Paspor Pakistan yang Dipegang Menteri Dalam Negeri Taliban Sirajuddin Haqqani Dibatalkan Otoritas Karachi

Liputan6.com, Jakarta - Kepemilikan paspor Pakistan yang dipegang oleh Menteri Dalam Negeri di Afghanistan yang dikuasai Taliban Sirajuddin Haqqani dilaporkan telah dibatalkan.

Analis menyebut, ini merupakan bagian dari langkah Pakistan untuk menghukum rezim di Kabul, dikutip dari laman khaama.com, Kamis (21/12/2023).

Sirajuddin Haqqani termasuk di antara ribuan warga negara Afghanistan yang memiliki paspor Pakistan dengan status paspor istimewa.

Paspor tersebut dikeluarkan dari kantor di Balochistan, Sindh, dan Khyber Pakhtunkhwa di Pakistan, menurut pejabat kementerian dalam negeri.

Dua pejabat yang terlibat dalam penerbitan paspor bagi pemimpin Taliban telah ditangkap, dikutip dari laman The Print.

Salah satunya sudah pensiun dari dinas pada saat tindakan terhadapnya dimulai.

Otoritas Pakistan mengumumkan bahwa Sirajuddin memegang paspor Pakistan ketika seorang jurnalis Pakistan melihat penggunaan paspor tersebut di Imigrasi di Doha.

Setelah diselidiki, paspor tersebut diterbitkan di Sukkur, provinsi Sindh. Sirajuddin menggunakan paspor untuk melakukan perjalanan ke Qatar pada tahun 2020 untuk bernegosiasi dengan Amerika Serikat yang akhirnya mencapai puncaknya pada Pakta Doha yang berujung pada keluarnya Amerika Serikat dari Afghanistan setelah dua dekade.

Dia adalah salah satu negosiator utama yang mewakili kepemimpinan garis keras Taliban yang berbeda pendapat mengenai pendekatan perundingan.

Kantor yang mengeluarkan paspor Sirajuddin Haqqani di kota-kota seperti Thatta, Karachi, Balochistan dan Khyber Pakhtunkhwa dinyatakan terlibat dalam aksi penyimpangan tersebut.

Sirajuddin Haqqani ditetapkan sebagai teroris global oleh Amerika Serikat. Dia dianggap pemimpin senior Jaringan Haqqani, menurut badan intelijen Amerika FBI.

Haqqani diberikan paspor Pakistan selama lima tahun, yang dia gunakan untuk perjalanan luar negerinya.

Dia telah menggunakannya dalam perjalanannya ke Qatar untuk bernegosiasi dengan AS guna penandatanganan Perjanjian Doha yang menyebabkan keluarnya Amerika dari Afghanistan setelah dua dekade.

Pada bulan Agustus, jurnalis yang mengungkap kasus tersebut melaporkan kejadian ini ke otoritas paspor, sehingga mendorong dilakukannya penyelidikan yang mengkonfirmasi adanya kejanggalan.

Pengungkapan ini bertepatan dengan informasi intelijen dari otoritas Arab Saudi yang mengungkap penggunaan paspor Pakistan oleh warga Afghanistan yang mencari pekerjaan di Arab Saudi.

Lebih dari 12.000 kasus serupa telah teridentifikasi, setelah itu paspor mereka dibatalkan dan mereka yang ditemukan menggunakan dokumen palsu dideportasi ke Afghanistan.

Didorong oleh intelijen Saudi, pemerintah meluncurkan penyelidikan komprehensif, mengungkap 30.000 hingga 40.000 paspor Afghanistan yang tidak valid.

Semua paspor ini telah dibatalkan dan Badan Investigasi Federal (FIA) mengambil tindakan terhadap pejabat yang terlibat dalam penerbitan dan produksi paspor tersebut.