Kuota CPNS 2024 Khusus Fresh Graduate Minim, Apa Masalahnya?

Liputan6.com, Jakarta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas, kembali buka suara terkait formasi CPNS 2024 untuk lulusan baru atau fresh graduate, yang lebih sedikit dari kuota yang direncanakan.

Semula, jatah untuk fresh graduate pada CPNS 2024 telah dianggarkan sebanyak 600.000 formasi. Namun, dalam praktiknya, hanya 250.407 formasi yang dibuka. Anas pun menyayangkan kondisi ini.

"Dari 600 ribu formasi, kemarin yang dimanfaatkan hanya 249 ribu sekian, tidak sampai 600 ribu. Sayang sekali, padahal ini salah satunya untuk kebutuhan talenta digital dan auditor yang diperlukan di seluruh kabupaten/provinsi," ujarnya dalam acara SAKIP Award 2024 di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (2/10/2024).

Kurang Koordinasi

Menurut Anas, hal ini terjadi karena kurangnya koordinasi di tingkat pemerintah daerah. Kepala daerah tidak mendapatkan informasi yang memadai dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mengenai tujuan perekrutan CPNS 2024.

"Waktu rapat dengan PANRB, yang hadir hanya Kabid dari BKD. Jadi kadang BKD tidak paham, tidak menyampaikan informasi ke asisten, dan akhirnya bupati tidak tahu. Apa yang terjadi? Mereka kemarin baru mengusulkan, tapi sudah tertutup," kata Anas.

Anas kemudian berkelakar bahwa pengadaan aparatur sipil negara (ASN) tampaknya kurang menarik perhatian kepala daerah. Ia menyebutkan bahwa pejabat daerah lebih antusias terhadap proyek pembangunan, seperti jembatan.

"Kalau pengadaan ASN seolah tidak menarik, padahal ini mesinnya birokrasi. Tapi kalau pengadaan jembatan dan jalan lebih menarik. Kalau pengadaan jembatan dan jalan, kepala dinas semua datang," pungkas Menpan RB.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas, meminta seluruh instansi pemerintah melakukan reformasi birokrasi yang punya dampak langsung. 

Lantaran, ia menemukan masih banyak serapan anggaran yang habis begitu saja hanya untuk hal-hal kurang esensial semisal perjalanan dinas. 

"Bagaimana kita mengubah paradigma. Jadi bukan berapa besar dana anggaran yang telah dan akan dihabiskan, tapi ke dampaknya," kata Anas dalam kegiatan SAKIP Award 2024 di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (2/10/2024).

"Kita ini kadang membagi rata anggaran. Bagito, bagi-bagi roto. Begitu Bappeda lihat anggarannya berapa, setiap dinas naikan 5 persen, 5 persen semua. Ini enggak bener, enggak boleh lagi," desaknya. 

Anas menekankan pentingnya perubahan paradigma dalam pemakaian anggaran. Sebab nantinya alokasi anggaran ke depan bakal berbasis kinerja. 

"Kita tidak boleh lagi membagi rata anggaran, tapi dampaknya apa. Begitu juga dalam penghabisan anggaran. Ini perjalanan dinas masih tinggi. Belanja langsungnya kurang," pintanya. 

Sebagai contoh, ia juga masih banyak menemukan pemanfaatan anggaran yang belum sesuai alokasi. Lewat modus-modus semisal perjalanan dinas hingga penanganan stunting.

"Menteri Bappenas waktu itu menyampaikan kepada kita, telah dicek anggaran stunting, ternyata masih ditemukan judulnya stunting, tapi buat pagar puskesmas. Ini enggak boleh lagi," ujarnya. 

"Judulnya stunting tapi separuhnya untuk perjalanan dinas, studi banding tentang penanganan stunting. Ini enggak boleh lagi," tegas Anas.