Anggota DPR AS Tom Emmer Sebut Tak Perlu Ada Regulasi Kripto Baru

Liputan6.com, Jakarta - Anggota DPR AS Tom Emmer mengatakan dalam sebuah posting baru-baru ini di X, peraturan kripto di AS saat ini baik-baik saja dan tidak perlu aturan baru terkait kripto. 

Ini diungkapkan Emmer setelah Binance dan mantan CEOnya Changpeng Zhao mencapai kesepakatan penting dengan jaksa AS minggu lalu yang akan membuat perusahaan membayar USD 4,3 miliar atau setara Rp 66,6 triliun (asumsi kurs Rp 15.505 per dolar AS).

"Penuntutan yang berhasil kemarin menunjukkan bahwa ketika ditegakkan, undang-undang yang berlaku saat ini cocok untuk membantu menyingkirkan pelaku kejahatan,” kata Emmer di X, dikutip dari Yahoo Finance, Rabu (29/11/2023). 

Anggota parlemen tersebut mengatakan alih-alih membuat undang-undang baru, Kongres harus lebih berupaya untuk meningkatkan perekrutan perusahaan kripto ke negara tersebut.

Keterusterangan Emmer mengenai masalah ini bukan pertanda baik bagi beberapa rancangan undang-undang yang akan disahkan di Kongres, termasuk satu mengenai stablecoin yang diperkenalkan oleh rekan Emmer, Patrick McHenry.

“Sumber daya Kongres seharusnya digunakan untuk menghadirkan lebih banyak aktivitas dan peluang kripto di dalam negeri guna meningkatkan keamanan nasional AS,” tambahnya.

Selama bertahun-tahun, para pemimpin di industri kripto, yang seringkali kritis terhadap pendekatan pemerintah terhadap regulasi, telah menyerukan undang-undang yang akan memberikan struktur pasar dan kejelasan pada industri ini. 

Beberapa pihak juga menunjukkan mayoritas negara G20 telah mengusulkan atau memberlakukan undang-undang kripto yang berarti.

Sementara itu, kritikus kripto Senator AS Elizabeth Warren memanfaatkan kesepakatan Binance dengan jaksa untuk menyerukan tindakan lebih banyak pemerintah terhadap industri kripto.

Warren mencatat dalam sebuah postingan di X Binance yang diduga memamerkan undang-undang anti pencucian uang adalah bagian dari undang-undang anti pencucian uang yang lebih besar. 

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Sebelumnya diberitakan, Changpeng Zhao mengaku bersalah atas pelanggaran pencucian uang. Binance, sebagai sebuah perusahaan, juga akan mengaku bersalah dan membayar denda USD 4,3 miliar atau setara Rp 66,7 triliun (asumsi kurs Rp 15.515 per dolar AS).

Dilansir dari Yahoo Finance, Rabu (22/11/2023), berita ini muncul setelah kesimpulan dari penyelidikan kriminal seputar pertukaran mata uang kripto. Investigasi berpusat pada dugaan pelanggaran peraturan dan aktivitas terlarang dalam Binance. Sekarang, akhir dari penyelidikan ini tampaknya telah mendorong terjadinya transisi kepemimpinan.

Hasil resmi penyelidikan terjadi hari ini, Bloomberg melaporkan Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan penyelesaian Binances sore harinya. Ini terjadi tepat setelah DOJ mengumumkan tindakan penegakan hukum cryptocurrency besar-besaran akan diambil hari ini juga.

Zhao juga setuju untuk membayar denda USD 50 juta atau setara Rp 775,7 miliar, dan dilarang terlibat dalam bisnis Binance hingga jangka waktu tiga tahun setelah pengawas ditunjuk untuk memastikan Binance mematuhi semua undang-undang dan keluar dari AS sebagai perusahaan yang berkelanjutan.

Pengumuman pada Selasa, 21 November 2023 mewakili tindakan keras kripto yang paling terkenal sejak mantan pendiri FTX Sam Bankman-Fried ditangkap dan didakwa pada 2022 karena mencuri dari bursa kripto miliknya sendiri. Awal bulan ini juri memvonisnya karena menipu pelanggan, investor, dan pemberi pinjaman FTX.

Beberapa pendukung kripto berharap penyelesaian Binance akan memungkinkan industri untuk melewati beberapa masalah hukum baru-baru ini dan mendapatkan kembali kepercayaan lebih banyak investor setelah penurunan dramatis pada 2022 yang menghapuskan beberapa perusahaan dan menarik perhatian regulator.

Changpeng Zhao telah menjadi tokoh besar di dunia mata uang kripto, mengarahkan kenaikan pesat Binance menjadi platform pertukaran Bitcoin dan kripto terbesar di dunia berdasarkan volume perdagangan. Kepergiannya dari kepemimpinan Binance dapat menandai perubahan signifikan dalam industri ini.

Sebelumnya diberitakan, eksekutif perusahaan kripto Binance cabang Inggris dan Prancis meninggalkan perusahaan. Ini menjadikan rangkaian kepergian eksekutif Binance terbaru yang telah terjadi dalam beberapa bulan terakhir.

Dilansir dari Bitcoin.com, Kamis (2/11/2023), Jonathan Farnell, yang memimpin operasi Binance di Inggris dan kemudian menjabat sebagai kepala eksekutif perusahaan teknologi pembayaran Bifinity, anak perusahaan Binance, telah meninggalkan perusahaan tersebut pada akhir September, menurut laporan media minggu ini.

Menurut akun Linkedinnya, Farnell menghabiskan hampir dua setengah tahun di Binance. Dengan latar belakang kepatuhannya, termasuk posisi senior di perusahaan perdagangan sosial Etoro, dia terlibat dalam upaya Binance untuk memenuhi persyaratan peraturan di Inggris.

Berita kepergiannya muncul ketika Otoritas Perilaku Keuangan Inggris (FCA) berupaya menerapkan aturan yang lebih ketat untuk mengiklankan aset kripto kepada publik. Tindakan pembatasan tersebut, yang diumumkan pada Juni, termasuk larangan bonus referensikan teman.

Kemudian pekan lalu, Managing Director Binance France, Stephanie Cabossioras, juga mengosongkan posisinya. Dia bergabung dengan bursa sebagai kepala bagian hukum pada April 2022 ketika Binance mengumumkan telah memilih Paris sebagai pusatnya di Eropa.

Cabossioras dan juru bicara Binance telah mengonfirmasi kepergiannya, menurut laporan Bloomberg, sementara Presiden Binance Prancis, David Prinçay, mengucapkan terima kasih atas kontribusinya dalam sebuah postingan di X, sebelumnya Twitter.

Sebelum menerima peran di bursa, Cabossioras menjabat sebagai wakil penasihat umum di regulator keuangan Prancis, Autorite des Marches Financiers (AMF). Pada Juni, otoritas Perancis menargetkan Binance dengan penyelidikan atas dugaan pencucian uang dan pelanggaran peraturan.

Sebelumnya diberitakan, dua anggota parlemen AS, Cynthia Lummis dan French Hill telah meminta Departemen Kehakiman AS (DOJ) untuk mempertimbangkan tuntutan pidana terhadap Binance dan Tether, dengan tuduhan kedua platform kripto tersebut digunakan untuk mendanai Hamas. 

Lummis menyoroti perlunya penyelidik federal untuk menindak pelaku kejahatan di bidang aset kripto setelah muncul laporan yang menunjukkan Hamas menggunakan aset kripto untuk mendanai perang mereka di Israel. 

“Kami mendesak Departemen Kehakiman untuk mengevaluasi secara hati-hati sejauh mana Binance dan Tether memberikan dukungan material dan sumber daya untuk mendukung terorisme melalui pelanggaran undang-undang sanksi yang berlaku dan Undang-Undang Kerahasiaan Bank,” kata Lummis, dikutip dari Bitcoin.com, Kamis  (2/11/2023).

Lummis menambahkan dalam hal keuangan gelap, kripto bukanlah musuh pelaku kejahatanlah yang menjadi musuhnya. 

Surat tersebut mengutip artikel yang diterbitkan oleh Wall Street Journal pada 10 Oktober yang menyatakan Hamas, Jihad Islam Palestina, dan Hizbullah telah menerima pendanaan kripto sejak Agustus 2021. 

Meskipun mengakui tingkat pendanaan yang dilaporkan dalam artikel tersebut kemungkinan besar tidak akurat, Para anggota parlemen percaya Departemen Kehakiman tetap harus meminta pertanggungjawaban pelaku kejahatan jika mereka terbukti memfasilitasi aktivitas terlarang.

Minggu ini, perusahaan analisis blockchain Elliptic mengklarifikasi tidak ada bukti yang mendukung pernyataan Hamas telah menerima sumbangan kripto dalam jumlah besar. Perusahaan tersebut menambahkan data yang diberikannya telah disalahartikan.

Surat tersebut selanjutnya menggambarkan Binance sebagai platform kripto yang tidak diatur yang berbasis di Seychelles dan Kepulauan Cayman yang secara historis dikaitkan dengan aktivitas terlarang, mencatat perusahaan tersebut konon menjadi subjek investigasi Departemen Kehakiman saat ini.