Hong Kong Resmi Melarang Partai Pro-Kemerdekaan, Pengaruh China Menguat?

Liputan6.com, Hong Kong - Hong Kong telah melarang sebuah partai politik yang mempromosikan kemerdekaan dari China. Ini merupakan isyarat lebih jauh tentang menguatnya cengkeraman China Daratan terhadap wilayah semi-otonom tersebut.

Menteri Keamanan Hong Kong, John Lee, pada Senin 24 September mengumumkan bahwa Partai Nasional Hong Kong (HKNP) dilarang beroperasi berdasarkan peraturan yang menyebutkan tentang kepentingan keamanan nasional dan keselamatan masyarakat, demikian seperti dikutip dari VOA Indonesia, Rabu (26/9/2018).

Larangan resmi itu ditetapkan hanya dua bulan setelah ia memberitahu pendiri partai tersebut, Andy Chan, bahwa pemerintah akan mengambil langkah-langkah untuk melarang partai itu.

Ini adalah pertama kalinya bagi pemerintah Hong Kong untuk secara resmi melarang partai politik, sejak Inggris mengembalikan kedaulatan wilayah Hong Kong kepada Beijing pada tahun 1997.

Seorang peneliti Human Rights Watch yang berbasis di Amerika, Maya Wang, mengeluarkan pernyataan pada Senin 24 September yang menyebut larangan terhadap partai itu sebagai "tonggak sejarah dalam serangan pemerintah Beijing dan Hong Kong terhadap kebebasan Hong Kong."

Chan adalah satu dari banyak aktivis muda Hong Kong yang secara terbuka mengritik cengkeraman China yang kian kuat terhadap bekas koloni Inggris itu.

Simak video pilihan berikut:

Hong Kong mendapat otonomi yang besar berdasarkan formula "satu negara, dua sistem" yang diberlakukan sewaktu Beijing menerima kembali kontrol atas wilayah tersebut. Para aktivis berbeda pendapat antara mereka yang menginginkan otonomi lebih luas bagi Hong Kong, dan mereka yang menginginkan kemerdekaan penuh.

Partai Nasional Hong Kong yang pro-kemerdekaan muncul dari protes jalanan besar-besaran tahun 2014 yang disebut "Revolusi Payung" yang menuntut pemilu yang sepenuhnya bebas.

Pendiri Partai HKNP, Andy Chan bulan lalu memperingatkan dalam pidato di hadapan sekelompok wartawan asing bahwa Hong Kong "dengan cepat dianeksasi dan dihancurkan oleh China."

Kelompok itu menyelenggarakan acara pidato Chan, menentang tuntutan China agar membatalkan kegiatan itu di Hong Kong.