Cak Imin: KPK dan DPR Harusnya Ada Kompromi

Liputan6.com, Nusa Dua - DPR kembali heboh. Kali ini Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah bersitegang dengan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di ruang Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat 15 Januari 2015.

Anggota Komisi VII DPR Muhaimin Iskandar ikut buka suara terkait kisruh tersebut. Sebagai anggota dewan, pria yang akrab disapa Cak Imin ini mengimbau baik KPK maupun DPR bisa saling menjaga kehormatan lembaga masing-masing.

"Ya seharusnya itu ada kompromi, ‎semua harus dijaga. KPK harus bekerja dengan baik tapi enggak usah ngotot-ngototan," kata Cak Imin usai menghadiri Silaturahmi Nasional Partai Nasdem di kawasan Nusa Dua, Bali, Sabtu (16/1/2016) malam.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengaku sangat mengerti posisi KPK saat melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi yang melibatkan anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Damayanti Wisnu Putranti (DWP).

Namun demikian, meski menjalankan tugasnya, lembaga antirasuah tersebut harus tetap menghormati masing-masing kewenangan lembaga negara.

"Sama-sama benarnya menjalankan tugas, tapi ya kewibawaan DPR juga harus tetap dijaga. Iya KPK harus bekerja," tandas Cak Imin.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah bersitegang dengan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kejadian tersebut terjadi di Fraksi PKS ketika penyidik ingin menggeledah salah satu ruangan di tempat tersebut. Fahri mempersoalkan rombongan penyidik KPK yang membawa anggota Brimob bersenjata laras panjang‎.