Sederet Tantangan Industri Jasa Keuangan di 2025

Liputan6.com, Jakarta Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengungkapkan tantangan dan ketidakpastian yang akan dihadapi industri jasa keuangan di 2025 diperkirakan tidak akan lebih mudah dibandingkan 2024. 

Mahendra menuturkan pada 2025 pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan meningkat secara terbatas. Selain itu normalisasi kebijakan suku bunga di Amerika Serikat (AS) dan beberapa negara utama lainnya diperkirakan akan terus berlanjut namun dengan laju yang lebih lambat. 

Tak hanya itu adanya divergensi pemulihan ekonomi pada beberapa negara juga turut menjadi tantangan bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan industri jasa keuangan. 

“Divergensi pemulihan ekonomi di antara negara-negara industri berpotensi mengakibatkan terjadinya perbedaan monetary path dari berbagai otoritas moneter global yang akan mempengaruhi capital flow dan nilai aset keuangan,” kata Mahendra dalam sambutannya pada acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2025, Selasa (11/2/2025).

Tak hanya itu, Mahendra menyebut kompleksitas pemulihan ekonomi diperkirakan akan meningkat seiring perkembangan geopolitik dan geoekonomi yang dinamis.

Kebijakan Perdagangan Ditentukan Aspek Politik

Di sisi lain, Mahendra menilai Trade policy atau kebijakan perdagangan pada 2025 lebih ditentukan oleh aspek politik dibandingkan dengan aspek ekonomi. 

“Hal ini berpotensi meningkatkan fragmentasi perdagangan global dan menurunkan volume perdagangan itu sendiri,” jelasnya.

Begitupun dengan mulai terjadinya divergensi kebijakan dan penerapan standar internasional di sektor keuangan antar negara yang juga dapat menciptakan perbedaan daya saing sektor keuangan. 

Dari sisi domestik, Mahendra bilang Indonesia masih dihadapkan pada isu struktural seperti perlunya meningkatkan kembali penyerapan tenaga kerja sektor formal serta mempercepat pemulihan daya beli masyarakat, khususnya untuk kelompok menengah bawah yang pemulihannya masih tertahan.

Dalam menghadapi sejumlah tantangan tersebut, diperlukan langkah transformatif untuk mencapai target pertumbuhan yang diharapkan.

Maka dari itu OJK menyambut berbagai program prioritas yang diinisiasi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ke level yang lebih tinggi dan mencapai visi Indonesia Emas. 

“Kami mengambil serangkaian langkah kebijakan prioritas yang sejalan dengan langkah pemerintah untuk mengakselerasi pertumbuhan,” ujarnya. 

Mahendra mengungkapkan, OJK terus bersinergi untuk mendukung pencapaian target prioritas pemerintah dengan kebijakan prioritas pertama dilakukan melalui optimalisasi kontribusi sektor jasa keuangan. 

Dalam hal ini, OJK akan mengarahkan sektor jasa keuangan mengambil peran untuk mendorong pertumbuhan mengingat keterbatasan kapasitas anggaran pemerintah. 

Dalam bentuk dukungan untuk program makan bergizi gratis dan ketahanan pangan OJK melakukan kemudahan akses pembiayaan dengan skema penyaluran kredit dan penjaminan khusus kepada petani dan UMKM, serta pengembangan produk asuransi parametrik.

Selanjutnya, kolaborasi antara kantor OJK di daerah dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan di daerah juga akan ditingkatkan untuk mengembangkan ekosistem pembiayaan komoditas unggulan di daerah masing-masing dalam memperkuat ketahanan pangan dan rantai pasok bagi program UMKM. 

Peran serta mewujudkan masyarakat yang sehat OJK lakukan juga antara lain melalui kerjasama dengan Kementerian Kesehatan untuk menyempurnakan ekosistem asuransi kesehatan. 

“Kami juga terus meningkatkan pemahaman keuangan masyarakat termasuk melalui integrasi materi literasi keuangan dalam kurikulum pendidikan dan mewajibkan industri jasa keuangan untuk aktif mengedukasi masyarakat termasuk pelajar dan mahasiswa,” kata Mahendra.

Adapun untuk program pembangunan 3 juta hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah sangat diharapkan terwujud dan menciptakan multiplier efek yang besar yang akan mendorong investasi dan mencapai target pertumbuhan perekonomian nasional.

Untuk itu, OJK mengambil langkah kebijakan yang holistik dengan mempermudah dan memperluas akses kredit pembiayaan kepemilikan rumah KPR bagi masyarakat berpendapatan rendah. 

“Dilakukan berupa penilaian kualitas aset hanya berdasarkan satu pilar, serta pengenaan bobot risiko rendah dan granular untuk KPR. Kami juga telah menegaskan berdasarkan bukti konkrit pelaksanaan selama ini bahwa tidak ada terdapat larangan pemberian kredit bagi debitur non-lancar,” pungkas Mahendra.