Vladimir Putin Beri Penghargaan Tertinggi Rusia ke Aktor AS Steven Seagal

Liputan6.com, Moskow - Presiden Rusia Vladimir Putin telah menganugerahkan penghargaan negara tertinggi kepada aktor Hollywood Steven Seagal sebagai penghargaan atas karya kemanusiaan dan budaya internasionalnya. Demikian menurut sebuah keputusan negara yang diterbitkan pada Senin 27 Februari 2023.

Mengutip laporan Channel News Asia, (CNA), Selasa (28/2/2023), keputusan tersebut mengatakan bintang film laga berusia 70 tahun seperti Under Siege telah diberikan Order of Friendship Rusia. Sejauh ini tak ada reaksi langsung dari Steven Seagal.

Keputusan tersebut menyebutkan pekerjaan Seagal sebagai perwakilan khusus Kementerian Luar Negeri Rusia untuk hubungan kemanusiaan dengan Amerika Serikat dan Jepang.

Aktor kelahiran AS dan praktisi seni bela diri ini telah bekerja di Jepang dan telah lama mengagumi Putin, yang darinya ia menerima paspor Rusia pada tahun 2016.

Seagal, yang sering berkunjung ke Rusia, mendukung aneksasi Moskow atas wilayah Krimea Ukraina pada 2014 sebagai "sangat masuk akal", bergabung dengan partai pro-Kremlin pada 2021, dan mengunjungi bagian Ukraina timur yang dikuasai Rusia musim panas lalu, di mana dia bertemu dengan seorang pemimpin separatis yang didukung Rusia.

Sementara itu, Ukraina pada 2017 melarang Steven Seagal masuk ke negaranya selama lima tahun dengan alasan keamanan nasional.

Bicara soal Vladimir Putin, namanya tengah disorot jelang pemilu Rusia 2024.

Federasi Rusia dikabarkan sedang bersiap menyambut Pemilu 2024 -- dijadwalkan pada Maret 2024, di tengah invasi ke Rusia. Spekulasi pun muncul apakah Presiden Rusia Vladimir Putin akan kembali mencalonkan diri. 

Total masa berkuasa Putin sudah lebih panjang dari Presiden Republik Rakyat China (RRC) Xi Jinping. Presiden Vladimir Putin telah berkuasa di Rusia sejak tahun 1999 sebagai (plt.) presiden. Setelahnya ia menjadi presiden, perdana menteri, kemudian presiden lagi sejak 2012.

Pada 2020, Rusia melakukan referendum konstitusi, sehingga Presiden Putin bisa kembali mencalonkan diri sebagai presiden.

Melansir media pemerintah Rusia, TASS, Selasa (28/2/2023), juru bicara presiden Rusia masih enggan membahas apakah Vladimir Putin akan kembali mencalonkan diri lagi. Presiden Putin disebut sedang sibuk. 

"Sejauh ini, tidak ada mood kampanye pemilu. Putin memiliki banyak kerjaan," ujar jubir Kremlin Dmitry Peskov kepada media lokal Izveskia.

"Kami belum mendengar adanya pengumuman darinya apakah ia ingin atau tidak ingin maju lagi untuk kepresidenan. Maka, ini terlalu dini. Kita harus sabar," ucap Peskov.

Meski demikian, Peskov memastikan bahwa pemilu akan tetap dijalankan, walau ada keraguan apakah mungkin melakukan pilkada pada September 2023, kemudian diikuti pemilu presiden.

"Pada akhir atau pertengahan dari paruh kedua tahun ini, kita tentunya akan memasuki musim pemilihan," jelas Peskov.

Selain Vladimir Putin, pemimpin kawasan Eropa lain yang berkuasa sejak lama adalah Presiden Belarusia Alexander Lukashenko yang memegang kekuasaan sejak 1994. Lukashenko adalah sekutu politik yang dekat dengan Putin.

Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan bahwa negaranya harus memantau kekuatan nuklir dari semua negara-negara NATO. Putin menuduh negara-negara anggota NATO ingin Rusia menderita.

"Di tengah kondisi hari ini, sebagaimana semua negara-negara anggota yang memimpin NATO telah mengumumkan bahwa kekalahan strategis kita adalah gol kunci untuk membuat rakyat kita menderita," ujar Presiden Putin dalam acara channel Rossiya-1 TV, dikutip TASS, Minggu (26/2/2023).

Oleh sebab itu, Vladimir Putin berkata perlu melihat juga kekuatan nuklir negara-negara NATO lainnya.

"Bagaimana bisa kita tidak mempertimbangkan potensi nuklir mereka di tengah lingkungan ini?" ujar Presiden Putin.

Ia pun menegaskan bahwa kekuatan nuklir Prancis dan Inggris juga patut dipertimbangkan.

Ucapan Presiden Vladimir Putin itu dibuat setelah beberapa hari lalu negaranya menyetop keterlibatan di perjanjian nuklir dengan Amerika Serikat. Namun, pihak Rusia menegaskan tidak keluar dari perjanjian tersebut. 

Perseteruan di New Start

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pada Rabu (23/2/2023), menuturkan adalah kesalahan besar bagi Rusia menangguhkan partisipasinya dalam perjanjian kontrol senjata nuklir New START.

"Itu adalah sebuah kesalahan besar. Sangat tidak bertanggung jawab... Tapi saya tidak melihat bahwa dia berpikir untuk menggunakan senjata nuklir atau semacamnya," ungkap Biden dalam wawancaranya dengan ABC News di Polandia pada Rabu, sebelum dia bertolak ke Washington.

Pemimpin Rusia Vladimir Putin mengumumkan penangguhan atas perjanjian kontrol nuklir tersebut dalam pidato kenegaraannya pada Selasa (22/2).

Putin mengungkapkan, dia menangguhkan sementara partisipasi Rusia karena keterlibatan AS dan NATO dalam perang Ukraina.

"Mereka ingin menimbulkan 'kekalahan strategis' pada kami dan pada saat yang sama mencoba mencapai fasilitas nuklir kami," kata Putin dalam pidato kenegaraannya.

Pada pidatonya, Presiden Putin menggarisbawahi bahwa Rusia tidak menarik diri dari perjanjian kontrol nuklir tersebut, namun hanya suspensi.

Para ahli menyampaikan pandangannya bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin kini sudah melangkah lebih jauh setelah menangguhkan partisipasinya di kesepakatan nuklir dengan Amerika Serikat (Stategic Arms Reduction Treaty/New Start).

Pengamat juga menganggap langkah ini sebagai pukulan telak bagi Amerika Serikat, dikutip dari Guardian, Rabu (22/2/2023).

Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken merespons langkah Putin yang menangguhkan perjanjian nuklir dengan AS.

"Rusia menangguhkan partisipasinya di New Start dan ikut sangat disayangkan serta tidak bertanggung jawab," kata Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, kepada wartawan dalam kunjungan ke Athena.

"Kami akan mengawasi dengan cermat dan melihat apa yang sebenarnya dilakukan Rusia. Kami tentu saja akan memastikan tetap berada dalam posisi yang tepat untuk keamanan negara kami sendiri dan sekutu kami."

Perjanjian New Start pada 2010 berisi soal batasan pada persenjataan nuklir strategis yang dikerahkan dari dua kekuatan terbesar di dunia (Amerika Serikat-Rusia).

Kemudian, membatasi aset nuklir strategis. Perjanjian itu juga berisikan aturan pemantauan bersama atas kepemilikan persenjataan nuklir yang dikerahkan masing-masing pihak, serta koordinasi melalui komisi konsultatif bilateral.

Ditangguhkannya partisipasi Rusia inilah yang kemudian menjadi kekhawatiran jika perang nuklir akan pecah.

Sementara itu, Ketua Dewan Yayasan untuk Pengembangan dan Dukungan Club Valdai, Andrey Bystritsky menyampaikan analisanya terkait alasan Rusia menangguhkan partisipasinya di kesepakatan nuklir dengan Amerika Serikat (Stategic Arms Reduction Treaty/New Start).

Bystritsky menyebut Rusia telah menangguhkan partisipasinya karena sejumlah alasan kepada situs TASS, berikut ini di antaranya:

• Meningkatnya konfrontasi dengan blok NATO secara keseluruhan
• Keberadaan persenjataan nuklir negara anggota NATO lainnya
• Informasi tentang dugaan niat AS di bidang senjata nuklir
• Ketidakpatuhan Washington terhadap aturan perjanjian ini