kepada kementerian,” ungkapnya.

Dari pihak transportasi darat yang juga Sekretaris Jenderal DPP Organda, Ateng Aryono juga menyampaikan hal serupa. Dia juga menginginkan agar semua para pihak yang terkait dengan ODOL ini duduk bersama dan membuat kajian bersama.

“Sebetulnya ODOL itu kan hanya akibat. ODOL itu satu ujung dari sesuatu yang terjadi bukan tiba-tiba, tapi terjadi dari adanya akibat. Artinya, penyelesaiannya juga harus dilakukan secara komprehensif dengan mengajak semua pihak untuk mengkajinya secara bersama-sama. Semua pihak akan memberikan kontribusi agar masalah ODOL itu bisa terselesaikan,” tukasnya.

Dia menegaskan bahwa sebetulnya bicara ODOL itu bukan hanya terkait angkutan logistik jalan tapi berbicara soal logistik. Artinya, yang dibahas itu juga harus keseluruhan dari logistik nasional, yaitu transportasi darat, laut, udara, dan kereta api.

“Itu harus bersinergi bersama melakukan bagaimana demand perjalanan angkutan logistik itu bisa dicover oleh seluruh penyedia moda transportasi ini agar terjadi sesuatu yang efisien baik bagi operatornya, industri yang memanfaatkan atau para regulator,” tuturnya.

Tapi, katanya, data statistik menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun tidak pernah ada perubahan. Yang namanya jalan darat itu kontribusinya selalu 5 persen. Kemudian yang lebih besar itu ada di moda transportasi udara, tapi itu juga lebih banyak menggerakkan penumpang dan bukan logistik.

“Itu artinya, kalau kita bicara logistik, laut sebetulnya harus berperan di negara kepulauan seperti negara kita. Jadi, terlepas dari tol lautnya dulu, itu laut semestinya lebih diandalkan di negara kepulauan,” katanya.