Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Bandingkan Soal Pahitnya Politik dengan Kopi

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, ada korelasi antara pahitnya kopi dan perpolitikan nasional. Sebab, dalam rasa pahitnya kopi maka dapat lebih paham akan arti kehidupan.

"Sebab dalam dunia politik, banyak kepahitan yang akan dialami. Namun, dengan merasakan berbagai cita rasa kopi, bisa memahami ternyata ada yang lebih pahit dari kehidupan," kata Hasto saat Festival Kopi Tanah Air di Parkir Timur Senayan, Jakarta, Sabtu (28/5/2022).

Hasto juga menilai, kopi bisa menjadi penawar kala pikiran tengah stres hanya dengan menghirup aroma dan menyesap rasanya secara benar.

"Kalau kita stress, bisa menghirup aroma kopi. Kemarin kita diajari bagaimana cara menikmati kopi yang baik," ucap Sekjen PDIP tersebut. 

Dalam kunjungan ini, Hasto mengakhiri seluruh kegiatannya dengan memasuki Rufu Coffee. Di sana dia mengobrol dengan penjaga stand dan menyeruput segelas kecil kopi.

Diketahui, Rufu Coffee adalah warung kopi bermotto “Rasaku Filosofiku” yang merupakan salah satu wujud pelaksanaan ekonomi kerakyatan oleh kader PDIP.

"Yang penting adalah imajinasi tentang membangun Indonesia yang kata Bung Karno, berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri, dilakukan dengan kopi," Hasto menandasi.

Dalam kesempatan yang sama, Hasto juga menanggapi santai saat menjawab isu reshuffle di kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo yang belakangan berembus.

Menurut Hasto, reshuffle merupakan hak prerogatif kepala negara atau presiden dan tidak harus diributkan, karena malah akan menguras energi.

"Itu kan mengurangi energi kita, kalau kita semua berpedoman bahwa urusan reshuffle itu merupakan urusan presiden, hak prerogatif presiden, mengapa kita meributkan?," ucap Sekjen PDIP, Hasto saat ditemui dalam Acara Festival Kopi Tanah Air di Parkir Timur Senayan Jakarta, Sabtu (28/5/2022).

Hasto menambahkan, hak prerogatif presiden diatur dalam konstitusi negara. Artinya, presiden dapat melakukan suatu evaluasi untuk meningkatkan efektivitas kinerja pemerintahan.

"Misal presiden melakukan evaluasi, mengapa minyak goreng langka? Mengapa pergerakan ekonomi rakyat tidak secepat yang beliau harapkan? Presiden bisa melakukan evaluasi dan menentukan dengan hak prerogatif siapa yang akan menjadi pembantu beliau," jelas Hasto.

"Jadi, kita tidak perlu meributkan hal itu (reshuffle)," imbuh dia.

Hasto mengajak para anak bangsa untuk membangun energi positif bagi negara, ketimbang membahas hal-hal yang belum tentu kepastiannya. Apalagi, hal tersebut menjadi ruang lingkup dari Presiden Jokowi.