Ketua DPRD Gerah Pemprov DKI Sibuk Urus Anggaran Beli Tanah Saat Corona

Liputan6.com, Jakarta Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi mengaku pihaknya mendapatkan laporan adanya anggaran konsumtif Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam perubahan anggaran mendahuli perubahan APBD 2020.

Dia menyebut anggaran tersebut untuk pembelian lahan di Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, yakni pengadaan tanah untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) Hutan dan pengadaan tanah Dinas Bina Marga.

"Bayangin, di tengah situasi seperti ini, di saat seluruh anggaran di 2020 dipangkas dan dialihkan untuk penanganan dan pemulihan Corona, kok ini masih ada belanja lahan," kata Prasetio dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/5/2020).

Berdasarkan Surat Gubernur DKI Nomor 161/-1.713 tertanggal 20 April 2020 tentang Kegiatan SKPD/UKPD Provinsi DKI Jakarta pada Perubahan Anggaran Mendahului Perubahan APBD 2020, ada anggaran penetapan pengadaan tanah untuk RTH di DKI Jakarta sebesar Rp 400 miliar.

Lalu anggaran tersebut mengalami pengurangan sebesar Rp 25,940 miliar sehingga menjadi Rp 374,059 miliar. Kemudian anggaran untuk pengadaan tanah Dinas Bina Marga sebesar Rp 577,470 miliar kemudian dikurangi sebesar Rp 230,988 miliar sehingga menjadi Rp 346,482 miliar.

Prasetio meminta Komisi C DPRD DKI untuk mengevaluasi usulan tersebut. Sebab dia menilai saat ini hal terpenting yakni penanggulangan dampak virus Corona atau Covid-19.

"Saya juga akan merekomendasikan agar anggaran tersebut dinolkan. Kita semua di DPRD telah mengalihkan seluruh anggaran kegiatan AKD untuk penanganan dan pemulihan Corona. Kok ini malah belanja-belanja seperti itu," jelasnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Sementara itu, anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Jupiter menilai pengadaan pembelian tanah oleh kedua Dinas DKI bukanlah hal yang mendesak dan belum bermanfaat saat pandemi Corona.

Dia menyatakan, DPRD DKI saja telah merealokasi anggaran Alat Kelengkapan Dewan (AKD) sebesar Rp 256 miliar untuk penanganan Covid-19.

"Saya ingin anggaran ini digunakan untuk masyarakat yang lebih prioritas. Sedangkan Pemprov malah untuk kepentingan yang manfaatnya belum tentu jelas (tidak urgent)," kata Jupiter saat dihubungi.

Karena itu, dia mengimbau agar Pemprov DKI Jakarta dapat mengalokasikan anggaran tersebut untuk penanggulangan virus Corona atau Covid-19 ataupun bidang kesehatan lainnya.

"Marilah sekarang kita pikirkan bagaimana anggaran untuk kebutuhan masyarakat yang lebih diprioritaskan mengingat anggaran pendapatan DKI saat ini turun sebesar 53 persen," jelasnya.