KPK Rapat Koordinasi dengan Heru Budi, Bahas Dugaan Korupsi Formula E?

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menggelar rapat koordinasi pencegahan korupsi hari ini, di Ruang Pola Bapedda, Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (15/12/2022).

oleh Winda Nelfira diperbarui 15 Des 2022, 16:44 WIB
Diterbitkan 15 Des 2022, 16:44 WIB
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata (Liputan6.com/Winda Nelfira)
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata (Liputan6.com/Winda Nelfira)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menggelar rapat koordinasi pencegahan korupsi hari ini, di Ruang Pola Bapedda, Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (15/12/2022).

Ditemui usai rapat koordinasi, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata membantah bila rapat itu berkaitan dengan kasus Formula E di era Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Apa hubungannya Pak Heru dengan Formula E? Enggak ada kaitannya terkait dengan penanganan Formula E," kata Alexander.

Alexander menjelaskan rapat koordinasi dengan Pemprov DKI membahas soal pengawasan, mulai dari perencanaan sampai realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta, termasuk pengadaan tanah.

"Kalau memang menyangkut anggaran APBD DKI tentu akan berjalan terus termasuk juga pengadaan tanah dan sebagainya," terang dia.

Alexander mengatakan sepanjang informasi terkait pengawasan anggaran sudah dilakukan oleh KPK, maka bakal dilanjutkan sampai ke penyelidikan apakah itu ditemukan alat bukti atau tidak.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.


Sinergi

Alexander menjelaskan, acara ini digelar sebagai bentuk sinergitas dalam rangka pemberantasan korupsi di Indonesia. Alexander menyebut rapat koordinasi ini akan menjadi acara tahunan antara KPK dan Pemprov DKI terutama dalam rangka pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah.

"Jadi Pemprov DKI ini yang terakhir, provinsi terakhir dari program kami untuk melakukan rapat koordinasi dengan seluruh pemerintah daerah," kata dia.

Infografis Deretan Kepala Daerah Terkena OTT KPK. (Liputan6.com/Trieyasni)
Infografis Deretan Kepala Daerah Terkena OTT KPK. (Liputan6.com/Trieyasni)
Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya