Kronologi Kasus Pemerasan DWP: 18 Oknum Polisi Kini Diamankan

Liputan6.com, Jakarta Kasus dugaan pemerasan yang melibatkan oknum polisi dalam acara Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024 menjadi perhatian luas setelah viral di media sosial. Sebuah unggahan di akun X @Twt_Rave menyebutkan bahwa para penonton dari Malaysia menjadi sasaran penangkapan dan tes urine mendadak oleh sejumlah oknum polisi.

Tidak hanya itu, unggahan tersebut juga mengungkapkan bahwa tes urine yang dilakukan tetap disusul oleh permintaan uang meski hasilnya negatif. Total dugaan pemerasan mencapai nilai fantastis, sekitar RM9 juta atau Rp32 miliar. Informasi ini langsung menuai kritik keras dari warganet dan masyarakat internasional.

Publik menyoroti tindakan yang dianggap mencoreng institusi kepolisian dan menuntut keadilan bagi para korban. Dalam hitungan jam, kasus ini menjadi pembahasan di berbagai platform media, memaksa Polri mengambil tindakan cepat.

Divisi Propam Polri bergerak cepat merespons viralnya kasus ini. Berdasarkan pernyataan resmi Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, pihaknya telah mengamankan 18 oknum personel yang diduga terlibat. Mereka berasal dari berbagai unit, termasuk Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Metro Kemayoran.

Proses pengamanan ini dilakukan untuk memastikan tidak ada ruang bagi pelanggaran hukum dalam institusi Polri. Brigjen Pol. Trunoyudo menegaskan bahwa Propam Polri akan memeriksa seluruh oknum yang terlibat secara profesional dan transparan.

Penegakan hukum ini merupakan bagian dari komitmen Polri untuk menjaga kepercayaan masyarakat. “Kami memastikan tidak ada tempat bagi oknum yang mencoreng institusi,” tegasnya seperti yang dikutip dari ANTARA.

Kasus ini berawal dari laporan warga Malaysia yang menghadiri acara DWP di Jakarta pada 13–15 Desember 2024. Beberapa penonton melaporkan bahwa mereka dihentikan secara tiba-tiba oleh oknum polisi untuk menjalani tes urine mendadak.

Meski sebagian besar hasil tes urine menunjukkan negatif narkoba, penonton tetap diminta menyerahkan uang dalam jumlah besar. Tekanan ini disebut sebagai bagian dari modus operandi yang dilakukan secara sistematis oleh kelompok tertentu.

Unggahan viral di media sosial memperjelas bahwa dugaan pemerasan ini tidak hanya melibatkan individu, melainkan melibatkan kelompok oknum dengan target lebih dari 400 orang penonton dari Malaysia.

Menanggapi viralnya kasus ini, Polri menyatakan bahwa institusinya berkomitmen untuk menindak tegas pelaku. Langkah ini diambil guna mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Polri juga menegaskan bahwa investigasi dilakukan secara tuntas, termasuk menggali fakta terkait adanya korban, jumlah uang yang diperas, hingga keterlibatan internal. Langkah ini dilakukan sejalan dengan misi Polri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.

“Kami akan terus memberikan update kepada masyarakat terkait hasil pemeriksaan ini,” ujar Brigjen Pol. Trunoyudo, menutup pernyataannya.

Kasus dugaan pemerasan ini tidak hanya mencoreng nama institusi, tetapi juga menimbulkan ketegangan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia. Warganet dari kedua negara mendesak tindakan cepat dan adil terhadap para pelaku.

Dugaan nilai pemerasan yang mencapai miliaran rupiah juga membuka diskusi tentang pengawasan internal di tubuh kepolisian. Banyak pihak menyerukan reformasi dan penguatan mekanisme kontrol untuk mencegah kasus serupa terulang.

Publik kini menunggu hasil investigasi Propam Polri, dengan harapan adanya transparansi dan akuntabilitas penuh dari institusi penegak hukum.

DWP adalah festival musik elektronik tahunan yang diselenggarakan di Jakarta, menarik ribuan penonton dari berbagai negara.

Kasus ini melibatkan dugaan pemerasan terhadap penonton Malaysia dengan modus tes urine mendadak, meskipun hasil tes negatif.

Polri telah mengamankan 18 oknum personel yang diduga terlibat dan sedang melakukan investigasi profesional serta transparan.

Kasus ini menimbulkan ketegangan diplomatik, karena melibatkan warga Malaysia sebagai korban.

Polri menegaskan tidak ada toleransi bagi pelanggaran, sehingga sanksi tegas akan diberikan sesuai hasil investigasi.