Petani Pakistan Demo Krisis Gandum: Bukan Efek Perubahan Iklim tapi Korupsi

Liputan6.com, Punjab - Krisis biji-bijian (terutama gandum) di Pakistan bukan diakibat oleh perubahan iklim, melainkan disebabkan oleh masalah korupsi yang mengubah Punjab, Pakistan yang semula merupakan wilayah lumbung padi menjadi daerah miskin.

Para petani turun ke jalan untuk memprotes rendahnya harga dan tarif pengadaan pemerintah.

Pemerintah Pakistan yang berkuasa telah menerapkan kebijakan pertanian yang dinilai pendemo melakukan korupsi.

Hal ini lantas menyebabkan petani menerima hasil panen yang lebih sedikit setiap musim tanam.

Tahun lalu, pemerintah memerintahkan impor gandum di tengah krisis tepung terigu yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang memaksa orang-orang mengantre panjang di seluruh negeri dan hanya makan sedikit roti dan permen selama musim perayaan.

Banyak anak pergi ke sekolah tanpa makan siang, dan beberapa keluarga bertahan hidup dengan satu kali makan sehari.

Beberapa orang tewas dalam bentrokan yang sudah menjadi pemandangan umum di antrean panjang ini, dikutip dari laman Khaama.com, Rabu (5/6/2024).

Para petani kini kesal dengan penolakan pemerintah untuk membeli hasil panen yang melimpah yang berhasil mereka hasilkan meskipun dengan segala rintangan.

Di Punjab, seperti di provinsi-provinsi lain, lahan pertanian telah diambil alih oleh proyek-proyek real estat, yang sebagian besar dijalankan oleh tentara.

Ribuan hektar lahan subur telah diubah menjadi skema perumahan premium yang dikelola oleh Otoritas Perumahan Pertahanan, konglomerat real estat milik Angkatan Darat.

Selain itu, Angkatan Darat telah mengambil alih beberapa ribu hektar lahan untuk pertanian perusahaan, yang mengancam mata pencaharian petani kecil dan marjinal.

Masalah besar lainnya adalah skandal baru-baru ini yang melibatkan pupuk palsu, yang telah menyebabkan kerugian besar bagi petani di Punjab.

Ribuan hektar lahan subur telah terkena polusi kimia. Di distrik Narwal, lebih dari 2.100 hektar tanaman gandum harus dihancurkan karena pupuk dan pestisida palsu, yang mengakibatkan kerugian lebih dari Rs 300 juta bagi para petani.

Pupuk dan pestisida palsu menyebabkan gagal panen, hasil panen berkurang, degradasi tanah, pencemaran air, dan bahaya kesehatan bagi konsumen.

Skala penipuan tersebut terlihat dari jumlah perusahaan yang terlibat dalam skandal tersebut.

Hampir 46 perusahaan terlibat. Ini bukan pertama kalinya skandal semacam itu terjadi. Tahun lalu, sebuah pabrik pupuk palsu digerebek, dan pupuk senilai Rs 1 juta disita.

Pada tahun 2019, produk palsu serupa senilai Rs 200 juta disita dan dimusnahkan. Pemerintah telah menjamin tidak ada toleransi terhadap penjualan pestisida dan pupuk palsu.

Namun, pada tahun 2011, laporan penyelidikan resmi mengungkapkan bahwa kelompok yang kuat, termasuk menteri federal, pejabat terpilih, dan pegawai negeri senior, diduga menggelapkan Rs 300 miliar melalui penyelundupan, dumping, dan pasar gelap pupuk impor pemerintah.

Laporan tersebut menyoroti bagaimana kekurangan pasokan pupuk dan pestisida yang terus-menerus telah menjadi bisnis besar dan kotor, yang membuat petani dan lahan pertanian berada dalam situasi yang mengerikan.

Korupsi dan keserakahan terus merusak sektor pertanian Pakistan, yang memengaruhi mata pencaharian petani dan ketahanan pangan negara.