Mahasiswa Rusia yang Menambang Kripto di Asrama Dapat Dituntut

Liputan6.com, Jakarta - Mahasiswa di Rusia yang melakukan penambangan mata uang digitall di asrama mereka akan menghadapi risiko hukuman dan bahkan tuntutan pidana, menurut seorang pakar hukum yang dikutip oleh media lokal. 

Peringatan itu datang ketika otoritas Rusia berusaha mengekang penambangan kripto yang menggunakan energi murah di daerah perumahan.

Karena semakin banyak orang Rusia yang mendirikan penambangan kripto di tempat-tempat dengan akses ke listrik bersubsidi, seperti rumah mereka, para siswa telah diperingatkan menambang koin digital di asrama dapat diperlakukan sebagai pelanggaran hukum.

Paling tidak, universitas akan menuntut agar mereka membayar kelebihan konsumsi daya, kata Vladimir Shelupakhin dari firma hukum Gorgadze and Partners kepada kantor berita RIA Novosti.

Namun, dalam beberapa kasus, penambang amatir dapat dituntut atas kejahatan, tambahnya.

Pertambangan dapat menyebabkan kerusakan material yang signifikan. Jika sebuah universitas membayar tagihan listrik yang lebih tinggi, universitas itu mungkin meminta kompensasi dari mahasiswa yang ketahuan mencetak cryptocurrency. 

Namun, jika para penambang menolak untuk menutupi biaya ini, mereka pada akhirnya harus membayarnya dengan kebebasan mereka.

“Kalau penambang tidak bisa diidentifikasi, maka perlu melapor ke polisi. Dan dalam hal ini, pelanggar akan dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan pasal 165 KUHP (Menyebabkan kerusakan harta benda karena penipuan atau pelanggaran kepercayaan),” ujar Gorgadze, seperti dikutip dari Bitcoin.com, Rabu (23/2/2022). 

Penambangan kripto di Rusia bukan hanya bisnis yang menguntungkan bagi perusahaan tetapi juga telah menjadi sumber pendapatan alternatif bagi banyak orang Rusia. 

Listrik rumah tangga di dalam negeri disubsidi dan jauh lebih murah daripada listrik yang dijual ke perusahaan, terutama di daerah kaya energi.

Konsumsi oleh penduduk di Irkutsk, di mana tarif listrik mulai dari hanya USD 0,01 per kWh di daerah pedesaan, telah meningkat empat kali lipat pada 2021 dan pihak berwenang yakin lonjakan tersebut disebabkan oleh perangkat keras pertambangan yang beroperasi di ruang bawah tanah dan garasi. 

Dalam upaya mengatasi masalah ini, anggota Komite Energi parlemen baru-baru ini menyarankan kepada pemerintah federal serangkaian tindakan yang bertujuan untuk membatasi penambangan kripto di rumah. 

Langkah itu dilakukan setelah asosiasi pemasok energi Rusia mengirim proposal serupa ke Duma Negara, majelis rendah parlemen.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Sebelumnya, Departemen Keuangan Puerto Rico saat ini tengah mengawasi penjualan NFT. Lembaga tersebut merilis reformasi yang baru diusulkan untuk undang-undang Pajak Penjualan dan Penggunaan yang mencakup NFT sebagai kelas aset yang terkena pajak.

Amandemen baru ini akan memasukkan NFT sebagai bagian dari grup produk digital tertentu.

"Karya audiovisual digital yang ditransfer atau dikirimkan secara elektronik, karya audio digital, atau produk digital lainnya, dengan ketentuan kode digital memberikan hak kepada pembeli untuk memperoleh produk tersebut akan diperlakukan dengan cara yang sama seperti produk digital tertentu, termasuk produk digital dalam format token atau medium non-fungible atau NFT," isi reformasi tersebut, seperti dikutip dari Bitcoin.com, Senin, 21 Februari 2022.

Amandemen itu juga menentukan langkah-langkah yang harus diikuti oleh wajib pajak untuk melaporkan penjualan NFT, yang menunjukkan rincian ini harus mencakup sumber pendapatan dan alamat pembeli jika tersedia.

Hal ini merupakan respons perbendaharaan negara terhadap kebangkitan NFT, yang telah mencapai miliaran penjualan di seluruh dunia.

Banyak analis percaya ada manfaat untuk mengakui NFT dan memasukkannya ke dalam reformasi ini, kebanyakan dari mereka percaya penerapan aturan ini akan menjadi tantangan bagi departemen keuangan.

Salah satunya, akuntan sekaligus pengamat, Giancarlo Esquilin yang mengatakan kepada media lokal definisi proyek hukum saat ini tidak memadai. 

"Seperti yang tertulis sekarang, agak sulit untuk mendapatkan aplikasi pajak karena ada beberapa faktor di mana orang yang membelinya berada. Untuk NFT, Anda tidak melihat siapa pembeli Anda atau di mana rekening bank berada. Itu akan menanjak dalam hal kontrol,” jelas Esquilin. 

Namun, Esquilin juga mengakui Puerto Rico mungkin menjadi yurisdiksi Amerika Serikat (AS) pertama yang memperlakukan NFT sebagai produk kena pajak, dan ini mungkin menyebabkan negara lain melakukannya. 

Selain itu, Juan Pedreira, seorang analis teknologi, juga menyatakan pertanyaannya tetap bagaimana perbendaharaan akan mengaudit penjualan aset ini. Pedreira mengatakan, ini akan menjadi hal sulit yang akan dilakukan oleh Departemen Keuangan Puerto Rico saat ini.