Kata Pengamat soal Usulan Tunda Pemilu 2024 dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Liputan6.com, Jakarta - Usulan penundaan Pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan presiden belakangan ini menuai polemik pro kontra masyarakat.

Pengamat politik Ujang Komarudin menilai, wacana penundaan Pemilu 2024 yang digulirkan terlalu mengada-ada dan terkesan dibuat-buat.

"Kalau menurut saya itu wacana yang mengada-ada. Itu wacana penbegalan terhadap konstitusi dan demokrasi," ujar Ujang kepada wartawan, Senin (28/2/2022).

Menurut dia, alasan penundaan Pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan presiden sebenarnya bukan merupakan aspirasi rakyat.

Apalagi, kata Ujang, ada yang mengatakan penundaan Pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden karena faktor ekonomi dan maraknya bencana.

"Semua alasan itu hanya mencari pembenaran saja. Sesungguhnya kita tidak perlu menunda pemilu. Bukan hanya karena bertentangan dengan konstitusi dan tetapi juga bertentangan dengan kehendak rakyat kebanyakan," terang dia.

Ujang pun mengingatkan bahwa pemerintah, DPR, dan penyelenggara Pemilu sudah melaunching hari pencoblosan yakni 14 Februari 2024. Tahapan-tahapan dari Pemilu pun segera dilaksanakan oleh KPU.

"Jadi sesungguhnya ucapan Penundaan Pemilu itu merugikan dirinya dan merugikan bangsa ini," tutur Ujang

Ujang kembali menegaskan bahwa wacana perpanjangan masa jabatan presiden akan menghancurkan kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Karena, dia menilai, di dalam konstitusi jelas bahwa hak sebagai presiden dibatasi hanya dua periode saja.

"Mereka sengaja mencari alasan dan pembenaran ingin memundurkan pemilu yang artinya ingin merevisi atau mengamandemen konstitusi," ucap Ujang.

Dirinya pun mengingatkan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi agar tidak terjebak oleh wacana penundaan Pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden. Pasalnya, jika masa jabatan presiden diperpanjang makan rawan akan digugat oleh rakyat.

"Saya membacanya ada dua kemungkinan. Kelompok yang ingin memperpanjang masa jabatan dan ada yang tidak," kata Ujang.

Berbanding dengan sikap Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, PDIP sebagai partai pengusung Jokowi justru menolak perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu. Ujang pun memuji sikap partai yang dikomandoi Megawati Soekarnoputri tersebut.

"Saya salut dengan PDIP. Mereka konsisten. Saya baru pertama kali mengatakan salut kepada PDIP selama dalam pemerintahan ini," kata Ujang.

Ujang menilai, sikap PDIP tersebut sangat konsisten dalam menjaga Demokrasi dan konstitusi di Indonesia. Langkah PDIP tersebut seharusnya yang harus diikuti oleh partai politik lainnya.

"PDIP konsisten menjaga Demokrasi, konsisten menjaga konstitusi dan menjaga bangsa ini dalam konteks mereka tdk mau mengamandemen ataupun memundurkan pemilu," pungkasnya.