Peta Politik Parpol Pilkada 2024, KIM Plus Menang Telak atas PDIP?

Iuran BPJS Naik, Pemprov DKI Siapkan Dana Talangan Rp 93 Milliar

Harry menjelaskan Bank DKI akan membayar tagihan klaim fasilitas kesehatan setelah tagihan diakseptasi oleh BPJS.

oleh Ika Defianti diperbarui 02 Sep 2019, 04:23 WIB

Diterbitkan 02 Sep 2019, 04:23 WIB

Suasana pelayanan BPJS Kesehatan di Jakarta, Rabu (28/8/2019). Menkeu Sri Mulyani mengusulkan iuran peserta kelas I BPJS Kesehatan naik 2 kali lipat yang semula Rp 80.000 jadi Rp 160.000 per bulan untuk JKN kelas II naik dari Rp 51.000 menjadi Rp110.000 per bulan. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Herry Djufraini menyatakan telah menyiapkan dana talangan bagi rumah sakit umum daerah (RSUD) di DKI Jakarta merespons kenaikan iuran kepesertaan BPJS Kesehatan hingga 100 persen.

Dia menyatakan total dana yang disiapkan yakni sebesar Rp 93 Miliar berupa kredit supply financing (SCF). Karena bersifat dana talangan, setiap RSUD dapat menggunakan saat membutuhkan.

"Bank DKI telah siap menyalurkan Kredit Modal Kerja senilai Rp 93 Miliar kepada enam RSUD di DKI Jakarta," kata Herry dalam keterangan tertulis, Minggu (1/9/2019).

Enam RS tersebut yakni, RSKD Duren Sawit Rp5 miliar, RSUD Budhi Asih Rp15 miliar, RSUD Koja Rp20 miliar, RSUD Pasar Rebo Rp18 miliar, RSUD Tarakan Rp15 miliar, dan RSUD Cengkareng sebesar Rp20 miliar.

Dana tersebut bersifat cadangan atau talangan sehingga baru dapat digunakan ketika RSUD atau RSKD membutuhkannya.

Harry menjelaskan Bank DKI akan membayar tagihan klaim fasilitas kesehatan setelah tagihan diakseptasi oleh BPJS Kesehatan.

"Dengan pengelolaan cash flow yang lebih baik, sejumlah RSUD tersebut diharapkan dapat memberikan layanan kesehatan terbaik kepada masyarakat," jelas dia.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Kebijakan dari Tahun Sebelumnya

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan akan menyiapkan dana talangan dalam mengantisipasi kenaikam iuran BPJS Kesehatan pada 2020.

"Kalau di Jakarta tentang pembayaran dari BPJS yang belum terselesaikan, kami siapkan bridging(dana talangan) dari Bank DKI sehingga bisa menangani kekurangan sampai dengan pembayaran tuntas," jelasnya di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (30/8/2019).

Terkait berapa jumlah dana talangan yang disiapkan, Anies mengatakan belum tahu karena harus mengecek ke Dinas Kesehatan. Penyiapan dana talangan ini telah secara rutin disiapkan Pemprov DKI Jakarta.

"Itu sudah kita jalankan sejak tahun lalu," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan naik serentak pada 1 Januari 2020.

Adapun rincian usulan Kementerian Keuangan adalah kelas III dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000, kelas II dari Rp 51.000 menjadi Rp 110.000, lalu kelas I dari Rp 80.000 menjadi Rp 160.000.

Lanjutkan Membaca ↓