Curhat ke Utusan DK PBB, 4 Warga Rohingya Diburu Aparat Myanmar

Liputan6.com, Dhaka - Sejumlah warga Rohingya kini bersembunyi dari kejaran aparat Myanmar. Mereka dijadikan target perburuan gara-gara bicara pada utusan Dewan Keamanan PBB (UNSC).

Kala itu, delegasi Dewan Keamanan PBB sedang mengunjungi negara bagian Rahkine pada Mei 2018. Sejumlah penduduk desa pun menceritakan pengalaman mereka, menjadi korban kekerasan yang dilakukan militer Myanmar.

Seorang warga Rohingya, kepada The Guardian mengatakan, beberapa hari sebelum delegasi Dewan Keamanan PBB mengunjungi Rakhine, aparat di kota Maungdaw memberi peringatan kepada warga di desa-desa sekitarnya.

Penduduk, terutama dari etnis Rohingya, dilarang mengatakan ke pihak delegasi, informasi apapun yang akan merugikan pemerintah maupun aparat keamanan.

"Mereka yang melanggar peringatan itu akan mendapatkan konsekuensi berat, itu ancaman yang disampaikan pihak aparat," kata penduduk yang tak disebut namanya itu, seperti dikutip dari The Guardian, Sabtu (12/5/2018).

Ia menambahkan, sebagian besar penduduk desa memiih tutup mulut. Namun di Desa Nolboinna, tiga remaja dan seorang perempuan lanjut usia memberanikan diri bicara.

Tak lama setelah utusan DK PBB meninggalkan Nolboinna, agen dari Sa Ra Pa atau unit intelijen paramiliter dan polisi penjaga perbatasan datang. Mereka mencari orang-orang tersebut.

"Beberapa agen intelijen yang menemani utusan PBB meream pembicaraan antara warga desa Rohingya dan delegasi di Nolboinna," tambah dia.

Kemudian, agen Sa Ra Ra menunjukkan video tersebut ke aparat desa dan warga lain di Nolboinna, meminta mereka menemukan empat warga Rohingya itu."

Ketakutan, tiga remaja dan seorang perempuan sepuh itu terpaksa bersembunyi. "Kami tak tahu apakah mereka masih di Burma (Myanmar) atau sudah menyeberang ke Bangladesh.

Sementara seorang aktivis politik Rohingya di Bangladesh, Ko Ko Linn mengungkapkan, aparat desa dan sejumlah warga mengaku tidak tahu di mana keberadaan empat orang yang diburu. Pihak militer hingga kini masih melakukan penyisiran.

"Warga Rohingya harus membayar mahal karena telah menyuarakan kebenaran. Seperti yang pernah terjadi pada masa lalu, mereka kini diburu oleh militer Myanmar," kata dia kepada Guardian.

Sejauh ini belum ada konfirmasi dari pihak pemerintah atau militer Myanmar terkait isu tersebut.

Saksikan juga video tentang Rohingya di bawah ini:

Anggota Dewan Keamanan PBB mendesak pemerintah Myanmar untuk memenuhi komitmennya untuk menahan para pelaku kejahatan, khususnya kejahatan seksual, serta pelecehan dan kekerasan terhadap anak-anak.

Para anggota DK PBB juga mendesak pemerintah Myanmar untuk meningkatkan upayanya untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi kembalinya para pengungsi Rohingya dengan aman, sukarela, dan bermartabat.

Mereka juga mendesak Myanmar untuk mengatasi akar penyebab krisis melalui pelaksanaan rekomendasi Komisi Penasihat Rakhine, termasuk yang terkait dengan hak asasi manusia, kewarganegaraan, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan.

Utusan Dewan Keamanan PBB mengunjungi Myanmar dan Bangladesh pada 28 April hingga 1 Mei 2018 sebagai bagian dari upaya menangani krisis Rohingya.