Bertemu Kepala BNN, Mendagri Usul Penanganan Narkoba Dibuat Peta Zonasi Seperti Covid-19

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengusulkan agar penanganan narkoba dibuat matriks peta zonasi, seperti penanganan Covid-19.

oleh Liputan6.com diperbarui 29 Jan 2021, 09:31 WIB
Diterbitkan 29 Jan 2021, 09:31 WIB
Mendagri Minta Kepala Daerah untuk Fokus Mengendalikan Penyebaran Covid-19 di Daerah
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan agar penanganan narkoba dibuat matriks peta zonasi, seperti penanganan Covid-19. Hal tersebut dikatakan Tito usai melakukan audiensi dengan Kepala BNN Komjen Pol Petrus Reinhard Golose.

"Saya juga menyarankan agar dibuat matriks yang lebih tajam, nanti ditentukan oleh BNN kriterianya. Seperti Covid-lah, ada zona merah, zona orange, zona kuning, zona hijau. Kita harapkan juga dari BNN bisa membuat peta zona itu, mungkin ada dashboard khusus mengenai itu, sehingga kita bisa nanti lebih tajam mencermati daerah-daerah merah dan orange yang menjadi prioritas penanganan,” katanya Tito dalam keterangan pers, Jumat (29/1/2021).

Dia mengatakan dengan pemetaan lebih jelas, diharapkan penanganan kasus narkoba dapat diselesaikan sesuai kebutuhan daerah. Terutama kata dia terkait program yang dicanangkan untuk daerah yang menjadi prioritas penanganan narkoba.

Sementara itu pihaknya kata Tito, akan melakukan pembinaan dan pengawasan terkait program yang dicanangkan tersebut. Nantinya, kata dia akan memberikan penekanan atau instruksi kepada daerah-daerah agar mengambil peran sesuai tugasnya. Sehingga bisa memasukkan program tersebut dalam APBD.

"Dengan demikian program mereka akan terencana dan ada anggarannya, dikerjakan secara sistematis. Kemudian dalam pelaksanaan, pengawasannya kita lakukan bersama antara Kemendagri dengan BNN," ungkap Tito.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Efektif dan Sistematis

Tito pun berharap agar setiap program berjalan efektif dan sistematis. Kemudian setiap daerah juga perlu memahami kebutuhan prioritas program yang berkaitan dengan penanganan narkoba, termasuk dari sisi penganggaran dalam APBD. Dia pun akan membuat terlebih dahulu perencanaan di desa yang berada pada zona merah.

“Kita garap bersama-sama, lalu kita launching, dengan dihadiri atau disaksikan oleh semua kepala daerah. Mungkin dimulai nanti setelah ada grand design, dirapatkan dulu di Menko Polhukam," beber Tito.

Setelah itu kata dia, para kepala daerah akan dikoordinasikan agar melakukan perintah serta membuat program. Dia pun memastikan akan terus mengawal program tersebut jika terealisasi.

"Dengan demikian, kita harapkan program penanganan narkoba dengan leading sectornya dari BNN itu menjadi sangat sistematis. Kami mendukung penuh prinsipnya,” pungkasnya.

Reporter: Intan Umbari Prihatin

Sumber: Merdeka

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Live Streaming

Powered by

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya